JAKARTA-kanalsembilan.com (20 April 2026)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menuntaskan empat langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan likuiditas pasar modal.
Inisiatif ini merupakan bagian dari delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, sekaligus upaya meningkatkan daya saing di mata investor global dan penyedia indeks seperti MSCI.
Empat langkah utama tersebut meliputi:
– Pembukaan data kepemilikan saham di atas 1% kepada publik
– Peningkatan batas minimum free float menjadi 15%
– Penguatan granularitas data investor oleh KSEI menjadi 39 klasifikasi
-,Implementasi pengumuman kepemilikan saham terkonsentrasi (High Shareholding Concentration/HSC)
Melalui kebijakan ini, investor kini dapat mengakses informasi yang lebih rinci mengenai struktur kepemilikan saham. Data tersebut mencakup identitas pemegang saham, jumlah kepemilikan, status pengendali atau afiliasi, hingga pemilik manfaat (beneficial owner). Informasi ini tersedia di situs resmi BEI pada halaman pengumuman dengan kata kunci “Pemegang Saham di atas 1%”.
Selain memperkuat transparansi, BEI juga mendorong peningkatan likuiditas melalui kebijakan free float. Pejabat Sementara Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa kebijakan ini mencakup penyesuaian definisi free float serta penguatan klasifikasi saham, termasuk dalam proses penawaran umum perdana (IPO).
“Masa transisi diberikan bagi perusahaan tercatat untuk memitigasi potensi tekanan jangka pendek terhadap harga saham dan likuiditas pasar,” ujarnya. Ia menambahkan, dengan tetap mempertahankan ambang batas kepemilikan 5% yang sejalan dengan standar global, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas sekaligus menarik lebih banyak investor.
Transparansi juga diperkuat melalui penyajian data investor yang lebih detail. Klasifikasi investor yang sebelumnya hanya sembilan kategori kini diperluas menjadi 39 kategori dan tipe. Informasi tersebut dapat diakses publik melalui halaman pengumuman BEI dengan kata kunci “Laporan Data Kepemilikan Saham Perusahaan Tercatat Berdasarkan Klasifikasi Investor”.
Selain itu, pasar modal Indonesia mulai mengadopsi praktik global seperti yang diterapkan oleh Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) melalui pengumuman HSC. Informasi ini menunjukkan saham dengan kepemilikan yang terkonsentrasi pada segelintir pihak, dan dipublikasikan secara terbuka di situs BEI dengan kata kunci “Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Tinggi”.
“Transparansi data kepemilikan saham di atas 1% dan pengungkapan HSC akan meningkatkan kualitas informasi pasar, serta membantu investor memahami struktur kepemilikan perusahaan secara lebih komprehensif,” tambah Jeffrey.
Ke depan, BEI menegaskan komitmennya untuk melanjutkan reformasi dengan fokus pada transparansi, likuiditas, dan penyempurnaan struktur pasar. Upaya ini juga didukung peningkatan tata kelola serta sosialisasi intensif kepada pelaku pasar, baik secara langsung maupun daring.
BEI turut membuka kanal komunikasi bagi pelaku pasar melalui email resmi untuk memudahkan akses informasi dan konsultasi.
Sementara itu, pengamat pasar modal Hans Kwee menilai langkah ini sebagai terobosan positif dalam meningkatkan integritas pasar. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan ekspektasi investor global.
“Ini langkah yang sangat baik untuk meningkatkan integritas pasar modal kita. Selain itu, juga memenuhi permintaan MSCI dan meningkatkan standar transparansi,” ujarnya.
Hans menambahkan, pembukaan data kepemilikan saham serta penguatan klasifikasi investor akan membuat pasar lebih transparan. Sementara itu, peningkatan batas minimum free float berpotensi mendorong likuiditas.
“Peningkatan free float akan menambah pasokan saham di pasar, sehingga likuiditas berpotensi meningkat,” pungkasnya. (za).
