Membaca Dinamika Politik, Persaingan Elite, dan Masa Depan Pemerintahan Prabowo
Oleh: Dr. Basa Alim Tualeka, MSi (Aalim)
Politik memiliki hukum alamnya sendiri. Ketika seorang pemimpin lemah, ia sering diabaikan. Namun ketika seorang pemimpin kuat, berhasil, dan mendapatkan dukungan rakyat yang besar, maka kritik, serangan, dan upaya pelemahan justru semakin meningkat. Fenomena inilah yang saat ini menarik untuk dicermati dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hasil survei berbagai lembaga menunjukkan bahwa elektabilitas Partai Gerindra terus mengalami tren positif. Dalam salah satu survei terbaru, Gerindra menempati posisi teratas sebagai partai politik…
[12.57, 5/6/2026] Alim Tualeka Bintang Ilmu: MENINJAU ULANG KENAIKAN PAJAK: KEMBALI KE ATURAN LAMA DEMI MENJAGA EKONOMI KERAKYATAN DAN STABILITAS NEGARA
Oleh: Basa Alim Tualeka (Aalim)
Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan berbagai program kesejahteraan rakyat. Namun dalam praktiknya, kebijakan perpajakan harus selalu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Pajak yang terlalu tinggi atau diberlakukan pada saat daya beli masyarakat sedang melemah dapat menimbulkan efek berantai yang merugikan perekonomian nasional.
Belakangan ini muncul berbagai masukan dari akademisi, ekonom, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat agar pemerintah meninjau ulang berbagai kebijakan perpajakan yang dianggap berpotensi membebani rakyat dan dunia usaha. Salah satunya disampaikan oleh Prof. Dr. Sutan Nasomal yang berharap Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan kenaikan pajak yang dinilai dapat mengancam ekonomi kerakyatan.
Pandangan tersebut patut menjadi bahan pertimbangan karena tujuan utama negara bukan sekadar meningkatkan penerimaan pajak, melainkan menciptakan kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
1. Pajak Harus Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Dalam teori ekonomi modern, pajak berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk mengatur perekonomian. Namun apabila pajak terlalu tinggi, maka dapat menurunkan konsumsi masyarakat, mengurangi investasi, serta menghambat pertumbuhan usaha.
Ketika pelaku usaha harus membayar pajak lebih besar, mereka biasanya melakukan beberapa langkah:
Mengurangi jumlah tenaga kerja.
Menahan ekspansi usaha.
Menaikkan harga barang dan jasa.
Mengurangi produksi.
Akibatnya, masyarakat yang menjadi konsumen ikut merasakan dampaknya melalui kenaikan harga dan berkurangnya kesempatan kerja.
Karena itu, kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, bukan semata-mata target penerimaan negara.
2. Meninjau Ulang Kenaikan Pajak Adalah Langkah Bijaksana
Meninjau ulang bukan berarti pemerintah anti-pajak atau mengurangi kewibawaan negara. Sebaliknya, evaluasi merupakan bentuk kehati-hatian agar kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Dalam Islam pun terdapat prinsip bahwa kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
Kaidah fikih menyebutkan:
“Tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil mashlahah.”
Artinya:
“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat.”
Apabila suatu kebijakan menimbulkan dampak yang lebih besar mudaratnya dibanding manfaatnya, maka evaluasi dan perbaikan merupakan tindakan yang tepat.
Presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
3. Kembali ke Aturan Lama Sebagai Solusi Sementara
Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah kembali sementara kepada aturan perpajakan sebelumnya yang telah terbukti lebih stabil dan dapat diterima oleh masyarakat.
Kebijakan ini memiliki beberapa keuntungan:
a. Memberikan Kepastian Bagi Dunia Usaha
Pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum dan kepastian biaya. Perubahan yang terlalu cepat sering kali membuat dunia usaha kesulitan menyesuaikan diri.
Dengan kembali pada aturan lama, dunia usaha memiliki ruang bernapas untuk memperkuat modal dan memperluas usahanya.
b. Menjaga Daya Beli Masyarakat
Saat tarif atau beban pajak meningkat, harga barang biasanya ikut naik. Dengan mempertahankan aturan lama, harga barang dapat lebih terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
c. Menekan Risiko Pemutusan Hubungan Kerja
Banyak perusahaan menghadapi tekanan biaya produksi yang meningkat. Apabila beban pajak bertambah, perusahaan dapat memilih melakukan efisiensi tenaga kerja.
Kembali ke aturan lama dapat mengurangi risiko tersebut.
4. Fokus Pada Pemberantasan Kebocoran Anggaran
Persoalan utama Indonesia sesungguhnya bukan hanya kurangnya penerimaan pajak, tetapi juga kebocoran anggaran akibat korupsi, mark up proyek, penyalahgunaan jabatan, dan pemborosan birokrasi.
Rakyat sering bertanya:
“Mengapa pajak terus dinaikkan sementara korupsi masih terjadi?”
Pertanyaan ini sangat wajar.
Sebelum membebani rakyat dengan pajak yang lebih besar, negara harus menunjukkan keseriusan dalam menutup kebocoran anggaran.
Setiap rupiah yang berhasil diselamatkan dari korupsi sesungguhnya sama nilainya dengan tambahan penerimaan negara.
5. Memperluas Basis Pajak Lebih Baik Daripada Menaikkan Tarif
Banyak negara berhasil meningkatkan penerimaan negara bukan dengan menaikkan tarif pajak, melainkan dengan memperluas basis pajak.
Langkah ini dapat dilakukan melalui:
Digitalisasi perpajakan.
Penyederhanaan administrasi.
Edukasi wajib pajak.
Peningkatan kepatuhan pajak.
Pengawasan transaksi ekonomi digital.
Dengan cara ini penerimaan negara dapat meningkat tanpa menambah beban bagi masyarakat yang sudah taat membayar pajak.
6. UMKM Harus Menjadi Prioritas
UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.
Jutaan keluarga menggantungkan hidup pada sektor ini.
Karena itu pemerintah perlu memberikan:
Keringanan pajak.
Kemudahan perizinan.
Bantuan modal usaha.
Pendampingan usaha.
Akses pasar yang lebih luas.
Apabila UMKM berkembang, maka lapangan kerja akan bertambah dan ekonomi rakyat semakin kuat.
Pada akhirnya negara juga memperoleh manfaat berupa peningkatan penerimaan pajak dari pertumbuhan usaha tersebut.
7. Meningkatkan Investasi dan Lapangan Kerja
Pajak yang kompetitif akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Investasi yang masuk akan menghasilkan:
Pabrik baru.
Industri baru.
Lapangan kerja baru.
Transfer teknologi.
Pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu kebijakan fiskal harus diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
Negara yang berhasil menarik investasi biasanya memiliki kombinasi antara kepastian hukum, keamanan, birokrasi yang sederhana, dan sistem perpajakan yang rasional.
8. Menjaga Stabilitas Sosial dan Keamanan Nasional
Ekonomi dan keamanan memiliki hubungan yang sangat erat.
Ketika masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan, harga kebutuhan pokok meningkat, dan daya beli menurun, maka potensi gejolak sosial juga meningkat.
Sebaliknya, ketika ekonomi tumbuh dan lapangan kerja tersedia, masyarakat akan lebih optimis terhadap masa depan.
Oleh karena itu, kebijakan perpajakan tidak boleh hanya dilihat dari aspek penerimaan negara semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional.
Keamanan yang kuat lahir dari rakyat yang sejahtera.
9. Presiden Prabowo Memiliki Kesempatan Melakukan Koreksi
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memiliki kesempatan besar untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai kurang efektif.
Evaluasi tersebut tidak harus dipandang sebagai kelemahan.
Justru pemimpin yang besar adalah pemimpin yang berani memperbaiki kebijakan apabila ditemukan fakta bahwa kebijakan tersebut kurang memberikan manfaat bagi rakyat.
Dalam sejarah pemerintahan modern, banyak kebijakan yang direvisi demi menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi.
Hal yang sama dapat dilakukan dalam bidang perpajakan.
10. Solusi Terbaik: Jalan Tengah yang Berkeadilan
Solusi terbaik bukan menghapus pajak dan bukan pula menaikkan pajak secara berlebihan.
Jalan tengah yang berkeadilan adalah:
1. Meninjau ulang kebijakan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat.
2. Mengembalikan sementara pada aturan lama yang lebih stabil.
3. Memperluas basis pajak melalui digitalisasi dan peningkatan kepatuhan.
4. Memberantas korupsi dan kebocoran anggaran secara serius.
5. Memberikan insentif kepada UMKM dan industri padat karya.
6. Menjaga harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau.
7. Mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.
8. Memperkuat efisiensi birokrasi pemerintah.
9. Menata belanja negara agar lebih tepat sasaran.
10. Menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama kebijakan fiskal.
Penutup
Meninjau ulang kebijakan kenaikan pajak dan mempertimbangkan kembali aturan lama bukanlah langkah mundur, melainkan bentuk kebijaksanaan dalam membaca kondisi masyarakat dan dunia usaha. Negara yang kuat bukanlah negara yang memungut pajak sebesar-besarnya, tetapi negara yang mampu menciptakan keseimbangan antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.
Apabila ekonomi rakyat tumbuh, UMKM berkembang, investasi meningkat, lapangan kerja terbuka luas, serta korupsi berhasil ditekan, maka penerimaan negara akan meningkat dengan sendirinya tanpa harus membebani masyarakat secara berlebihan.
Pada akhirnya, tujuan pembangunan nasional bukan sekadar mengumpulkan pajak, melainkan mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, kuat, aman, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan semangat tersebut, evaluasi kebijakan perpajakan menjadi bagian penting dalam menjaga ekonomi kerakyatan sekaligus memperkokoh stabilitas dan keamanan negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
