POLITIK JALANAN GIBRAN: MENGHADAPI PRABOWO DARI LUAR ISTANA?
Membongkar Logika Manuver Kekuasaan, Dugaan Aktor di Belakang Layar, dan Pertaruhan Masa Depan Pemerintahan
Oleh: Dr. Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si. Pengamat Sosial Politik dan Ahli Kebijakan Publik
1. Ketika Wakil Presiden Memainkan Politik di Luar Pagar Kelembagaan
Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden dan Wakil Presiden bukan dua pusat kekuasaan yang berdiri sendiri dan saling berkompetisi. Keduanya merupakan bagian dari satu kepemimpinan eksekutif yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum.
Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Wakil Presiden membantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Karena itu, hubungan keduanya harus dibangun berdasarkan koordinasi, kepercayaan, pembagian tugas, dan tanggung jawab konstitusional.
Persoalannya muncul ketika komunikasi dan tindakan politik seorang Wakil Presiden lebih banyak dibaca melalui kacamata pertarungan politik daripada kerja kelembagaan.
Di sinilah istilah politik jalanan menjadi relevan untuk diperdebatkan.
Politik jalanan bukan berarti setiap pertemuan dengan rakyat, kegiatan lapangan, atau komunikasi terbuka merupakan tindakan yang salah. Demokrasi justru membutuhkan ruang partisipasi masyarakat. Namun, politik jalanan menjadi persoalan ketika komunikasi di luar mekanisme kelembagaan digunakan untuk membangun tekanan, mengadu persepsi, atau menciptakan kekuatan politik tandingan di dalam pemerintahan.
Pertanyaan kritisnya: mengapa seorang Wakil Presiden harus membangun persepsi politik melalui ruang publik apabila persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan melalui komunikasi resmi dengan Presiden, koordinasi pemerintahan, dan mekanisme konstitusional?
Apakah ini sekadar strategi komunikasi, upaya mempertahankan legitimasi politik, atau terdapat agenda kekuasaan yang lebih luas?
Pertanyaan tersebut layak diajukan. Namun, jawabannya harus berdasarkan bukti, bukan prasangka.
2. Apakah Politik Jalanan Sedang Digunakan untuk Memancing Reaksi Prabowo?
Dalam teori politik, konflik tidak selalu dimulai melalui pertentangan terbuka. Ada pula konflik yang berkembang melalui pembentukan persepsi, tekanan opini publik, pengujian respons lawan, dan penciptaan situasi yang memaksa pihak lain mengambil sikap.
Dalam konteks hubungan Prabowo dan Gibran, pola tersebut dapat dijadikan salah satu kerangka analisis, tetapi belum dapat dinyatakan sebagai strategi yang benar-benar sedang dijalankan.
Ada beberapa kemungkinan yang perlu diuji.
Pertama, menciptakan situasi ketika Presiden harus memberikan respons terbuka. Kedua, mendorong partai-partai politik mengambil posisi terhadap Wakil Presiden. Ketiga, membentuk opini publik bahwa terdapat persoalan serius dalam hubungan kepemimpinan nasional. Keempat, menguji seberapa kuat dukungan politik terhadap masing-masing pihak.
Apabila sebuah tindakan politik menghasilkan kemarahan Presiden, perdebatan di DPR, dan perpecahan opini publik, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan tekanan politik yang jauh lebih besar daripada persoalan awalnya.
Namun, harus dibedakan antara akibat politik dan tujuan politik. Timbulnya reaksi tidak otomatis membuktikan bahwa reaksi tersebut memang sengaja dipancing.
Justru di sinilah diperlukan kecermatan membaca politik: jangan hanya melihat apa yang dikatakan, tetapi periksa siapa yang mengambil inisiatif, kapan tindakan dilakukan, melalui saluran apa, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari perkembangan berikutnya.
3. Siapa yang Menyuruh Gibran? Mencari Aktor di Balik Layar
Ini pertanyaan yang paling penting dan tidak boleh dihindari dalam membaca politik kekuasaan.
Dalam setiap manuver politik, setidaknya ada empat kemungkinan posisi:
* Pengambil keputusan: orang yang menentukan tindakan politik.
* Perancang strategi: orang atau tim yang menyusun arah komunikasi dan langkah politik.
* Penggerak jaringan: kelompok yang membangun dukungan, menyebarkan pesan, dan mengonsolidasikan kekuatan.
* Penerima keuntungan politik: pihak yang memperoleh manfaat dari perubahan konfigurasi kekuasaan.
Keempat posisi itu tidak harus berada pada satu orang atau kelompok.
Dalam kasus Gibran, perlu diteliti apakah komunikasi politiknya merupakan inisiatif pribadi, hasil konsultasi dengan tim penasihat, atau bagian dari strategi jaringan politik yang lebih luas.
Nama-nama tokoh yang berada di sekitar lingkaran politik Gibran dan mantan Presiden Joko Widodo tentu dapat menjadi objek kajian hubungan politik, tetapi kedekatan, komunikasi, atau dukungan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya perintah.
Pertanyaan yang lebih tajam adalah:
* Siapa yang menyusun narasi politik Gibran?
* Siapa yang mengatur momentum kemunculan pernyataan-pernyataannya?
* Siapa yang mengoordinasikan jaringan pendukung?
* Apakah ada komunikasi politik dengan kekuatan di luar pemerintahan?
* Apakah terdapat agenda mempertahankan pengaruh politik setelah berakhirnya pemerintahan sebelumnya?
Jangan berhenti pada pertanyaan siapa yang berbicara. Telusuri siapa yang merancang, siapa yang menggerakkan, dan siapa yang diuntungkan.
4. Membaca Kemungkinan Agenda Politik di Balik Manuver
Ada empat kemungkinan kepentingan yang harus diuji secara empiris.
A. Membangun pusat kekuatan politik kedua
Dalam pemerintahan presidensial, Presiden merupakan pusat kekuasaan eksekutif. Namun, seorang Wakil Presiden juga memiliki legitimasi elektoral, jaringan pendukung, dan posisi strategis dalam pemerintahan.
Apabila jaringan politik Wakil Presiden bergerak secara independen dan membangun komunikasi politik sendiri, dapat muncul persepsi adanya dua pusat gravitasi politik.
Persoalannya bukan pada keberadaan jaringan tersebut, melainkan apakah jaringan itu memperkuat pemerintahan atau justru membangun kekuatan tandingan.
B. Membangun posisi tawar terhadap Presiden
Politik kekuasaan mengenal strategi negosiasi dan pembentukan posisi tawar. Dukungan masyarakat, hubungan dengan partai, serta jaringan politik dapat menjadi sumber pengaruh.
Jika hubungan kelembagaan tidak berjalan baik, komunikasi politik di luar istana dapat ditafsirkan sebagai upaya membangun daya tawar.
Namun, harus dibuktikan apakah memang ada tuntutan atau kepentingan tertentu yang sedang dinegosiasikan.
C. Menguji loyalitas partai politik
Dinamika ini juga dapat memperlihatkan bagaimana partai-partai yang berada dalam pemerintahan menyikapi persoalan Wakil Presiden.
Apakah loyalitas partai lebih kuat kepada Presiden, kepada kepentingan partai sendiri, atau kepada jaringan politik yang mendukung masing-masing tokoh?
Ini merupakan persoalan penting karena partai politik memiliki kepentingan terhadap kabinet, parlemen, pencalonan pemimpin, dan keberlanjutan kekuasaan.
D. Menjaga pengaruh politik masa depan
Dalam politik, pengaruh tidak selalu berakhir ketika seseorang meninggalkan jabatan. Jaringan, relawan, hubungan partai, dan dukungan kelompok kepentingan dapat terus dipertahankan.
Karena itu, dinamika Gibran juga perlu dibaca dalam konteks keberlanjutan pengaruh politik keluarga, kelompok, dan jaringan pendukung.
Akan tetapi, dugaan agenda tersebut harus dibedakan dari fakta yang telah terbukti.
5. Ketika DPR Masuk ke Arena: Persoalan Berubah Menjadi Konstitusional
Perkembangan 11–12 November 2026 menunjukkan bahwa persoalan Gibran tidak lagi hanya menjadi perdebatan di ruang publik.
Menurut keterangan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. JDIH DPR RI +1
Ini perkembangan yang harus dibaca secara serius.
Artinya, persoalan telah memasuki mekanisme pengawasan konstitusional DPR. Namun, pengajuan HMP bukan keputusan pemakzulan. Masih terdapat proses pembahasan, pemeriksaan, dan mekanisme konstitusional yang harus dilalui.
Ada hal menarik yang perlu diperhatikan: dukungan terhadap usulan HMP berasal dari delapan fraksi, termasuk anggota dari partai-partai pendukung pemerintahan.
Ini menunjukkan bahwa dinamika politik tidak dapat disederhanakan menjadi pertarungan satu partai melawan partai lainnya.
Pertanyaannya: apakah ini murni persoalan persyaratan konstitusional Wakil Presiden, atau sekaligus memperlihatkan perubahan konfigurasi kepentingan politik di parlemen?
Keduanya harus dianalisis secara terpisah agar persoalan hukum tidak dicampuradukkan dengan spekulasi politik.
6. Isu Pengunduran Diri: Manuver Politik atau Pilihan Pribadi?
Pada 11 November 2026, muncul pemberitaan mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar tersebut ketika dikonfirmasi ANTARA. CNN Indonesia juga mengutip sumber dekat Gibran yang menyebut surat pengunduran diri telah diserahkan kepada Presiden Prabowo. ANTARA News +1
Namun, sampai pemberitaan yang tersedia pada 12 November, belum ada kepastian bahwa pengunduran diri tersebut telah diterima dan diproses secara resmi oleh Presiden.
Di sinilah muncul sejumlah pertanyaan politik yang menarik.
Mengapa isu pengunduran diri muncul ketika 120 anggota DPR sedang mendorong penggunaan HMP?
Apakah pengunduran diri merupakan keputusan pribadi untuk mengakhiri polemik? Apakah merupakan langkah untuk menghindari proses politik yang sedang berkembang? Ataukah ada pertimbangan lain yang belum disampaikan kepada publik?
Ada satu konsekuensi politik yang perlu diperhatikan.
Jika pengunduran diri benar-benar dilakukan dan ditetapkan secara resmi, objek pembahasan HMP dapat berubah. Anggota DPR Muhammad Khozin bahkan menyampaikan bahwa apabila Gibran resmi berhenti, proses HMP kehilangan objeknya. Namun, sebagian anggota DPR menyatakan proses tetap berjalan sampai ada kepastian resmi. ANTARA News +2
Karena itu, pengunduran diri tidak boleh hanya dibaca sebagai peristiwa administratif. Ia juga mempunyai konsekuensi terhadap konfigurasi kekuasaan dan proses politik di parlemen.
7. Apa yang Harus Dilakukan Prabowo?
Presiden Prabowo menghadapi persoalan yang tidak cukup diselesaikan dengan pernyataan emosional atau pertarungan komunikasi publik.
Ada tiga langkah kelembagaan yang perlu diperhatikan.
Pertama, memperjelas hubungan Presiden dan Wakil Presiden.
Komunikasi harus dilakukan secara langsung, terbuka, dan bertanggung jawab. Apabila ada perbedaan pandangan, selesaikan melalui mekanisme pemerintahan, bukan melalui pertarungan persepsi.
Kedua, menjaga independensi DPR.
Presiden tidak boleh menjadikan parlemen sebagai instrumen untuk mengamankan kepentingan pribadi. DPR juga tidak boleh menggunakan hak konstitusionalnya untuk kepentingan tekanan politik yang tidak berlandaskan fakta.
Ketiga, memastikan pemerintahan tetap berjalan.
Agenda pembangunan tidak boleh menjadi korban perselisihan elite. MBG, KDMP, pembangunan perumahan, pertanian, perikanan, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat harus tetap menjadi prioritas.
Prabowo harus memperlihatkan bahwa pemerintahan berjalan berdasarkan konstitusi dan institusi, bukan berdasarkan siapa yang paling kuat membangun tekanan politik.
8. Bahaya Terbesar: Negara Menjadi Arena Pertarungan Dua Lingkaran Kekuasaan
Ada persoalan yang lebih besar daripada hubungan pribadi Prabowo dan Gibran, yaitu kemungkinan terjadinya kompetisi antarkelompok kekuasaan di dalam pemerintahan.
Dalam teori konfigurasi kekuasaan, terdapat beberapa aktor yang saling memengaruhi:
* Eksekutif: Presiden, Wakil Presiden, dan kabinet.
* Legislatif: DPR dan partai-partai politik.
* Yudikatif: lembaga peradilan dan penegakan hukum.
* Organisasi politik dan relawan: jaringan pendukung serta kelompok kepentingan.
* Rakyat: pemegang kedaulatan yang memberikan mandat melalui pemilu.
Apabila setiap kelompok bergerak berdasarkan kepentingan kekuasaannya sendiri, pemerintahan berpotensi kehilangan konsentrasi terhadap agenda pembangunan.
Yang paling dirugikan bukan elite politik, melainkan masyarakat.
Rakyat tidak memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk menyaksikan pertengkaran kekuasaan. Rakyat memberikan mandat agar pemerintah bekerja, membangun ekonomi, menciptakan pekerjaan, mengelola sumber daya alam, dan meningkatkan kesejahteraan.
9. Kesimpulan: Jangan Hanya Mencari Pemain, Telusuri Kepentingan di Belakang Permainan
Dalam membaca dinamika Gibran dan Prabowo, ada tiga pertanyaan besar yang harus dijawab.
Pertama, siapa yang bertindak?
Periksa tindakan dan pernyataan Gibran secara langsung, bukan hanya narasi pihak lain.
Kedua, siapa yang mengarahkan?
Telusuri tim penasihat, jaringan komunikasi, dukungan politik, serta kemungkinan koordinasi dengan kelompok kepentingan. Jangan menetapkan seseorang sebagai pengendali tanpa bukti.
Ketiga, siapa yang memperoleh keuntungan?
Analisis perubahan posisi tawar, hubungan antarpartai, pengaruh jaringan politik, dan dampaknya terhadap konfigurasi kekuasaan nasional.
Dalam politik, pihak yang memperoleh keuntungan dari sebuah peristiwa belum tentu menjadi pihak yang merancang peristiwa tersebut. Inilah perbedaan penting antara analisis politik dan tuduhan politik.
Negara tidak boleh dijadikan panggung untuk menguji siapa yang lebih kuat antara Presiden dan Wakil Presiden. Istana bukan tempat membangun persaingan kekuasaan, DPR bukan alat tawar-menawar pribadi, dan rakyat bukan penonton yang harus terus-menerus disuguhi konflik elite.
Prabowo harus menjaga kewibawaan Presiden melalui konstitusi. Gibran harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan berdasarkan etika jabatan dan hukum. DPR harus menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Semua pihak harus menghormati kedaulatan rakyat.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan menilai pemimpin hanya dari seberapa kuat mereka mempertahankan kekuasaan, tetapi dari seberapa besar manfaat kekuasaan itu bagi rakyat.
Pertarungan yang seharusnya dimenangkan bukan pertarungan Prabowo melawan Gibran, melainkan pertarungan melawan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, korupsi, dan ketertinggalan pembangunan.
Itulah politik kenegaraan. Bukan politik jalanan yang berujung pada pertarungan kepentingan elite.
Catatan analitis: Artikel ini membedakan fakta yang telah diberitakan, kemungkinan strategi politik, dan pertanyaan yang masih membutuhkan pembuktian. Belum ada bukti terbuka yang memastikan adanya pihak yang memerintahkan Gibran melakukan manuver untuk memancing kemarahan Prabowo.
