SURABAYA-kanalsembilan.com (19 Nopember 2026)
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, OJK
Jawa Timur, 38 pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan menyelenggarakan
High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan
Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se -Jawa Timur
pada 18 November 2026 di Hotel Trans, Surabaya.
HLM yang dipimpin Gubernur Jawa Timur,
Khofifah Indar Parawansa, ini mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi, Percepatan Digitalisasi
dan Akses Keuangan Berkelanjutan sebagai Fondasi Peningkatan Produktivitas dan untuk menjaga
Daya Beli Menjelang HBKN 2026”.
Sinergi tersebut berpijak pada fondasi ekonomi Jawa Timur yang
solid, dengan pertumbuhan sebesar 5,82 persen (yoy) pada triwulan III 2026 dan inflasi tahunan pada
Oktober 2026 sebesar 3,09 persen (yoy) , serta inflasi akhir tahun yang diperkirakan masih dalam kisaran
target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Inflasi Terkendali, Kesiapan Nataru Diperkuat
“Penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci dalam
mengoptimalkan potensi ekonomi Jawa Timur,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa
Timur, Ibrahim.
Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru),
Ibrahim me ngingatkan perlunya kewaspadaan terhadap peningkatan permintaan musiman, potensi
gangguan pasokan akibat El Nino, serta kenaikan harga komoditas global.
Untuk itu, strategi
pengendalian inflasi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Dis tribusi, dan
Komunikasi Efektif) perlu diperkuat dengan sistem deteksi dini harga dan ketersediaan pasokan.
Senada dengan Ibrahim, Gubernur Khofifah juga menegaskan bahwa t antangan pengendalian inflasi
saat ini tidak hanya terletak pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, tetapi juga
memastikan harga komoditas tetap terjangkau oleh masyarakat.
Untuk itu, Gubernur mendorong
para bupati dan wali kota untuk turun langsung memantau harga di pasar, serta mengoptimalkan
Kerja Sama Antar Daerah (KAD) termasuk kegiatan misi dagang agar potensi ketidakseimbangan
pasokan dan disparitas harga dapat ditangani lebih dini.
Kemudian, S ekretaris Daerah Provinsi Jawa
Timur, Adhy Karyono, melaporkan bahwa inflasi Jawa Timur sepanjang 2026 tetap terjaga dalam
target inflasi nasional.
Kesiapan pasokan komoditas me nghadapi Nataru disampaikan oleh Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Perum BULOG .
Selain itu, Dinas Perindustrian dan
Perdaganga n telah melakukan langkah pengendalian harga melalui pasar murah . Upaya tersebut
turut didukung oleh Pertamina dengan menyiapkan pelayanan BBM di jalur potensial dalam
menghadapi potensi lonjakan permintaan jelang Nataru.
Digitalisasi Daerah Kian Kokoh
“Optimalisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, integrasi data lintas instansi, dan
peningkatan rasio pajak daerah menjadi langkah penting dalam agenda percepatan digitalisasi
daerah,” tegas Gubernur Khofifah.
Kemajuan tersebut tercermin dari tingginya Indeks ETPD Provinsi
Jawa Timur yang mencapai 98,25% pada Semester I 2026, yang berarti tahapan digitalisasi dari
Pemerintah Provinsi dan 38 Pemerintah Kabupaten/Kota telah mengalami peningkatan yang cukup
signifikan .
Capaian ini juga diperkuat oleh perluasan QRIS -TAP pada transportasi publik, penguatan
sistem transaksi Pemda, optimalisasi peran Bank Jatim sebagai bank Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD ), serta penguatan infrastruktur digital melalui Jatim Infinity.
Upaya dan capaian tersebut telah
mengantarkan Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan TP2DD Terbaik Tahun 2026 tingkat provinsi
kawasan Jawa -Bali.
Akses Keuangan Inklusif untuk Sektor Produktif
Menurut Ibrahim, digitalisasi melalui TP2DD juga menjadi pengungkit produktivitas UMKM dan
pembuka akses keuangan yang lebih luas, sehingga menjadi titik temu strategis dengan TPAKD.
Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran, menekankan pentingnya peran TPAKD dalam
memperluas akses pembiayaan produktif melalui sinergi antara pemerintah daerah dan industri jasa
keuangan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal .
Hingga Oktober 2026, TPAKD telah
terbentuk di tingkat provinsi dan seluruh 38 kabupaten/kota, didukung oleh berbagai program
literasi dan inklusi keuangan seperti program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN),
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI), Satu Rekening
Satu Pelajar (KEJAR), Simpanan Pelajar (SIMPEL), serta Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
Langkah ke Depan
Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, OJK, pemerintah
kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan akan terus menindaklanjuti kesepakatan HLM
guna menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kemandirian fiskal daerah, dan memperluas akses
keuangan bagi sektor produktif, guna mendukung tercapainya Asta Cita dan visi Jawa Timur sebagai
Gerbang Baru Nusantara. (za).


