SURABAYA-kanalsembilan.com (16 Juli 2025)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Forum Investasi Jawa Timur 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Mengusung tema “Akselerasi Peningkatan Investasi untuk Menciptakan Lapangan Kerja”, forum ini dihadiri lebih dari 180 peserta, termasuk 20 Bupati/Walikota, 4 Wakil Bupati, 3 Sekda, serta Kepala DPMPTSP dan Bappeda dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Kegiatan dibuka dengan penandatanganan komitmen antara DPMPTSP Provinsi dan kabupaten/kota sebagai simbol penguatan sinergi pelayanan investasi dan dorongan peningkatan realisasi penanaman modal yang inklusif.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, dalam sambutannya menekankan capaian strategis forum, antara lain terbentuknya 46 proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) senilai Rp57,5 triliun, serta 12 Letter of Intent (LoI) dari investor asing selama East Java Investment Forum (EJIF) 2024.
Dari sisi keamanan, Dirreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Roy Hutton Marullamrata Sihombing, menegaskan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas dunia usaha. Ia menyampaikan kesiapan aparat dalam mengamankan proyek strategis, menangani konflik sosial, serta meningkatkan patroli objek vital. Ia juga mengimbau agar investor patuh terhadap prosedur perizinan demi menghindari potensi pelanggaran hukum dan aksi premanisme.
Forum ini juga menjadi ajang berbagi pandangan dari para kepala daerah.
Bupati Lamongan menyampaikan kesiapan 6.000 hektare lahan untuk sektor industri maritim dan pariwisata, serta pentingnya infrastruktur pendukung.
Bupati Ngawi menyoroti keunggulan logistik dan upah kompetitif, namun juga menekankan perlunya harmonisasi regulasi antarinstansi.
Bupati Nganjuk menekankan efisiensi biaya investasi dan kebutuhan peningkatan kualitas jalan provinsi untuk mendukung kawasan industri.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim, menjelaskan bahwa investasi adalah motor penggerak utama penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas daerah. Ia menggarisbawahi bahwa Jawa Timur memiliki daya saing tinggi berkat dukungan infrastruktur dan pasar yang besar. Namun, masih diperlukan penguatan pada aspek pasar tenaga kerja, adopsi teknologi informasi, dan sistem keuangan.
Sebagai bentuk komitmen nyata, dilakukan penandatanganan Deklarasi Bebas Pungli dan Premanisme oleh Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim, serta para Bupati/Walikota, guna memastikan iklim usaha yang bersih dan aman.
Menutup forum, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), khususnya pada Proyek Strategis Nasional seperti komoditas tebu dan sapi perah yang sudah siap secara ekosistem dan mendukung ketahanan pangan nasional. Ia juga mendorong pendekatan proaktif dalam menjaring peluang investasi baru, percepatan pembangunan infrastruktur, efisiensi logistik, serta konsistensi dalam menjalankan komitmen bersama.
Forum ini menegaskan posisi Jawa Timur sebagai pusat gravitasi pertumbuhan ekonomi nasional, dengan investasi sebagai penggerak utama transformasi struktural dan penciptaan kesejahteraan masyarakat.(za)
