SURABAYA-kanalsembilan.com (25 September 2026)
Indonesia didorong tidak hanya menjadi pasar konsumen produk halal, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat peran sebagai salah satu pemain utama industri halal dunia.
Dorongan tersebut mengemuka dalam The 5th International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP) 2026 yang digelar di Grand City Convention & Exhibition, Surabaya, berkolaborasi dengan Festival Ekonomi Syariah (FESYAR) Regional Jawa 2026.
Mengusung tema “Halal Value Chain Transformation and Islamic Finance Innovation: Accelerating Inclusive and Resilient Economic Growth”, konferensi tersebut mempertemukan akademisi, regulator, dan praktisi dari berbagai negara untuk membahas penguatan rantai nilai halal serta inovasi keuangan syariah.
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Airlangga, Prof. Dr. Ardianto, S.E., Ak., M.Si., CMA., CA., mengatakan peluang ekonomi syariah global terus berkembang. Mengacu pada State of the Global Islamic Economy Report, belanja konsumen Muslim pada sektor halal diproyeksikan mencapai USD 3,5 triliun pada 2029.
Menurutnya, besarnya potensi pasar tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas industri dalam negeri agar Indonesia tidak sekadar menjadi konsumen produk halal, tetapi mampu mengambil manfaat lebih besar sebagai produsen dan eksportir.
Di dalam negeri, perkembangan ekonomi syariah juga ditopang pertumbuhan industri keuangan syariah. Aset perbankan syariah nasional disebut telah menembus Rp1.000 triliun.
Ekonomi Syariah Bersifat Inklusif
Penasihat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Dr. Doni Fajar Anugrah, dalam keynote speech menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat Muslim.
Ekonomi syariah, kata dia, berlandaskan prinsip Maqashid Syariah yang memiliki nilai universal dan inklusif.
Besarnya populasi Muslim Indonesia menjadi potensi yang perlu dioptimalkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal global.
Optimalisasi tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi, penguatan rantai pasok, serta perluasan ekspor produk halal.
Pembahasan mengenai penguatan industri halal kemudian dilanjutkan melalui panel diskusi yang dipandu Bayu Arie Fianto, Ph.D. Sejumlah pakar membahas tantangan dan peluang pengembangan halal value chain dari berbagai perspektif.
Prof. Dr. Muhammad Abduh dari Universiti Brunei Darussalam menyoroti pentingnya menjaga integritas halal di sepanjang rantai nilai.
Hal tersebut mencakup ketersediaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, termasuk cold storage, hingga produk diterima konsumen.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan lembaga keuangan syariah terhadap kebutuhan modal kerja UMKM. Akses pembiayaan tersebut dinilai penting agar pelaku usaha kecil dapat masuk dan bertahan dalam rantai nilai halal secara berkelanjutan.
Teknologi dan Pariwisata Ramah Muslim
Sementara itu, Asst. Prof. Dr. Amar Al-Alansi dari Macau University membahas perkembangan Muslim-Friendly Tourism di sejumlah negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Macau.
Meningkatnya permintaan terhadap layanan wisata yang ramah Muslim turut menghadirkan tantangan, antara lain harmonisasi sertifikasi halal dan ketersediaan fasilitas ibadah.
Dalam pengembangan rantai pasok, teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain juga dinilai dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan keterlacakan dalam industri kuliner halal.
Dari sisi pembiayaan, Prof. Raditya Sukmana dari Universitas Airlangga mengangkat gagasan integrasi instrumen keuangan sosial Islam atau ZISWAF dengan instrumen keuangan komersial seperti sukuk.
Salah satu konsep yang dibahas adalah pemanfaatan tanah wakaf produktif untuk membangun kawasan industri halal yang terintegrasi. Kawasan tersebut dapat mencakup pengembangan peternakan hingga rumah potong hewan modern.
Model tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat kemandirian pasokan daging halal nasional dan meningkatkan pemanfaatan aset wakaf agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Dorong Literasi dan Daya Saing UMKM
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Dr. Rifki Ismail, memaparkan sejumlah program Bank Indonesia untuk memperkuat literasi dan inklusi ekonomi syariah.
“Tingkat pemahaman ekonomi syariah di Indonesia disebut telah mencapai 50 persen,” katanya.
Sejumlah program seperti Gerbang Santri, Jawara Export, serta kolaborasi pendataan sertifikasi halal secara digital bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah.
Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha, khususnya UMKM, sehingga dapat masuk ke rantai nilai halal dan memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar ekspor.
Rangkaian ICIEBP 2026 dan FESYAR Regional Jawa 2026 menunjukkan bahwa pengembangan industri halal membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Industri halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan standar dan sertifikasi, tetapi juga menyangkut akses pembiayaan, teknologi, kapasitas produksi, pariwisata, hingga pemberdayaan UMKM.
Kolaborasi antara akademisi, regulator, lembaga keuangan, dan pelaku industri menjadi bagian penting dalam membangun rantai nilai halal yang lebih terintegrasi.
Dengan potensi pasar Muslim yang besar dan perkembangan ekosistem ekonomi syariah nasional, penguatan kapasitas produksi dan ekspor menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan peran Indonesia dalam industri halal global. (za).
