“Dari Ketidakpastian Niat Manusia Menuju Kepastian Hukum, Ketertiban, Keadilan, dan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”
Oleh: Dr. Basa Alim Tualeka, MSi (Aalim)
PENDAHULUAN
Salah satu kenyataan mendasar dalam kehidupan manusia adalah bahwa sesama manusia tidak pernah mengetahui secara sempurna isi hati, niat, pikiran, dan tujuan hidup orang lain. Kita hanya dapat melihat wajah, mendengar perkataan, mengamati tindakan, serta menilai perilaku berdasarkan bukti dan pengalaman. Namun, apakah seseorang benar-benar jujur, ikhlas, adil, memiliki niat baik, atau justru menyimpan kepentingan tersembunyi, tidak selalu dapat diketahui secara pasti.
Dalam perspektif Islam, hanya Allah SWT yang mengetahui seluruh rahasia hati manusia. Allah berfirman:
*”Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati.”* (QS. Al-Mulk: 13).
Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa penilaian manusia harus didasarkan pada apa yang tampak, bukan klaim mengetahui isi hati seseorang.
Dari kenyataan inilah muncul kebutuhan mendasar dalam kehidupan bersama: *manusia membutuhkan hukum, undang-undang, peraturan, norma, dan kesepakatan bersama agar kehidupan tidak bergantung pada prasangka, perasaan, kepentingan pribadi, atau penilaian sepihak.*
Sebab, jika setiap orang hanya mengandalkan niat baiknya sendiri tanpa aturan yang mengikat, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berubah menjadi arena perebutan kepentingan dan kekuasaan.
1. MANUSIA TIDAK DAPAT MENJADIKAN NIAT SEBAGAI UKURAN HUKUM
Setiap orang dapat mengatakan dirinya memiliki niat baik. Seorang pejabat dapat mengaku bekerja untuk rakyat. Pengusaha dapat mengatakan ingin membangun ekonomi. Politisi dapat menyatakan memperjuangkan kepentingan bangsa. Bahkan seseorang yang melakukan kesalahan dapat berdalih bahwa tindakannya dilakukan demi kebaikan.
Namun, apakah semua pernyataan tersebut benar?
Tidak ada jaminan.
Karena itu, kehidupan bersama tidak boleh hanya dibangun berdasarkan pengakuan niat baik. Harus ada ukuran objektif yang dapat diperiksa, dibuktikan, dan dipertanggungjawabkan.
Di sinilah hukum mengambil peran.
*Hukum tidak bertugas membaca isi hati manusia, tetapi mengatur tindakan manusia agar tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain.*
Dengan demikian, hukum menjadi instrumen untuk membatasi kesewenang-wenangan, mengendalikan konflik kepentingan, dan melindungi kehidupan bersama.
2. HUKUM LAHIR KARENA MANUSIA MEMILIKI KEPENTINGAN YANG BERBEDA
Manusia memiliki kebutuhan, pemikiran, ambisi, keyakinan, kepentingan ekonomi, dan orientasi politik yang tidak selalu sama.
Perbedaan merupakan sesuatu yang alamiah. Namun, tanpa aturan, perbedaan dapat berkembang menjadi perselisihan, konflik, bahkan kekerasan.
Orang kaya memiliki kepentingan ekonomi. Orang miskin memiliki kepentingan perlindungan dan kesejahteraan. Pengusaha memiliki kepentingan usaha. Pekerja memiliki kepentingan upah dan keselamatan. Pemerintah memiliki kewenangan mengatur. Rakyat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dan keadilan.
Semua kepentingan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka aturan yang adil.
Karena itu, negara membutuhkan konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan berbagai ketentuan hukum lainnya.
Tujuannya bukan untuk membatasi manusia secara sewenang-wenang, melainkan memastikan bahwa kebebasan seseorang tidak merampas kebebasan orang lain.
3. ISLAM MENGAJARKAN KEWAJIBAN MENEGAKKAN ATURAN DAN KEADILAN
Islam tidak hanya mengajarkan kesalehan pribadi, tetapi juga ketertiban sosial, keadilan, amanah, dan tanggung jawab.
Allah SWT berfirman:
*”Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”* (QS. An-Nisa: 59).
Ayat ini memberikan dasar penting mengenai ketaatan dan kepemimpinan.
Namun, ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan tanpa batas. Rasulullah SAW bersabda:
*”Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang makruf (kebaikan).”* (HR. Bukhari dan Muslim).
Artinya, kekuasaan harus berjalan dalam koridor kebenaran dan keadilan. Perintah yang bertentangan dengan ketentuan Allah tidak boleh ditaati.
Allah juga berfirman:
*”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”* (QS. An-Nisa: 58).
Inilah fondasi moral kehidupan bernegara: amanah, keadilan, dan tanggung jawab.
4. NEGARA HUKUM: BUKAN NEGARA KEKUASAAN
Indonesia telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
*”Negara Indonesia adalah negara hukum.”*
Maknanya, penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum, bukan semata-mata kehendak penguasa, kekuatan politik, kekayaan, atau kedekatan pribadi.
Dalam negara hukum:
1. Presiden dan seluruh pejabat negara tunduk kepada konstitusi dan hukum.
2. Anggota legislatif tunduk kepada hukum dan kewenangannya.
3. Aparat penegak hukum wajib bertindak berdasarkan hukum.
4. Pengusaha wajib menghormati ketentuan dan hak masyarakat.
5. Organisasi politik dan kemasyarakatan wajib menjalankan kegiatannya sesuai peraturan.
6. Seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.
*Tidak boleh ada manusia yang berada di atas hukum, termasuk mereka yang memiliki kekuasaan, jabatan, uang, dan pengaruh politik.*
5. UNDANG-UNDANG MENJADI PAGAR KEPENTINGAN DAN KEKUASAAN
Kekuasaan tanpa pengawasan berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan. Kekayaan tanpa tanggung jawab dapat melahirkan eksploitasi. Kebebasan tanpa batas hukum dapat merugikan orang lain.
Karena itu, undang-undang berfungsi sebagai pagar.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setidaknya terdapat enam fungsi utama hukum:
1. *Memberikan kepastian hukum:* setiap orang mengetahui hak, kewajiban, larangan, dan konsekuensi perbuatannya.
2. *Melindungi masyarakat:* mencegah kekerasan, penipuan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan.
3. *Menciptakan ketertiban:* mengatur hubungan antara individu, kelompok, masyarakat, dan negara.
4. *Menegakkan keadilan:* memastikan hak masyarakat tidak dikalahkan oleh kepentingan kelompok tertentu.
5. *Mengendalikan kekuasaan:* memastikan pejabat dan lembaga negara tidak bertindak di luar kewenangannya.
6. *Menyelesaikan konflik:* menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan secara sah dan beradab.
Dengan demikian, hukum bukan musuh kebebasan. Hukum yang adil justru menjadi pelindung kebebasan dan martabat manusia.
6. BAHAYA JIKA MASYARAKAT HANYA MENGANDALKAN NIAT BAIK
Bayangkan apabila sebuah negara tidak memiliki aturan yang jelas.
Setiap pejabat dapat mengambil keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri. Setiap kelompok dapat mengklaim paling benar. Setiap pengusaha dapat menggunakan kekuatan modal tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Setiap orang dapat memaksakan kehendak dengan alasan memiliki tujuan baik.
Apa yang terjadi?
Kepastian hukum hilang. Kepercayaan masyarakat menurun. Konflik kepentingan meningkat. Keadilan menjadi barang mahal. Negara berpotensi dikuasai oleh mereka yang paling kuat, bukan mereka yang paling benar.
Karena itu, negara tidak boleh menggantungkan ketertiban hanya pada moral pribadi seseorang.
Moral harus dibangun, tetapi sistem hukum juga harus ditegakkan.
*Orang baik membutuhkan hukum sebagai pedoman, sedangkan orang yang berniat buruk harus dibatasi oleh hukum.*
7. HUKUM HARUS DITAATI, TETAPI HUKUM JUGA HARUS ADIL
Ketaatan terhadap undang-undang merupakan kewajiban dalam kehidupan bernegara. Namun, ketaatan masyarakat harus diimbangi dengan kualitas peraturan yang baik.
Tidak semua peraturan otomatis adil hanya karena dibuat oleh lembaga yang berwenang.
Peraturan harus memenuhi prinsip konstitusionalitas, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, keterbukaan, dan perlindungan hak asasi manusia.
Apabila suatu peraturan dinilai bertentangan dengan konstitusi, harus tersedia mekanisme pengujian melalui lembaga peradilan yang berwenang.
Inilah pentingnya pengawasan, pembatasan kekuasaan, dan mekanisme koreksi.
Hukum harus menjadi alat keadilan, bukan alat untuk melindungi kepentingan penguasa atau kelompok tertentu.
8. TIGA PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Untuk membangun Indonesia yang kuat, terdapat tiga fondasi kebangsaan yang harus berjalan secara utuh:
*Pertama, Proklamasi 17 Agustus 1945.*
Proklamasi merupakan pernyataan kemerdekaan, kehendak berdaulat, dan tekad bangsa Indonesia untuk menentukan masa depannya sendiri.
*Kedua, Pancasila.*
Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang menjadi landasan moral, ideologis, dan filosofis dalam kehidupan bernegara.
*Ketiga, UUD 1945.*
UUD 1945 menjadi hukum dasar tertulis yang mengatur struktur kekuasaan, pembagian kewenangan, hak dan kewajiban warga negara, serta penyelenggaraan pemerintahan.
Ketiganya tidak boleh dipisahkan.
Proklamasi memberikan dasar kemerdekaan. Pancasila memberikan dasar nilai dan orientasi kebangsaan. UUD 1945 memberikan kerangka konstitusional penyelenggaraan negara.
Ketiga fondasi tersebut harus diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab.
9. KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN RAKYAT HARUS BERJALAN BERSAMA
Kehidupan bernegara bukan hanya menuntut rakyat menaati aturan. Pemerintah juga wajib menaati aturan yang sama.
Rakyat wajib membayar pajak sesuai ketentuan, tetapi pemerintah wajib mengelola uang negara secara transparan dan bertanggung jawab.
Rakyat wajib menghormati hukum, tetapi aparat wajib menegakkan hukum secara profesional.
Masyarakat wajib menjaga ketertiban, tetapi pemerintah wajib melindungi hak masyarakat.
Pejabat wajib menjalankan amanah, bukan menggunakan jabatan untuk memperkaya diri dan kelompoknya.
Dengan demikian, hubungan antara rakyat dan pemerintah harus dibangun atas dasar hak, kewajiban, kepercayaan, dan pertanggungjawaban.
*Ketaatan hukum tidak boleh hanya dituntut dari rakyat, tetapi harus dimulai dari penyelenggara negara.*
10. DARI KESALEHAN PRIBADI MENUJU KETERTIBAN NEGARA
Islam mengajarkan bahwa manusia harus memperbaiki hati dan jiwanya. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat, kesalehan pribadi harus diwujudkan dalam perilaku sosial dan tanggung jawab publik.
Orang yang ikhlas harus jujur dalam pekerjaannya. Orang yang bertakwa harus menghindari korupsi. Orang yang sabar harus menghormati proses hukum. Orang yang amanah harus menjaga kepercayaan masyarakat. Orang yang mencintai keadilan harus menghormati hak orang lain.
Dengan demikian, nilai agama tidak berhenti pada ibadah individual, tetapi menjadi kekuatan moral dalam membangun kehidupan bersama.
Hati dan niat merupakan urusan batin yang diketahui Allah, sedangkan tindakan manusia harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum.
Inilah titik pertemuan antara agama, moralitas, dan negara hukum.
PENUTUP: JANGAN MENILAI HATI ORANG, TETAPI TEGAKKAN ATURAN UNTUK SEMUA ORANG
Manusia tidak memiliki kemampuan sempurna untuk mengetahui isi hati dan niat sesamanya. Karena itu, jangan membangun kehidupan bersama berdasarkan prasangka, perasaan, pengakuan, atau klaim kebaikan seseorang.
Bangunlah kehidupan berdasarkan aturan yang disepakati, hukum yang adil, kewenangan yang jelas, pengawasan yang kuat, dan pertanggungjawaban yang terbuka.
Kita boleh berharap setiap manusia memiliki hati yang baik, tetapi negara tidak boleh hanya bergantung pada harapan tersebut.
Kita boleh mengajarkan keikhlasan, kejujuran, dan ketakwaan, tetapi negara tetap membutuhkan undang-undang untuk mengatur dan melindungi seluruh masyarakat.
*Hati manusia tidak dapat diperiksa secara sempurna oleh manusia, tetapi perbuatan manusia dapat diperiksa berdasarkan hukum.*
Oleh karena itu, setiap warga negara harus menaati hukum, setiap pejabat harus tunduk kepada konstitusi, dan setiap kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, negara yang kuat bukanlah negara yang seluruh rakyatnya mengaku memiliki niat baik, melainkan negara yang memiliki sistem hukum adil, ditaati oleh seluruh warga, dan ditegakkan tanpa pandang bulu.
*Jangan menggantungkan masa depan bangsa pada baiknya pengakuan manusia. Bangunlah bangsa dengan hati yang beriman, akal yang sehat, moral yang kuat, hukum yang adil, dan pemerintahan yang bertanggung jawab.*
Sebab, manusia mungkin dapat menyembunyikan niatnya dari sesama manusia, tetapi tidak dapat menyembunyikan apa pun dari Allah SWT.
*Hati untuk Allah, akhlak untuk sesama, hukum untuk ketertiban, dan konstitusi untuk menjaga kedaulatan negara.*
*Oleh: Aalim Aleka*
