Lima Agenda Perjuangan Rakyat untuk Indonesia yang Adil, Mandiri, Berdaulat, dan Bermartabat
*AKSI RAKYAT BELA INDONESIA*
*8 NOVEMBER 2026*
*Oleh: Dr. Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si (Obasa)*
LIMA TUNTUTAN RAKYAT – KODE LIMA JARI
*1. RAKYAT INDONESIA BERSATU MEMBELA INDONESIA*
Menyerukan persatuan seluruh elemen bangsa tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, organisasi, dan pilihan politik untuk menjaga kedaulatan, persatuan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
*2. RAKYAT BERSATU MELAWAN PENGKHIANAT BANGSA DAN NEGARA*
Menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), penyalahgunaan kekuasaan, perampasan kekayaan negara, dan segala tindakan yang terbukti merugikan kepentinga…
[22.18, 10/11/2026] Alim Tualeka Bintang Ilmu: REKONSTRUKSI EKONOMI POLITIK INDONESIA
Membangun Kekuatan Ekonomi dari Daerah: Hilirisasi, Pergudangan, Pusat Grosir, dan Negara sebagai Pembeli Utama Hasil Produksi Rakyat
*Oleh: Dr. Basa Alim Tualeka, MSI*
Pengamat Ekonomi dan Ahli Kebijakan Publik
1. Persoalan Mendasar: Rakyat Memproduksi, Tetapi Tidak Menguasai Nilai Ekonomi
Salah satu persoalan mendasar pembangunan ekonomi Indonesia adalah ketimpangan antara wilayah penghasil sumber daya dan wilayah yang menikmati nilai tambah ekonomi. Banyak kabupaten memiliki hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan, tetapi sebagian besar produksinya masih dijual dalam bentuk bahan mentah.
Akibatnya, keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pihak yang menguasai pengolahan, pergudangan, perdagangan besar, distribusi, dan akses pasar. Petani, nelayan, peternak, serta pelaku UMKM sering berada pada posisi tawar yang lemah. Mereka harus menjual hasil produksi ketika panen, meskipun harga sedang jatuh, karena tidak memiliki gudang, fasilitas pengolahan, modal kerja, dan akses pasar yang memadai.
Persoalan ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan persoalan struktur kekuasaan ekonomi. Siapa yang menguasai modal, teknologi, distribusi, pasar, dan kebijakan harga, dialah yang memiliki kekuatan menentukan keuntungan.
Karena itu, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan angka investasi dan produk domestik regional bruto. Pembangunan harus memastikan bahwa rakyat sebagai produsen memperoleh pendapatan yang layak dan daerah memiliki kemampuan mengelola kekuatan ekonominya sendiri.
2. Ekonomi Politik dan Politik Ekonomi: Dua Pendekatan yang Harus Dipadukan
Ekonomi politik dan politik ekonomi memiliki hubungan erat, tetapi titik tekan keduanya berbeda.
*Ekonomi politik* mempelajari hubungan antara kekuasaan, kepemilikan modal, pasar, kelembagaan, dan distribusi kekayaan. Adam Smith menjelaskan pentingnya pembagian kerja dan mekanisme pasar. Karl Marx mengkritisi hubungan kepemilikan alat produksi dan ketimpangan. John Maynard Keynes menegaskan bahwa negara perlu melakukan intervensi ketika mekanisme pasar tidak mampu menjaga stabilitas ekonomi. Douglass North menekankan bahwa kualitas kelembagaan sangat menentukan kinerja ekonomi.
Sementara itu, *politik ekonomi* berkaitan dengan pilihan dan tindakan pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan industri, perdagangan, investasi, fiskal, pembiayaan, subsidi, perlindungan produsen, dan pembangunan infrastruktur.
Dengan demikian, ekonomi politik membantu menjelaskan siapa yang menguasai sumber daya dan siapa yang menikmati hasil pembangunan. Politik ekonomi menentukan kebijakan untuk memperbaiki keadaan tersebut.
Keduanya harus berjalan bersama. Tanpa analisis ekonomi politik, kebijakan pemerintah berpotensi hanya menguntungkan pemilik modal besar. Sebaliknya, tanpa politik ekonomi yang konkret, kritik terhadap ketimpangan hanya berhenti sebagai wacana.
3. Membangun Pusat Ekonomi Terpadu di Setiap Kabupaten/Kota
Indonesia membutuhkan pola pembangunan ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada pusat-pusat pertumbuhan di kota besar. Setiap kabupaten/kota harus didorong memiliki *Pusat Ekonomi Terpadu Kabupaten/Kota (PETK)* sesuai potensi dan keunggulan wilayahnya.
PETK dibangun dengan mengintegrasikan tiga kekuatan utama.
*Pertama, pusat hilirisasi.* Daerah penghasil pertanian perlu memiliki fasilitas pengolahan hasil panen menjadi produk bernilai tambah. Daerah perikanan membutuhkan industri pengolahan ikan, pengalengan, pembekuan, dan pengemasan. Daerah peternakan dapat mengembangkan pengolahan daging, susu, dan pakan. Daerah perkebunan dapat membangun industri pengolahan komoditas unggulan. Untuk pertambangan, hilirisasi harus memperhatikan kelayakan ekonomi, lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
*Kedua, pusat pergudangan dan logistik.* Setiap daerah membutuhkan gudang penyimpanan, silo, fasilitas pengeringan, cold storage, tempat sortir, pengemasan, dan sistem pengelolaan stok. Infrastruktur ini penting agar hasil produksi tidak harus langsung dijual ketika panen. Dengan penyimpanan yang memadai, distribusi dapat diatur dan kerugian pascapanen dapat dikurangi.
*Ketiga, pusat grosir dan perdagangan.* Kabupaten/kota perlu memiliki pusat perdagangan besar untuk mempertemukan produsen, koperasi, BUMD, BUMN, pedagang, distributor, UMKM, dan konsumen. Pusat grosir menjadi tempat konsolidasi perdagangan bahan pangan, hasil pertanian, perikanan, kebutuhan pokok, bahan bangunan, serta produk industri lokal.
Ketiga pusat tersebut tidak harus selalu berada dalam satu kawasan fisik. Yang terpenting adalah keterhubungan melalui jaringan transportasi, sistem informasi, kelembagaan, pembiayaan, dan akses pasar.
4. Konfigurasi Kekuasaan Ekonomi: Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Rakyat
Pembangunan ekonomi membutuhkan konfigurasi kekuasaan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun dominasi kepentingan kelompok tertentu.
Negara melalui pemerintah pusat bertugas menetapkan arah kebijakan nasional, standar harga, regulasi perdagangan, kebijakan industri, perlindungan produsen, dan pengawasan persaingan usaha.
Pemerintah provinsi berperan mengintegrasikan potensi ekonomi antarkabupaten/kota, membangun jaringan perdagangan regional, serta mengoordinasikan infrastruktur dan investasi lintas wilayah.
Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab memetakan potensi produksi, menyiapkan infrastruktur ekonomi lokal, memperkuat koperasi, dan mengembangkan PETK.
BUMN berperan dalam pengadaan komoditas strategis, pengelolaan cadangan, pengolahan, pergudangan, serta distribusi sesuai mandat dan kemampuan usahanya. BUMD menjadi instrumen pemerintah daerah untuk memperkuat penyerapan hasil produksi, perdagangan lokal, pengolahan, dan distribusi.
Koperasi menjadi wadah konsolidasi petani, nelayan, peternak, dan UMKM. Koperasi memperkuat posisi tawar anggota, mengorganisasi produksi, dan menghubungkan produsen dengan pasar.
Sementara itu, sektor swasta tetap memiliki peran penting dalam investasi, teknologi, pengolahan, transportasi, pemasaran, dan perdagangan. Negara tidak perlu mengambil alih seluruh kegiatan ekonomi, tetapi harus memastikan persaingan berlangsung sehat dan manfaat pembangunan tersebar secara adil.
Rakyat harus ditempatkan sebagai pelaku utama produksi dan penerima manfaat pembangunan, bukan sekadar objek program pemerintah.
5. Negara sebagai Pembeli Utama: Menjamin Kepastian Pasar bagi Rakyat
Salah satu gagasan penting dalam rekonstruksi politik ekonomi adalah menjadikan pemerintah sebagai penjamin pasar melalui mekanisme pembelian hasil produksi rakyat oleh BUMN dan BUMD.
Selama ini, petani dan nelayan sering menghadapi ketidakpastian harga. Ketika produksi melimpah, harga dapat jatuh karena pasokan tidak terserap. Dalam keadaan seperti itu, produsen berada pada posisi terdesak dan terpaksa menjual dengan harga rendah.
Pemerintah perlu membangun sistem penyerapan hasil produksi yang terencana. BUMN dan BUMD dapat menjadi pembeli utama atau pembeli penyangga untuk komoditas prioritas, terutama ketika harga pasar jatuh di bawah batas yang layak.
Model ini bukan berarti pemerintah harus membeli seluruh produksi rakyat. Pemerintah harus hadir ketika terjadi kegagalan pasar, kelebihan pasokan, atau ketidakmampuan mekanisme perdagangan memberikan harga yang wajar.
Perum BULOG dapat menjadi salah satu referensi dalam pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Namun, pengembangan peran BUMN dan BUMD pada komoditas lain harus didasarkan pada mandat hukum, kemampuan keuangan, kelayakan usaha, dan kepastian saluran penjualan.
Dengan demikian, pemerintah bukan menjadi monopsoni atau satu-satunya pembeli yang mematikan perdagangan swasta. Produsen tetap memiliki kebebasan menjual kepada pembeli lain apabila memperoleh harga dan persyaratan yang lebih baik.
6. Standar Harga Panen: Melindungi Produsen dan Menjaga Keseimbangan Pasar
Kebijakan harga merupakan instrumen penting dalam membangun keadilan ekonomi. Pemerintah perlu menetapkan standar harga pembelian untuk komoditas prioritas berdasarkan perhitungan yang rasional.
Penetapan harga harus mempertimbangkan biaya produksi, benih, pupuk, pakan, tenaga kerja, produktivitas, biaya pascapanen, transportasi, dan margin keuntungan yang wajar bagi produsen.
Setidaknya terdapat tiga jenis harga yang harus dibedakan.
1. *Harga pembelian minimum*, yaitu batas perlindungan agar produsen tidak menjual hasil panen di bawah tingkat yang layak.
2. *Harga referensi pasar*, yaitu harga acuan berdasarkan perkembangan pasokan dan permintaan.
3. *Harga distribusi atau konsumen*, yaitu harga yang memperhitungkan biaya pengolahan, penyimpanan, transportasi, dan perdagangan.
Harga juga harus dibedakan berdasarkan kualitas, seperti ukuran, kadar air, kebersihan, kesegaran, dan standar mutu lainnya. Informasi harga harus diumumkan secara terbuka melalui sistem digital agar petani dan nelayan mengetahui harga di berbagai daerah.
Kebijakan ini harus menjaga keseimbangan: produsen memperoleh harga layak, konsumen tidak terbebani secara berlebihan, dan anggaran negara digunakan secara terukur.
7. Pembagian Peran Wilayah dan Rantai Ekonomi Nasional
Pembangunan pusat ekonomi harus terintegrasi dari desa sampai tingkat nasional.
Desa menjadi pusat produksi. Kecamatan menjadi tempat pengumpulan, penyortiran, pengeringan, dan konsolidasi hasil produksi. Kabupaten/kota menjadi pusat pengolahan, pergudangan, perdagangan grosir, dan penyerapan hasil produksi. Provinsi menjadi penghubung perdagangan regional. Pemerintah pusat mengatur jaringan perdagangan nasional, cadangan strategis, industri besar, dan ekspor.
Alur ekonomi yang dibangun adalah:
*Produksi rakyat → koperasi dan pengumpulan → penyerapan BUMN/BUMD dan pasar → pengolahan → pergudangan → pusat grosir → distribusi → konsumen dan ekspor.*
Setiap daerah harus dikembangkan berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitifnya. Tidak semua kabupaten harus membangun industri yang sama. Daerah pertanian fokus pada komoditas unggulan, daerah perikanan pada hasil laut, dan daerah perkebunan pada pengolahan hasil perkebunan. Dengan demikian, pusat ekonomi daerah saling melengkapi, bukan saling bersaing secara tidak produktif.
8. Pembiayaan, Tata Kelola, dan Pengawasan
Pembangunan PETK membutuhkan pembiayaan yang terencana. APBN dan APBD dapat digunakan untuk infrastruktur publik, akses jalan, fasilitas dasar, serta sistem pendukung. BUMN dan BUMD dapat mengembangkan fasilitas komersial berdasarkan kelayakan usaha. Perbankan menyediakan modal kerja, sementara sektor swasta dapat masuk melalui investasi langsung maupun skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Khusus BUMD, profesionalisme menjadi syarat mutlak. BUMD harus memiliki modal kerja, manajemen risiko persediaan, kepastian pembeli, sistem audit, dan target kinerja yang terukur. Jangan sampai BUMD hanya menjadi tempat pembagian jabatan politik, proyek, atau sumber kerugian daerah.
Pengawasan juga harus diperkuat untuk mencegah korupsi pengadaan, permainan harga, monopoli distribusi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan subsidi.
Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah gedung, gudang, atau kawasan industri yang dibangun. Ukuran utamanya adalah kenaikan pendapatan produsen, pertumbuhan nilai tambah lokal, penurunan biaya logistik, terbukanya lapangan kerja, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
9. Penutup: Mengembalikan Ekonomi kepada Tujuan Kemakmuran Rakyat
Rekonstruksi ekonomi politik Indonesia harus berangkat dari semangat Pasal 33 UUD 1945: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Makna penguasaan negara bukan berarti seluruh kegiatan ekonomi harus dimiliki pemerintah. Negara harus mampu mengatur, mengelola, mengawasi, dan memastikan sumber daya ekonomi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Pemerintah harus membangun sistem yang menghubungkan kekuatan produksi rakyat dengan industri, pergudangan, perdagangan, pembiayaan, dan pasar nasional. BUMN dan BUMD harus menjadi instrumen ekonomi yang profesional, sedangkan koperasi menjadi kekuatan kolektif produsen.
Inilah arah pembangunan ekonomi yang perlu diperjuangkan:
*RAKYAT MEMPRODUKSI. KOPERASI MENGONSOLIDASI. BUMN DAN BUMD MENYERAP HASIL PRODUKSI. NEGARA MENETAPKAN STANDAR HARGA DAN MENJAMIN KEADILAN. INDUSTRI MELAKUKAN HILIRISASI. PERGUDANGAN MENJAGA KETERSEDIAAN. PUSAT GROSIR MEMPERKUAT PERDAGANGAN. DISTRIBUSI MENGHUBUNGKAN DAERAH DENGAN PASAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL.*
Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi bangsa yang kaya sumber daya, tetapi lemah dalam penguasaan nilai tambah. Jangan biarkan rakyat hanya menjadi penghasil kekayaan, sementara keuntungan terbesar dinikmati oleh pihak yang menguasai modal, pengolahan, dan distribusi.
*Pembangunan ekonomi yang sesungguhnya bukan sekadar membuat daerah menghasilkan lebih banyak, melainkan memastikan rakyat memperoleh bagian yang adil dari kekayaan yang mereka hasilkan.*
