Memahami Pemikiran Dasco: Wapres Bukan Sekadar Jabatan, Melainkan Instrumen Menjaga Keutuhan Pemerintahan dan Memperkuat Koalisi
Oleh: Dr. Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si. (Obasa)
Pengamat Sosial Politik dan Ahli Kebijakan Publik
Wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selalu menarik perhatian publik. Berbagai nama mulai diperbincangkan, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI sekaligus tokoh penting Partai Gerindra.
Namun, apabila persoalan ini dianalisis dari perspektif kepentingan pemerintahan, konfigurasi politik, dan strategi koalisi, muncul pertanyaan mendasar: apakah Dasco justru perlu menjadi Wakil Presiden, atau lebih strategis tetap berada pada posisi politiknya sekarang?
Ada satu pemikiran penting yang perlu dipahami: Wakil Presiden bukan semata-mata orang kedua dalam pemerintahan, tetapi harus menjadi bagian dari strategi besar untuk menjaga stabilitas, keutuhan koalisi, kesinambungan kepemimpinan, dan efektivitas pemerintahan Presiden.
Dalam kerangka pemikiran tersebut, posisi Dasco sebagai calon Wakil Presiden perlu dilihat secara lebih luas, bukan hanya berdasarkan kedekatan politik dengan Presiden Prabowo.
1. Memahami Posisi Strategis Dasco dalam Konfigurasi Politik
Dasco memiliki posisi politik yang berbeda dibandingkan tokoh-tokoh lain yang namanya muncul dalam pembicaraan pengganti Gibran. Ia bukan sekadar kader Gerindra, melainkan tokoh yang memiliki peran dalam komunikasi politik, hubungan ant partai, dan dinamika DPR.
Pada 16 November 2026, PKB secara terbuka menyatakan Dasco layak dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden. PKB menyoroti pengalaman, loyalitas, kematangan politik, serta kemampuannya menjembatani kepentingan berbagai kekuatan politik. NasDem juga menyampaikan pandangan positif terhadap kapasitas konsolidasi politik Dasco. ANTARA News +1
Namun, dukungan tersebut belum berarti adanya keputusan politik final.
Di sinilah kita perlu membedakan dua hal: seseorang yang memiliki kapasitas untuk menjadi Wakil Presiden dan seseorang yang justru memiliki posisi strategis untuk menjalankan fungsi politik yang lebih luas dari luar jabatan Wakil Presiden.
2. Mengapa Dasco Tidak Otomatis Harus Menjadi Wakil Presiden?
Ada beberapa pertimbangan politik yang patut dianalisis.
Pertama, menjaga keutuhan koalisi pemerintahan.
Pemerintahan Prabowo membutuhkan koalisi yang solid. Koalisi bukan hanya kumpulan partai yang mendukung Presiden, tetapi merupakan kekuatan politik yang harus terus dirawat melalui komunikasi, koordinasi, kompromi, dan pembagian tanggung jawab.
Dasco memiliki peran dalam komunikasi lintas partai. Apabila ia masuk ke posisi Wakil Presiden, perlu dipertimbangkan siapa yang akan mengambil alih sebagian fungsi komunikasi dan konsolidasi politik yang selama ini dijalankannya.
Kedua, menjaga dan menambah kekuatan koalisi.
Wakil Presiden idealnya dapat menjadi instrumen memperluas dukungan politik. Artinya, figur yang dipilih harus mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintahan, termasuk membangun hubungan dengan partai-partai yang belum sepenuhnya berada dalam barisan pendukung pemerintah.
Pertanyaannya, apakah pengangkatan Dasco akan menambah kekuatan koalisi secara signifikan, atau justru hanya memindahkan salah satu tokoh penting Gerindra dari satu posisi ke posisi lainnya?
Ini merupakan pertimbangan strategis yang perlu dijawab Presiden.
Ketiga, menjaga keseimbangan kekuatan politik.
Dalam pemerintahan presidensial, Presiden memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan dengan dukungan lembaga legislatif. Hubungan Presiden dengan DPR menjadi penting dalam pembentukan undang-undang, anggaran, dan pengawasan pemerintahan.
Dasco memiliki posisi penting dalam lingkungan legislatif. Karena itu, mempertahankan fungsi komunikasi politiknya juga dapat menjadi pertimbangan dalam menjaga keseimbangan hubungan eksekutif dan legislatif.
Keempat, Wakil Presiden harus memberikan nilai tambah bagi Presiden.
Wapres tidak cukup hanya memiliki loyalitas kepada Presiden. Ia harus mempunyai kapasitas kenegaraan, kemampuan koordinasi, pengalaman pemerintahan, pemahaman ekonomi dan pembangunan, serta kemampuan mewakili Presiden dalam menjalankan tugas-tugas tertentu.
Wakil Presiden harus menjadi mitra strategis Presiden, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan.
Kelima, menghindari penumpukan kekuatan politik pada satu lingkaran.
Pemerintahan yang sehat membutuhkan distribusi peran dan tanggung jawab. Jika semua fungsi strategis terkonsentrasi pada satu kelompok atau lingkaran politik, ruang partisipasi dan keseimbangan koalisi dapat menjadi terbatas.
Karena itu, pengisian jabatan Wakil Presiden juga perlu memperhitungkan aspirasi partai-partai pendukung lainnya.
3. Lima Fungsi Strategis Wakil Presiden yang Harus Diperhitungkan
Menurut perspektif kebijakan publik dan kelembagaan, Wakil Presiden idealnya mempunyai lima fungsi:
* Fungsi kenegaraan: membantu Presiden menjaga stabilitas dan kesinambungan pemerintahan.
* Fungsi politik: menjaga keutuhan koalisi serta memperluas komunikasi dengan kekuatan politik.
* Fungsi pemerintahan: membantu koordinasi kementerian dan pelaksanaan program prioritas Presiden sesuai penugasan.
* Fungsi pembangunan: memastikan program pemerintah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
* Fungsi representasi: menjadi penghubung Presiden dengan masyarakat, dunia usaha, akademisi, daerah, dan kelompok strategis lainnya.
Dengan demikian, pemilihan Wakil Presiden tidak boleh hanya didasarkan pada kedekatan, loyalitas, atau kepentingan internal partai.
4. Posisi Dasco: Menjadi Wapres atau Tetap Menjadi Penghubung Kekuatan Politik?
Ada dua perspektif yang perlu dipertimbangkan.
Perspektif pertama, Dasco dapat dipertimbangkan sebagai Wakil Presiden karena pengalaman politik dan kemampuannya membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik.
Perspektif kedua, Dasco dapat tetap menjalankan fungsi strategisnya dalam konsolidasi politik, komunikasi parlemen, dan menjaga soliditas koalisi. Fungsi tersebut juga penting bagi keberlangsungan pemerintahan Prabowo.
Keduanya mempunyai konsekuensi politik yang berbeda.
Apalagi, Dasco sendiri pada awal November membantah isu bahwa dirinya akan menggantikan Gibran. Pada 12 November, ia juga menyatakan pembicaraan mengenai nama pengganti masih terlalu jauh. ANTARA News +1
5. Presiden Harus Memilih Berdasarkan Kepentingan Negara
Persoalan utama bukan siapa yang paling dekat dengan Presiden, siapa yang paling loyal, atau siapa yang paling kuat dalam struktur partai.
Persoalan utamanya adalah siapa yang mampu memberikan kontribusi paling besar bagi keberhasilan pemerintahan dan kepentingan rakyat.
Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan keseimbangan beberapa kepentingan sekaligus:
* Keutuhan dan stabilitas koalisi.
* Penambahan dukungan politik.
* Keseimbangan hubungan eksekutif dan legislatif.
* Kemampuan menjalankan tugas pemerintahan.
* Integritas, kapasitas kenegaraan, dan kepercayaan publik.
* Keselarasan visi pembangunan nasional.
Secara konstitusional, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih. Dengan demikian, proses ini bukan sekadar keputusan internal partai. ANTARA News +1
6. Kesimpulan: Jangan Hanya Mencari Pengganti, tetapi Mencari Keseimbangan Pemerintahan
Menurut analisis saya, pembicaraan mengenai Dasco sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah ia layak menjadi Wakil Presiden. Yang lebih penting adalah mengukur konsekuensi politik apabila Dasco meninggalkan posisi strategisnya sekarang untuk menduduki jabatan RI-2.
Dasco mempunyai modal politik yang diakui sejumlah partai, khususnya dalam menjaga komunikasi dan konsolidasi koalisi. Akan tetapi, modal tersebut juga dapat menjadi alasan untuk mempertimbangkan keberlanjutan perannya di luar jabatan Wakil Presiden.
Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan sekadar kompensasi partai, dan bukan hanya simbol kedekatan dengan Presiden. Wakil Presiden adalah bagian dari desain kepemimpinan nasional.
Presiden membutuhkan seorang Wakil Presiden yang mampu menjaga keutuhan pemerintahan, memperkuat koalisi, memperluas dukungan politik, dan membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Pada akhirnya, yang harus dipertahankan bukan kepentingan satu tokoh atau satu partai, melainkan kepentingan bangsa dan negara.
Catatan redaksional: Artikel ini merupakan analisis politik, bukan pernyataan bahwa Dasco telah menolak pencalonan atau bahwa Presiden telah menentukan penggantinya. (Obasa).


