Pengunduran Diri Gibran Bukan Lagi Isu Utama, Saatnya Membicarakan Regenerasi Kepemimpinan Nasional
*Oleh: Dr. Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si.*
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka tidak perlu lagi menjadi perdebatan berkepanjangan. Persoalan itu sudah selesai. Tidak produktif jika energi politik nasional terus dihabiskan untuk mencari polemik baru dari persoalan yang telah berlalu.
Ada persoalan yang jauh lebih penting untuk dibicarakan: *Siapa yang akan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada periode pemerintahan mendatang?*
Pertanyaan ini harus menjadi diskusi publik sejak sekarang. Jangan sampai regenerasi kepemimpinan nasional kembali berputar di sekitar keluarga mantan presiden.
Kita perlu mencermati dinamika politik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memiliki hubungan kekerabatan sebagai menantu mantan Presiden Soeharto, sedangkan Gibran Rakabuming Raka merupakan putra mantan Presiden Joko Widodo. Fakta ini menjadi bahan refleksi tentang hubungan kekuasaan, keluarga, dan demokrasi.
Indonesia adalah negara republik, bukan kerajaan. Jabatan presiden dan wakil presiden bukan warisan keluarga, bukan harta turun-temurun, dan bukan fasilitas yang dapat diwariskan kepada anak, menantu, atau kerabat.
Memang, secara konstitusional setiap warga negara yang memenuhi persyaratan mempunyai hak untuk dipilih, termasuk anak mantan presiden. Namun, demokrasi tidak cukup hanya berbicara tentang hak seseorang. Demokrasi juga harus menjamin kompetisi yang terbuka, kesempatan yang setara, serta kepemimpinan berdasarkan kapasitas, integritas, pengalaman, dan pengabdian.
Kita tidak boleh membiarkan politik Indonesia berkembang menjadi demokrasi yang hanya memberikan ruang luas kepada lingkaran keluarga elite kekuasaan. Sebab, apabila jabatan publik semakin terkonsentrasi dalam satu atau beberapa keluarga, kepercayaan masyarakat terhadap kesetaraan politik dapat melemah.
Wakil presiden mendatang harus berasal dari proses kaderisasi nasional yang sehat. Berikan kesempatan kepada tokoh daerah, akademisi, profesional, pemimpin organisasi, birokrat berpengalaman, dan figur masyarakat yang mempunyai rekam jejak pengabdian kepada bangsa.
Jangan menjadikan nama besar orang tua sebagai modal utama untuk menduduki jabatan tertinggi negara.
*Saatnya Indonesia membangun tradisi kepemimpinan berdasarkan prestasi, bukan silsilah; berdasarkan pengabdian, bukan hubungan keluarga; berdasarkan kemampuan, bukan warisan kekuasaan.*
Mari kita dorong diskusi publik agar calon wakil presiden mendatang tidak semata-mata berasal dari anak atau keluarga mantan presiden. Bukan untuk mencabut hak politik siapa pun, melainkan untuk memperluas kesempatan dan memperkuat demokrasi.
Republik ini milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik keluarga penguasa.
*Jangan sampai demokrasi Indonesia berubah menjadi demokrasi rasa monarki. Kekuasaan harus menjadi amanah rakyat, bukan warisan keluarga!*


