JAKARTA-kanalsembilan.com
Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) melalui Bidang II
(Investasi dan Pembiayaan Jalan) yang didukung oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk
sebagai pelaksana acara menyelenggarakan Seminar Nasional 2024 dengan tema
“Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Jalan Tol Menggunakan Skema Pengelolaan
Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (Land Value Capture/LVC) di Indonesia” secara
hybrid di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta, Rabu (31/07).
Seminar Nasional ini digelar sebagai wadah Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
(PKB) serta diskusi secara berkala dengan profesional, akademisi, dan masyarakat
umum terkait penggunaan skema pemanfaatan peningkatan nilai kawasan untuk
investasi dan pembiayaan jalan nasional dan jalan tol yang berkelanjutan.
Hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) Triono Junoasmono, Ketua Umum HPJI Hedy Rahadian, Direktur Utama
Jasa Marga sekaligus Ketua Bidang II Investasi dan Pembiayaan Jalan HPJI Subakti
Syukur, serta jajaran pengurus HPJI.
Sebagai tuan rumah, Direktur Utama Jasa Marga sekaligus Ketua Bidang II Investasi dan
Pembiayaan Jalan HPJI Subakti Syukur menyampaikan, kegiatan ini merupakan tindak
lanjut dari Seminar Nasional HPJI sebelumnya yang dilaksanakan tahun 2023 lalu,
dengan topik pembahasan mengenai ‘Pembiayaan Kreatif dan Berkelanjutan dalam
Pembangunan Jalan di Indonesia’.
“Sementara itu, tema Seminar Nasional 2024 ini merupakan tindak lanjut diskusi terkait
salah satu creative financing yang menarik yaitu skema pembiayaan dari LVC dengan
memanfaatkan peningkatan nilai tanah/lahan yang dipengaruhi oleh pembangunan
infrastruktur di kawasan tersebut.
Pembiayaan dari LVC ini menggunakan sebagian dari
peningkatan nilai ekonomi atas lahan akibat adanya kebijakan/investasi pada sektor
infrastruktur, khususnya jaringan jalan nasional maupun jalan tol,” ujar Subakti.
Ketua Umum HPJI Hedy Rahadian dalam opening speech mengatakan kegiatan ini dapat
meningkatkan pemahaman bagi masyarakat secara umum dan anggota HPJI
khususnya, mengenai alternatif pembiayaan infrastruktur jalan tol menggunakan skema
pemanfaatan peningkatan nilai kawasan di Indonesia untuk investasi dan pembiayaan
jalan tol yang berkelanjutan.
“HPJI sebagai salah satu organisasi profesi yang membidangi konstruksi jalan dan
jembatan di tanah air, bermaksud menyelenggarakan seminar nasional ini sebagai
bentuk dukungan mengenai alternatif investasi dan pembiayaan infrastruktur jalan yang
berkelanjutan di Indonesia, sekaligus gambaran mengenai investasi dan pembiayaan
jalan dengan menggunakan skema pemanfaatan peningkatan nilai ekonomi pada suatu
kawasan yang muncul akibat adanya pembangunan infrastruktur jalan,” kata Hedy.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Kementerian PUPR Triono Junoasmono dalam keynote speech menjelaskan
bahwa tema seminar nasional yang diinisiasi oleh HPJI ini guna mengetahui bagaimana
skema pembiayaan infrastruktur Land Value Capture (LVC) dapat menjadi dukungan
dalam penyediaan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastuktur jalan, khususnya
jalan tol.
Instrumen implementasi skema LVC dibagi menjadi dua, yaitu LVC berbasis pajak dan
biaya yang mana skema ini diolah oleh Pemerintah Daerah atau Kementerian/Lembaga
dan dilaksanakan bagi hasil pajak dengan Pemerintah Pusat.
Sedangkan LVC berbasis
pembangunan merupakan skema nilai yang dihasilkan oleh pengelola kawasan
kemudian ditangkap oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang mengadakan bagi hasil dan
pemanfaatan keuntungan kawasan dengan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama
(PJPK). Sehingga nantinya diharapkan skema tersebut dapat memenuhi target
pembangunan infrastruktur, khususnya terkait jalan dan jalan tol di Indonesia.
Selanjutnya, seminar nasional yang digelar HPJI ini dimoderatori langsung oleh Business
Development Group Head Jasa Marga Aldrin Maulana dengan menghadirkan empat
narasumber kompeten, yaitu Staf Khusus Bidang Percepatan Pengembangan Wilayah,
Pembangunan Infrastruktur, dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian RI) Wahyu Utomo, Ketua
Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Sanny Iskandar, Direktur Utama PT
Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) M. Wahid Sutopo, dan Kepala Divisi Penyertaan
Modal PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Isnaputra Iskandar.
Staf Khusus Bidang Percepatan Pengembangan Wilayah, Pembangunan Infrastruktur,
dan Investasi Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menuturkan bahwa peran
Pemerintah dalam memaksimalkan LVC yang dapat menjadi skema pemanfaatan
peningkatan nilai ekonomi akibat adanya investasi pada sektor infrastruktur guna
meningkatkan produktivitas ekonomi di Indonesia. Penciptaan nilai kawasan dilakukan
dengan inisiatif penciptaan nilai, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan / atau badan usaha yang berdampak pada Peningkatan Nilai.
Wahyu menambahkan, dalam rangka mendukung LVC ada tiga hal yang perlu
diperhatikan, yaitu perencanaan (planning), implementasi LVC bagaimana mendelineasi
suatu wilayah dan dampak dari suatu pembangunan, serta monitoring dan evaluasi.
“Secara garis besar, hasil kajian mengenai mekanisme penerapan LVC untuk mendukung
pembangunan proyek infrastruktur jalan tol telah dilakukan oleh Kemenko Perekonomian.
Selain itu, terkait kerangka regulasi, saat ini sedang dalam tanpa penyusunan payung
hukum untuk penerapan LVC di Indonesia. Diharapkan penerapan LVC dapat
memberikan keuntungan kepada Pemerintah dan investor dalam sektor infrastruktur,
salah satunya investor jalan tol di Tanah Air,” tutur Wahyu.
Sedangkan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Sanny Iskandar juga
mengatakan adanya potensi keterhubungan pengembangan wilayah kawasan industri
terhadap pembangunan infrastruktur jalan, khususnya jalan tol di sekitarnya. Penerapan
LVC memiliki potensi besar dalam mendanai pengembangan infrastruktur kawasan
industri yang selaras, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
Namun, pembiayaan tersebut harus dilihat dan dibedakan antara infrastruktur yang dapat
dilakukan LVC (didanai oleh Badan Usaha) dengan yang merupakan kewajiban
Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang.
“Tentunya peran atau kontribusi pengembang kawasan dalam penyediaan infrastruktur
jalan yang berkelanjutan, khususnya jalan tol, melalui implementasi LVC sangat penting.
Sehingga efektivitas dan manfaat dari pengembangan kawasan industri dapat
diselaraskan dengan pengembangan infrastruktur jalan tol sebagai bentuk implementasi
penangkapan kenaikan nilai yang terjadi,” ujar Sanny.
Sementara itu Kepala Divisi Penyertaan Modal PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)
Isnaputra Iskandar memaparkan bahwa proses identifikasi ruas jalan tol yang berpotensi
dapat dilakukan dengan mekanisme pelaksanaan asset recycling sesuai regulasi yang
menjadi payung hukum dalam melaksanakannya.
“Konsep asset recycling sebagai salah satu bentuk instrumen penerapan skema LVC
dapat menjadi efektif untuk diterapkan dalam pembiayaan jalan tol di Indonesia. Meski
begitu terdapat tantangan saat menerapkan asset recycling dalam industri jalan tol di
Indonesia dan perlunya solusi yang tepat saat menghadapi tantangan tersebut,” papar
Isnaputra.
Di akhir sesi seminar, Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo menyebutkan, PT PII
memiliki peran sebagai penyedia penjamin Pemerintah atas proyek infrastruktur yang
dikembangkan dengan skema KPBU atau penugasan yang diberikan oleh Pemerintah,
khususnya pada jalan tol.
“Dengan menggunakan konsep penerapan LVC yang efektif untuk dapat diterapkan pada
jalan tol di Indonesia tentunya dapat menunjang kelayakan dan mitigasi risiko proyek
KPBU dan peran penjaminan, tepatnya kami, sebagai Badan Usaha Penjaminan
Infrastruktur (BUPI) menjadi financing enabler proyek infrastruktur yang menggunakan
mekanisme LVC dalam membantu mengurangi risiko bagi investor,” imbuh Sutopo.
Acara Seminar Nasional 2024 dengan tema “Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Jalan
Tol Menggunakan Skema Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (Land
Value Capture/LVC) di Indonesia” merupakan salah satu program kerja dari HPJI dalam
mewujudkan pembangunan jalan berkelanjutan. Peran HPJI membantu Pemerintah
diwujudkan dalam pembangunan jalan yang berorientasi kepada efisiensi dan efektivitas
(cost effective), environmentally based concept, dan skema pembiayaan jalan yang
berkelanjutan.(za.
