JAKARTA-kanalsembilan.com
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Agustus 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 7,00%.
Keputusan ini tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, yaitu untuk penguatan lebih lanjut stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
“Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran,” jelas Erwin Haryono Kepala Departemen Komunikasi BI.
Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah masih tingginya risiko ketidakpastian pasar keuangan global, melalui:
- Penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan:
- menjaga struktur suku bunga di pasar uang Rupiah untuk daya tarik imbal hasil bagi aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik;
- mengoptimalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI);
- Penguatan strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
- Penguatan strategi transaksi term-repo dan swap valas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan;
- Penguatan publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (Lampiran);
- Pelaksanaan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang berfokus pada aspek pengembangan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri;
- Peningkatan akseptasi digital melalui perluasan QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah;
- Perluasan kerja sama keuangan internasional dan kerja sama di area kebanksentralan, termasuk melalui kerangka structured bilateral cooperation, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.
Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk memitigasi dampak risiko masih tingginya ketidakpastian global. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) ditempuh melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha.
Ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda dengan risiko yang masih tinggi.
Ekonomi global pada 2024 diprakirakan tumbuh sebesar 3,2% dengan kecenderungan yang melambat. Ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan mulai melambat di semester II 2024 seiring dengan penurunan permintaan domestik. Sementara itu, ekonomi Tiongkok belum kuat, dan ekonomi Eropa terus membaik.
Perlambatan ekonomi AS berdampak pada meningkatnya pengangguran dan menurunnya inflasi yang lebih cepat ke arah sasaran inflasi jangka panjang sebesar 2%. Perkembangan ini mendorong kuatnya ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) yang lebih cepat dan lebih besar dari prakiraan.
Hal tersebut kemudian menyebabkan penurunan yield US Treasury tenor 2 tahun, yang diikuti dengan penurunan yield US Treasury tenor 10 tahun, dan pelemahan dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia. Ketidakpastian pasar keuangan global juga mulai mereda.
Perkembangan tersebut mendorong meningkatnya aliran masuk modal asing dan memperkuat mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Ke depan, risiko terkait kekhawatiran resesi di AS dan dinamika geopolitik perlu terus dicermati. Kondisi ini memerlukan kehati-hatian dalam merumuskan respons kebijakan dari rambatan ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung oleh permintaan domestik dan ekspor.
Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2024 tercatat sebesar 5,05% (yoy), terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Ekspor tercatat meningkat didorong oleh permintaan mitra dagang utama dan kenaikan ekspor jasa. Berdasarkan lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Konstruksi, serta Perdagangan Besar dan Eceran.
Secara spasial, pertumbuhan tercatat meningkat di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Ke depan, pertumbuhan ekonomi perlu terus didorong sehingga tetap dapat menjaga keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek perekonomian nasional.
Konsumsi rumah tangga perlu semakin ditingkatkan sejalan dengan berakhirnya faktor musiman terkait Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan dampak pelaksanaan Pemilu pada semester I 2024. Berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) diprakirakan dapat meningkatkan investasi, khususnya investasi swasta. Kenaikan stimulus fiskal 2024 dari 2,3% menjadi 2,7% dari PDB diharapkan juga dapat secara efektif memberikan dampak pengganda terhadap perekonomian.
Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7-5,5%. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi stimulus fiskal Pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya dari sisi permintaan. (za).
