SURABAYA-kanalsembilan.com
Dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) per 31 Juli 2024 telah tercapai 59,27% dari Pagu dengan realisasi sebesar Rp 47,66 triliun atau tumbuh 4,87% (yoy).
Sedangka APBD Jatim tahun 2024 senilai Rp33,265 Triliun tersebut digunakan untuk urusan pemerintahan sebesar Rp12,280 Triliun atau 36,92 persen, pendidikan Rp9,152 Triliun atau 27,51 persen, infrastruktur Rp2,057 Triliun atau 6,18 persen. Kemudian sosial sebesar Rp2,748 Triliun atau 8,26 persen, ekonomi sebesar Rp1,623 Triliun atau 4,88 persen dan kesehatan Rp5,402 Triliun atau 16,24 persen.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Didyk Choiroel mengatakan Pertumbuhan tersebut ditopang oleh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, dan Insentif Fiskal.Realisasi DAU naik 17,42% (yoy) menjadi Rp 26,3 triliun disebabkan peningkatan realisasi porsi DAU Block Grant. Realiasi DBH naik 6,09% (yoy) menjadi Rp 5,5 triliun disebabkan oleh naiknya pagu DBH Migas di Jawa Timur TA 2024 di Kabupaten di Bojonegoro.
dalam kegiatan Media Briefing, Kamis (22/8/2024) di Surabaya.
Dikatakannya, realisasi Insentif Fiskal naik 62,16% menjadi Rp 358,9 miliar karena sudah terdapat daerah yang melakukan penyaluran Tahap II. Realisasi DAK Fisik tumbuh 6,86% (yoy) menjadi Rp 779,9 miliar disebabkan oleh penyampaian syarat salur lebih sedikit dari tahun sebelumnya.
“Realisasi kontrak kegiatan DAK Fisik lebih baik dari tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan proyeksi penyaluran sampai dengan akhir tahun akan lebih baik,” kata Didyk Choiroel.
Dijelaskan, dana Desa mengalami kenaikan sebesar 19,39% (yoy) menjadi Rp6,4 triliun karena desa lebih cepat menyampaikan syarat salur, beberapa diantaranya telah salur 100%.
Terkait dengan kinerja APBN regional Jawa Timur, pendapatan negara sampai dengan 31 Juli 2024 sebesar Rp 143,73 triliun terdiri dari pendapatan pajak (Rp 67,85 triliun), Bea Cukai (Rp 71,54 triliun), serta PNBP (Rp 4,33 triliun). Sementara itu, realisasi belanja negara sebanyak Rp75,61 triliun terdiri dari Belanja K/L (Rp27,95 triliun) dan Belanja Transfer ke Daerah (Rp47,66 triliun).
Sampai dengan 31 Juli 2024, penyaluran kredit program berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 27,30 triliun kepada 519.457 debitur dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp 516,03 miliar kepada 124.142 debitur. Sementara itu, bantuan sosial telah disalurkan sebesar Rp 8,39 triliun kepada 20,09 juta penerima. Belanja kementerian/lembaga menunjukkan tren pertumbuhan. Belanja Pegawai tumbuh sebesar 14,20% (yoy) ditopang oleh peningkatan realiasi belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.
Belanja barang tumbuh sebesar 20,22% (yoy) meningkat terutama pada kegiatan pelaksanaan dan pengawasan pemilu 2024, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) matra laut, dan peningkatan pelayanan Badan Layanan Umum (BLU). Belanja modal tumbuh 16,05% terutama pada pembangunan jalan, jembatan dan prasarana oleh Kementerian PUPR, serta pengadaan non alutsista matra laut oleh Kementerian Pertahanan.
Belanja Bansos tumbuh 44,68% utamanya dipengaruhi oleh tambahan bantuan pendidikan oleh Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. (za).
Diketahui APBD 2024 senilai Rp33,265 Triliun tersebut digunakan untuk urusan pemerintahan sebesar Rp12,280 Triliun atau 36,92 persen, pendidikan Rp9,152 Triliun atau 27,51 persen, infrastruktur Rp2,057 Triliun atau 6,18 persen. Kemudian sosial sebesar Rp2,748 Triliun atau 8,26 persen, ekonomi sebesar Rp1,623 Triliun atau 4,88 persen dan kesehatan Rp5,402 Triliun atau 16,24 persen.
