ERIAL REFLEKSI HAJI 2025 – EDISI KE-8
✍️ Mangesti Waluyo Sedjati
Sekjen DPP Al-Ittihadiyah | Pengurus KPEU MUI Pusat | Peneliti Ekonomi Syariah
Sidoarjo, 12 Juni 2025
🕋 Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakaatuh
Sahabat Yang di Rahmati Allah,
Pernahkah kita membayangkan: bagaimana jika ibadah haji kita dikelola dalam satu genggaman? Tanpa lagi antre panjang, kehilangan koper, kebingungan jadwal, atau waswas bawa uang tunai puluhan juta rupiah ke Tanah Suci?
Kini saatnya Indonesia bangkit dari keterlambatan digitalnya. Di saat Arab Saudi sudah melesat lewat Nusuk, Indonesia tak boleh hanya jadi penonton.
💡 GoHaji hadir sebagai gagasan…
[12.57, 13/6/2025] Dr. Ir. Mangesti Waluyo Sedjati MM: 📢 [WAJIB BACA!]
MEMBONGKAR OLIGARKI TAMBANG: DARI PENGAKUAN SAID DIDU MENUJU AGENDA AUDIT NASIONAL
✍️ Mangesti Waluyo Sedjati
Sekjen DPP Al-Ittihadiyah | Pengurus KPEU MUI Pusat | Peneliti Ekonomi Syariah
📍 *Sidoarjo, 13 Juni 2025_
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Sahabat yang dirahmati Allah,
Tahukah Anda bahwa sebagian besar kekayaan tambang kita hari ini tak lagi sepenuhnya dalam kendali bangsa sendiri?
🛢️ Di permukaan, kita melihat hilirisasi tumbuh. Smelter-smelter berdiri megah. Investor asing datang silih berganti. Tapi di balik gemerlap pembangunan itu, terjadi paradoks kekayaan: rakyat tetap miskin, negara hanya penonton, dan yang berjaya justru segelintir elite dan korporasi asing.
🎙️ Fakta mengejutkan ini dibongkar oleh Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN. Ia menyatakan bahwa banyak smelter—terutama dari Cina—tidak mengantongi izin tambang resmi. Mereka masuk lewat jalur industri umum, tanpa pengawasan ESDM, tanpa royalti, tanpa kontrol negara. Ironisnya, mereka juga:
• Bebas pajak dan royalti,
• Mendapat subsidi energi dari APBN,
• Menggunakan TKA ilegal,
• Tidak mentransfer teknologi,
• Tidak menyumbang besar bagi pendapatan negara.
💰 Sementara itu, BUMN didorong ke pinggir, masyarakat adat digusur, dan alam rusak tanpa kompensasi. Keadilan sosial yang dijanjikan konstitusi pun terasa kian jauh.
📉 Bahkan DPR dan KPK tak bersuara. Tak satu pun Pansus dibentuk. Tak ada audit nasional tambang. Yang ada justru regulasi pesanan: Omnibus Law, revisi UU Minerba, dan berbagai insentif untuk investor asing.
📌 Artikel ini bukan sekadar laporan. Ini adalah seruan perlawanan!
Kami mengajak Anda membaca dan menyebarkan:
👉 https://www.facebook.com/share/16RwAvS1Yc/?mibextid=wwXIfr
📄 MEMBONGKAR OLIGARKI TAMBANG: DARI PENGAKUAN SAID DIDU MENUJU AGENDA AUDIT NASIONAL
Berisi solusi nyata dan peta jalan perubahan:
✅ Audit Nasional Tambang
✅ Pembentukan BOTANAS (Badan Otorita Tambang Nasional)
✅ Revisi total regulasi tambang dan sistem tata niaga
✅ Distribusi adil bagi daerah penghasil
✅ Revitalisasi riset dan teknologi tambang nasional
🧭 Saudaraku, jika sumber daya bangsa telah dijual murah, maka bukan hanya emas dan nikel yang hilang—tetapi juga harga diri dan masa depan anak-anak kita.
🔊 Mari bangkit. Mari bersuara. Mari rebut kembali kedaulatan sumber daya alam yang menjadi hak milik rakyat Indonesia.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
(gwa-mws).
