SURABAYA–kanalsembilan.com (5 Desember 2025)
Meningkatnya aktivitas siklon tropis di Samudera Hindia dalam beberapa waktu terakhir menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan.
Pakar mitigasi kebencanaan ITS, Dr. Amien Widodo MSi, menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki kapasitas masyarakat menghadapi bencana hidrometeorologis.
Peringatan dini dari BMKG sebenarnya telah dirilis jauh sebelum munculnya Siklon Seniyar, yang kemudian memicu hujan ekstrem dan menyebabkan banjir bandang serta longsor besar di Sumatera. Tragedi tersebut menelan 836 korban jiwa, 518 orang hilang, serta merusak lebih dari 10.500 rumah.
Selain itu, 536 fasilitas umum, 25 fasilitas kesehatan, 326 fasilitas pendidikan, 185 rumah ibadah, dan 295 jembatan turut terdampak. Banyak desa terisolasi akibat akses jalan dan jembatan terputus, diperparah lumpuhnya layanan air bersih, listrik, dan komunikasi.
Menurut Amien, kerusakan masif dipicu kombinasi curah hujan ekstrem, kondisi topografi bergunung-gunung, serta degradasi hutan yang sudah berlangsung puluhan tahun. “Tanah menjadi tidak stabil, dan banjir bandang membawa lumpur, batu, serta kayu gelondongan dengan daya rusak yang luar biasa,” jelas dosen Departemen Teknik Geofisika ITS tersebut.
Dalam Rapat Dengar Pendapat DPR bersama BMKG pada 2 Desember 2025, disampaikan pula kemunculan bibit siklon tropis baru di selatan Jawa yang berpotensi memengaruhi wilayah Jawa–Bali–NTT hingga Timika. Amien menilai peringatan ini harus segera direspons, mengingat tragedi Sumatera menjadi bukti bahwa keterlambatan persiapan dapat berakibat fatal.
Di Jawa Timur, BPBD telah memetakan 14 potensi bencana, termasuk 13 jenis bencana alam seperti banjir bandang, longsor, cuaca ekstrem, hingga tsunami. Wilayah rawan banjir bandang dan longsor tersebar di lebih dari 30 kabupaten/kota, mulai Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Malang, Jember, hingga Banyuwangi.
Amien menekankan bahwa pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau tim penyelamat. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci. Ia merujuk survei pasca-Gempa Kobe 1995 yang menunjukkan bahwa 35 persen penyelamatan dilakukan oleh diri sendiri, 32 persen oleh keluarga, dan 28 persen oleh tetangga. Bantuan dari pihak luar hanya 5 persen. “Artinya, 67 persen keselamatan bergantung pada kesiapan individu dan keluarga,” ujarnya.
Karena itu, seluruh anggota keluarga — termasuk lansia, balita, serta penyandang disabilitas — harus memahami ancaman di sekitar mereka. Ketika bencana besar terjadi dan desa menjadi terisolasi, kemampuan bertahan hidup akan sangat ditentukan oleh pengetahuan dan persiapan masyarakat. “Jika masyarakat diberdayakan dengan baik, mereka tetap bisa bertahan tanpa harus menunggu bantuan eksternal,” kata Amien.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta. Ketangguhan masyarakat, menurutnya, tidak terbentuk secara instan, tetapi harus dibangun melalui edukasi, latihan, dan sinergi berkelanjutan. “Jika setiap keluarga sadar ancaman, maka 95 persen di antaranya dapat selamat,” tutupnya.
ITS berkomitmen mendukung upaya mitigasi bencana melalui riset, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan SDGs poin 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan) dan poin 13 (Penanganan Perubahan Iklim).
