SURABAYA-kanalsembilan.com (29 Nopember 2025)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmen dalam menjaga stabilitas pangan, memperkuat digitalisasi layanan, dan meningkatkan kinerja ekspor daerah. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya kerja terpadu seluruh daerah demi kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa setiap daerah menghadapi tantangan berbeda, mulai dari menurunkan angka pengangguran, menjaga daya beli, hingga mengoptimalkan investasi. Ia pun meminta seluruh bupati dan wali kota segera berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal agar seluruh rencana investasi terdata secara menyeluruh dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
“Seluruh potensi investasi harus terdata secara menyeluruh agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya sinergi tiga tim strategis, yakni Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan dan Perluasan Ekspor Daerah (TP2ED) dalam menjaga ritme pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Menurutnya, kolaborasi ketiga tim ini menjadi fondasi dalam pengendalian inflasi, stabilitas harga, serta percepatan transformasi digital hingga ke tingkat daerah.
Khofifah memberi perhatian khusus pada wilayah kepulauan seperti Sumenep yang sangat bergantung pada distribusi laut. Ia menegaskan bahwa penguatan logistik dan ketersediaan pasokan pangan harus menjadi fokus bersama demi menjaga stabilitas harga.
“Pengendalian inflasi merupakan momentum untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, karena daya beli masyarakat memegang porsi besar dalam pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya optimalisasi produk pangan lokal, termasuk pada sektor perikanan dan peternakan. Ia meminta agar daerah tidak bergantung pada impor ikan seperti dori karena banyak alternatif lokal yang mampu memenuhi kebutuhan. Dalam sektor peternakan, Khofifah menegaskan kembali aturan bahwa daging impor tidak boleh didistribusikan di Jawa Timur apabila mengganggu stabilitas produksi daerah. Ia juga menyoroti peran lebih dari 10.400 petugas inseminator dalam memaksimalkan populasi sapi potong serta menjaga kesehatan hewan, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Terkait komoditas gula, Gubernur meminta koordinasi intensif dengan pemerintah pusat agar banjirnya pasokan dari luar tidak mematikan produksi petani tebu lokal. Menurutnya, stabilitas harga hanya dapat dicapai melalui kerja terintegrasi antara pemerintah daerah, pusat, dan pelaku usaha.
Kepala Bank Indonesia Kpw Jawa Timur, Ibrahim,, saat sambutan pada High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TP2ED se-Jawa Timur di Surabaya, Selasa (25/11/2025). Foto: dok.BI Jatim
High Level Meeting
High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TP2ED se-Jawa Timur yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim di Surabaya, Selasa (25/11/2025), menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengendalian inflasi dan percepatan transformasi digital daerah.
Kegiatan ini dihadiri para kepala OPD Pemprov Jatim, bupati, dan wali kota se-Jawa Timur. Kehadiran para pemimpin daerah tersebut menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi serta memperkuat fondasi digitalisasi dan ekspor daerah.
Dalam pertemuan tersebut, bupati dan wali kota menyampaikan capaian serta inovasi pengendalian inflasi yang berjalan di daerah masing-masing. Sementara OPD Pemprov Jatim melaporkan kinerja dan rencana penguatan kebijakan lintas sektor untuk tahun 2026.
Pertemuan menghasilkan sejumlah arahan penting, di antaranya pendalaman monitoring harga dan pasokan secara real-time, penguatan koordinasi antara daerah produsen dan konsumen, serta percepatan integrasi layanan digital untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Dukungan terhadap pelaku ekspor daerah juga diperkuat melalui percepatan perizinan, promosi, dan pendampingan produk berorientasi global.
Data Ekonomi
Bank Indonesia Jatim melaporkan bahwa inflasi Jawa Timur pada Oktober 2025 berada pada level 0,30% (mtm) atau 2,69% (yoy), masih dalam rentang sasaran 2,5±1%. Sampai Oktober 2025, inflasi tercatat 1,98% (ytd), menandakan stabilitas yang terjaga dibanding provinsi lain di Pulau Jawa. Kinerja ekonomi Jatim sepanjang 2025 diprakirakan berada di kisaran 4,7–5,5% ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan permintaan eksternal yang tetap kuat.
Dalam kesempatan ini juga diberikan penghargaan bagi TPID dan TP2DD berkinerja terbaik tahun 2025. Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Banyuwangi menjadi penerima penghargaan TPID. Sementara Kota Madiun, Kabupaten Bojonegoro, Bappeda Jatim, Kabupaten Sidoarjo, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kabupaten Tulungagung menjadi penerima penghargaan TP2DD.
Melalui High Level Meeting ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama seluruh pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk memperkuat stabilitas harga, memajukan digitalisasi layanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.
