(Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah)
Sidoarjo, 18 Maret 2025
Pendahuluan: Kepemimpinan Eksentrik dalam Dinamika Politik Global
Fenomena pemimpin dengan kebijakan tidak rasional, inkonsisten, dan berpotensi merusak stabilitas negara bukanlah hal baru dalam sejarah politik dan ekonomi global. Pemimpin seperti Kaisar Nero di Roma yang membakar kota untuk membangun Istana & kepentingan pribadi, hingga pemimpin modern yang mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), telah menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan sosial yang berkepanjangan.
Paul Krugman (2019), seorang ekonom pemenang Nobel, menyebut Donald Trump sebagai contoh pemimpin dengan kebijakan yang cenderung tidak rasional, penuh kontradiksi, dan berisiko tinggi terhadap stabilitas ekonomi Amerika Serikat. Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan yang lebih kompleks, di mana sistem politik oligarkis dan korupsi sistemik semakin memperburuk situasi.
Artikel ini akan menganalisis bagaimana kepemimpinan eksentrik berkontribusi terhadap ketidakstabilan ekonomi dan politik di Amerika Serikat dan Indonesia, dengan dukungan data empiris serta pendekatan akademik berbasis teori ekonomi dan politik.
1. Politik Ketidakpastian: Amerika dan Indonesia dalam Cengkraman Kepemimpinan Eksentrik
a. Donald Trump dan Dampak Kebijakan terhadap Ekonomi Amerika
Meskipun Trump memenangkan pemilu 2016 dengan janji “Make America Great Again”, kebijakan yang diterapkannya justru meningkatkan volatilitas ekonomi global:
1. Perang Dagang dengan Tiongkok
• Pada tahun 2018, Trump menaikkan tarif impor barang Tiongkok hingga 25% untuk produk senilai $200 miliar, yang menyebabkan pembalasan dari pihak Tiongkok dengan menaikkan tarif untuk produk pertanian dan otomotif dari AS (USTR, 2019).
• Akibatnya, harga bahan baku manufaktur di AS meningkat, memukul industri seperti otomotif dan teknologi yang sangat bergantung pada rantai pasokan global.
2. Pemotongan Pajak untuk Korporasi
• Trump menandatangani Tax Cuts and Jobs Act (2017), yang menurunkan tarif pajak korporasi dari 35% menjadi 21%, menguntungkan perusahaan besar namun meningkatkan defisit anggaran federal hingga $1,9 triliun dalam satu dekade (Congressional Budget Office, 2020).
3. Ketidakpastian di Pasar Finansial
• Indeks Dow Jones Industrial Average mengalami fluktuasi tajam, dengan kejatuhan lebih dari -6% dalam sehari pada Desember 2018, dipicu oleh ketegangan perdagangan dengan Tiongkok serta ancaman Trump terhadap Federal Reserve (CNBC, 2018).
Meskipun ekonomi AS tetap kuat karena fundamentalnya yang solid, kepemimpinan Trump menciptakan ketidakpastian yang memengaruhi investor global, hubungan dagang, serta kebijakan fiskal jangka panjang.
b. Indonesia: Janji Ekonomi dan Realitas yang Kontradiktif
Indonesia menghadapi situasi yang lebih kompleks, di mana kebijakan ekonomi sering kali tidak berjalan seiring dengan janji politik yang disampaikan:
1. Hilirisasi Industri yang Tidak Optimal
• Program hilirisasi sektor tambang, terutama nikel, justru lebih menguntungkan perusahaan asing seperti Tsingshan Holding Group dari Tiongkok, dibandingkan produsen lokal (Kementerian ESDM, 2023).
• Data BPS (2023) menunjukkan bahwa 90% ekspor produk hilir nikel masih dikuasai perusahaan asing, sementara nilai tambah bagi ekonomi domestik masih minim.
2. Ketahanan Pangan yang Lemah di Tengah Impor yang Meningkat
• Meski pemerintah menggaungkan ketahanan pangan, impor beras mencapai 3,5 juta ton pada 2023, tertinggi dalam lima tahun terakhir (Badan Pangan Nasional, 2023).
• Ketergantungan pada impor kedelai mencapai 85% dari total konsumsi nasional, yang membuat harga tempe dan tahu fluktuatif akibat ketidakstabilan harga kedelai dunia (Kementerian Perdagangan, 2023).
3. Utang yang Membengkak, dengan Efektivitas yang Dipertanyakan
• Rasio utang terhadap PDB Indonesia meningkat dari 24% (2014) menjadi 40,11% (2023) (Bank Indonesia, 2023).
• Meskipun utang meningkat, efektivitas belanja infrastruktur masih dipertanyakan karena banyak proyek mengalami cost overrun dan minim dampak langsung bagi ekonomi rakyat.
Korupsi dan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran memperburuk kondisi ini, di mana oligarki politik semakin dominan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.
2. Korupsi Sistemik: Oligarki di Amerika dan Indonesia
a. Amerika Serikat: Politik Uang dan Kepentingan Korporasi
AS memiliki sistem politik yang memungkinkan lobi korporasi (regulatory capture), yang menguntungkan kepentingan elite bisnis:
• Lobi industri farmasi menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan seperti Pfizer dan Johnson & Johnson, yang mengendalikan harga obat dengan minimal regulasi (OpenSecrets, 2023).
• Dukungan terhadap industri minyak masih dominan, dengan subsidi mencapai $20 miliar per tahun, meskipun dunia mulai beralih ke energi terbarukan (IEA, 2022).
b. Indonesia: Korupsi yang Mengakar dalam Sistem Politik
Berbeda dengan AS yang menghadapi crony capitalism, Indonesia mengalami korupsi struktural yang lebih luas:
• Kasus korupsi bansos senilai Rp17 triliun (KPK, 2023) mencerminkan lemahnya transparansi dalam penyaluran dana bantuan sosial.
• Eksploitasi SDA yang tidak berimbang, di mana perusahaan asing mendominasi sektor pertambangan, sementara pengusaha nasional lebih banyak menjadi perantara (rent-seekers).
• Dana proyek infrastruktur yang dikorupsi, seperti kasus Tol Trans Sumatra yang mengalami pembengkakan biaya hingga Rp25 triliun akibat inefisiensi dan mark-up proyek (BPK, 2023).
3. Masa Depan: Reformasi atau Stagnasi?
a. Amerika: Mekanisme Demokrasi yang Masih Bertahan
• Meskipun mengalami ketidakpastian di bawah Trump, AS masih memiliki media independen, sistem pemilu yang transparan, serta institusi ekonomi yang kuat seperti Federal Reserve.
b. Indonesia: Tantangan Reformasi yang Lebih Berat
• Kemunduran demokrasi tercermin dari indeks kebebasan pers yang turun dari peringkat 124 (2021) ke 138 (2023) (Reporters Without Borders, 2023).
• Dominasi oligarki semakin kuat dalam ekonomi dan politik, menghambat inovasi dan persaingan yang sehat.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Kedua negara menghadapi tantangan dalam kepemimpinan eksentrik, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam sistem politiknya:
• AS masih memiliki mekanisme penyeimbang, seperti media independen dan sistem checks and balances.
• Indonesia menghadapi tantangan lebih besar, dengan korupsi yang lebih sistemik dan demokrasi yang semakin melemah.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan:
1. Reformasi sistem politik dan hukum agar lebih transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.
*3. Penguatan literasi politik masyarakat untuk mengurangi manipulasi politik populis.
Tanpa perubahan yang signifikan, Indonesia bisa menghadapi stagnasi ekonomi yang lebih dalam dalam dekade mendatang.
Klik untuk baca: https://www.facebook.com/share/161voYpDni/?mibextid=wwXIfr
