Perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menguji apakah negara sanggup memeriksa aparat yang memegang akses, alat, dan catatan pemeriksaannya sekaligus.
Mangesti Waluyo Sedjati
Perspektif The Mangesti FEED+ The Nation Framework
Sidoarjo, 14 November 2026
Bayangkan seorang warga menduga teleponnya disadap. Ia diminta membawa bukti. Di mana bukti itu berada? Sangat mungkin di tangan lembaga yang menguasai perangkat, memberi akses kepada petugas, dan menyimpan catatan operasinya.
Kalau lembaga itu pula yang pertama kali memutuskan apakah pengaduannya layak diperiksa, dari mana warga memperoleh jawaban yang bisa diuji?
Itulah pertanyaan yang layak diajukan dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pada 12 November 2026, Komisi III DPR meminta Kapolri menerapkan pasal makar terhadap para tersangka dan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Sebelumnya, pemberitaan resmi DPR menyebut jumlah tersangka dalam rangkaian perkara itu telah menjadi empat.
Perkembangan itu patut diikuti secara serius. Perkara ini juga membuka kesempatan untuk menguji bagaimana negara mengawasi kewenangan yang dijalankan secara rahasia.
APA YANG SUDAH DIKETAHUI DARI BARANG SITAAN?
Dalam rapat 12 November, Kapolri Suyudi Ario Seto, sebagaimana dilaporkan detikcom, menyebut Polri telah menyita _15 ponsel, tujuh flashdisk, dua iPad\, serta perangkat lain, dokumen, dan log penyadapan. Ia juga menyebut sasaran yang diidentifikasi penyidik mencakup sejumlah kalangan, dari lingkungan kepresidenan hingga internal Polri, aktivis, dan mahasiswa.
Jumlah perangkat sitaan menunjukkan banyaknya bahan yang harus diperiksa. Jumlah orang yang benar-benar disadap, durasi akses, dan siapa yang menerima hasilnya memerlukan pembuktian tersendiri.
Ambil satu sasaran yang disebut dalam penyidikan. Cocokkan kapan akses dimulai dengan kapan otorisasi diberikan. Lalu telusuri kepada siapa hasilnya dikirim. Bila dokumen izin, catatan akses, dan keterangan penerima menunjukkan rangkaian yang berbeda, penyidik perlu menjelaskan perbedaan itu.
Berapa operasi yang dapat ditelusuri secara utuh dari perintah awal sampai hasilnya diterima? Berapa yang catatannya belum lengkap? Angka itu dapat disampaikan secara agregat dengan tetap melindungi identitas dan isi komunikasi. Dari sana, publik bisa menilai seberapa jauh kesimpulan penyidikan ditopang bukti.
EMPAT TERSANGKA BELUM MENJAWAB BAGAIMANA PENGAWASAN BEKERJA
Penyidikan pidana perlu menjawab apa yang dilakukan setiap orang dan bukti apa yang menghubungkannya dengan perbuatan itu. Pemeriksaan kelembagaan punya pertanyaan tambahan. Jika tindakan di luar izin dapat berlangsung, di titik mana pengawasan gagal mendeteksinya?
Sebuah operasi bisa dimulai tanpa otorisasi. Operasi yang semula sah bisa melampaui sasaran atau waktu yang diizinkan. Hasil yang diperoleh secara sah pun bisa diteruskan kepada pihak yang tak berwenang.
Ketiganya perlu diuji secara berbeda. Pada kemungkinan pertama, periksa siapa yang bisa memulai operasi. Pada kemungkinan kedua, siapa yang memantau batas pelaksanaannya. Pada kemungkinan ketiga, siapa yang mengendalikan penggunaan hasilnya.
Catatan akses bisa menunjukkan bahwa sebuah akun membuka atau menyalin data pada waktu tertentu. Untuk mengaitkannya dengan seseorang dan suatu maksud, penyidik perlu mengujinya bersama otorisasi, keterangan saksi, dan bukti lain. Jika catatan diduga dihilangkan, pemeriksaan juga harus menjawab siapa yang punya kewenangan mengubahnya, kapan perubahan terjadi, dan siapa yang bertanggung jawab menjaga keutuhannya.
Hilangnya catatan, jika terbukti, adalah persoalan tersendiri. Ia juga bisa mempersempit apa yang dapat dibuktikan tentang operasi awal.
SIAPA MEMERIKSA LEMBAGA YANG MENGUASAI BUKTI?
Polri memiliki pengetahuan tentang sistem yang digunakan dan jalur komando yang perlu ditelusuri. Pengetahuan itu diperlukan dalam penyidikan. Namun, ketika pemeriksaan menyentuh pejabat atau satuan yang pernah menguasai sistem tersebut, muncul pertanyaan tentang konflik kepentingan. Siapa yang bisa menguji apakah bukti sudah diamankan secara lengkap dan tim penyidik bebas menelusuri rantai komando?
Bayangkan seorang petugas mengetahui bahwa pelaksanaan perintah atasannya menyimpang dari izin. Kepada siapa ia melapor jika atasannya juga menguasai jalur pelaporan? Bila pengaduan tetap harus melewati jalur yang sama, orang pertama yang mengetahui penyimpangan justru bisa menjadi orang yang paling sulit melaporkannya.
Karena itu, perlindungan pelapor dan kewajiban mengungkap konflik kepentingan ikut menentukan apakah bukti bisa diamankan. Pemeriksa yang berwenang perlu memiliki akses untuk menguji dokumen dan keutuhan catatan, dengan batas kewenangan dan kewajiban menjaga kerahasiaan yang jelas. Bila ia hanya menerima ringkasan dari satuan yang diperiksa, bagaimana ia bisa menilai apakah informasi itu lengkap?
DPR MENDESAK PASAL MAKAR. APA YANG HARUS DIBUKTIKAN?
Laporan singkat rapat 12 November memuat perbedaan yang penting. Bagian paparan Kapolri mencatat perkembangan penyelidikan dugaan makar. Pada bagian kesimpulan, Komisi III menyatakan tindakan para tersangka sebagai makar dan meminta pasalnya diterapkan. Bukti apa yang mendasari penilaian setegas itu?
Pasal 191 KUHP nasional memberi gambaran tentang beratnya pekerjaan pembuktian. Salah satu maksud khusus yang disebut di sana ialah menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Jika pasal tersebut berlaku untuk perbuatan yang diperiksa dan konstruksi itu yang dipakai, penyidik perlu menunjukkan bukti tentang maksud tersebut dan perbuatan yang menunjukkan bahwa maksud itu sudah mulai diwujudkan. Untuk itu, waktu kejadian dan hukum yang berlaku juga harus diperiksa.
Log akses bisa membantu menjelaskan aktivitas dalam sistem. Untuk menguji maksudnya, penyidik perlu menelusuri konteks perintah, bagaimana hasil digunakan, dan bukti apa yang menghubungkan perbuatan dengan tujuan yang dipersangkakan.
Laporan rapat juga mencatat bahwa Komisi III sudah meminta penjelasan tentang penerima hasil sadapan serta sumber dan penggunaan dana. Di sinilah DPR punya pekerjaan yang dapat ditagih. Pada rapat berikutnya, DPR dapat meminta perkembangan atas dua pertanyaan itu, dasar kesimpulan penyidik, dan bagian mana yang bisa disampaikan kepada publik.
Ada satu pertanyaan untuk DPR sendiri. Apakah pengawasannya cukup kuat untuk menerima kesimpulan penyidik apabila bukti mendukung pasal yang berbeda dari yang diminta? Pengawasan yang serius menuntut alasan yang bisa diperiksa, termasuk ketika hasil pemeriksaan berbeda dari dugaan awal.
HAK WARGA BARU BERARTI JIKA BISA DIGUNAKAN
Bagi warga, dampak penyadapan bisa berlanjut setelah operasi berakhir. Salinan percakapan dapat berada di tangan pihak lain. Seorang narasumber bisa kehilangan perlindungan setelah identitasnya diketahui. Seorang pengusaha bisa dirugikan bila informasi penawarannya beredar. Orang yang terdampak perlu tahu apakah akses sudah dihentikan, bagaimana salinan ditangani, dan ke mana ia dapat meminta pemulihan.
Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 memberi landasan penting. Saat menguji UU ITE, MK membatalkan ketentuan yang menyerahkan pengaturan tata cara penyadapan kepada peraturan pemerintah. Pembatasan privasi melalui penyadapan membutuhkan landasan pada tingkat undang-undang. Dalam merancang pengawasan, kewenangan pemeriksa dan jalan bagi warga untuk mengajukan keberatan perlu dirumuskan dengan jelas.
DPR dan pemerintah perlu merancang mekanisme yang memungkinkan pengaduan memicu pemeriksaan awal ketika bukti berada dalam penguasaan lembaga teradu. Pemeriksa harus dapat mengamankan catatan dan menguji legalitas akses. Jika pelanggaran terbukti, warga perlu punya jalan untuk meminta penghentian penggunaan data, pembatasan penyebaran, dan pemulihan. Pemberitahuan kepada pihak terdampak dapat dipertimbangkan setelah risiko terhadap penyidikan atau keselamatan orang berlalu. Jika pemberitahuan ditunda, alasannya perlu dicatat dan dapat ditinjau.
Beberapa bulan setelah perkara ini, ukuran perbaikannya bisa dibuat konkret. Apakah akses di luar izin dapat dideteksi? Apakah temuan pemeriksa menghasilkan tindakan? Apakah pengadu menerima jawaban dan dapat meminta peninjauan atas jawaban itu?
Hari ini, nama Presiden membuat dugaan penyadapan dibicarakan di ruang rapat DPR. Besok, yang mengadu bisa seorang wartawan, pengusaha, atau warga yang sedang melaporkan penyalahgunaan jabatan.
Bisakah ia meminta negara memeriksa aparatnya sendiri tanpa harus lebih dulu membawa bukti yang hanya bisa dibuka oleh aparat itu?
https://www.facebook.com/share/1E3ty8BhTT/?mibextid=wwXIfr
(gwa-k.o.p.i).
