Catatan Agus M Maksum
Dari GPN membangun fondasi, QRIS menyatukan transaksi, QRIS Cross Border membuka koneksi dunia, hingga KKI menghadirkan kredit domestik: Indonesia sedang membangun kedaulatan ekonomi digital tanpa menutup diri dari dunia.
Ada berita yang sekilas sederhana pada 17 Agustus 2026: Bank Indonesia bersama ASPI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk segmen ritel.
Namanya memang kartu kredit. Tetapi kalau melihat perjalanan sistem pembayaran Indonesia, KKI sebenarnya adalah bab baru dari proyek yang lebih besar: membangun kedaulatan sistem pembayaran nasional.
Untuk memahaminya, kita perlu melihat perjalanan GPN → QRIS → QRIS Cross Border → KKI.
Dari GPN: membangun jalan sendiri
Dulu, ketika masyarakat bertransaksi menggunakan kartu, kita hanya melihat logo Visa atau Mastercard. Di belakang kartu itu ada jaringan yang memproses transaksi, termasuk switching dan settlement.
Bank Indonesia kemudian membangun Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) agar transaksi domestik dapat diproses melalui infrastruktur nasional.
Ini bukan sekadar mengganti logo kartu.
Ini tentang membangun interoperabilitas, efisiensi, keamanan dan kemandirian sistem pembayaran Indonesia.
Tetapi GPN memang dirancang sebagai infrastruktur domestik. Artinya, kartu berbasis GPN tidak otomatis menjadi kartu internasional.
Lalu muncul pertanyaan:
Bagaimana Indonesia memiliki sistem pembayaran sendiri, tetapi masyarakat tetap dapat bertransaksi di luar negeri?
Jawabannya ternyata bukan dengan menjadikan GPN sebagai “Visa Indonesia”.
Lahirnya QRIS
Pada 17 Agustus 2019, BI meluncurkan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
QRIS menyatukan berbagai standar QR pembayaran. Pedagang cukup memiliki satu QR, sementara berbagai aplikasi pembayaran dapat menggunakannya.
Kelihatannya sederhana.
Tetapi secara arsitektur, QRIS adalah langkah besar: Indonesia mulai memiliki standar pembayaran digital nasional.
Dan kemudian terjadi lompatan berikutnya.
QRIS menembus batas negara
Pada 2022, Indonesia mulai mengimplementasikan QRIS Cross Border dengan Thailand. Masyarakat Indonesia dapat menggunakan aplikasi pembayaran domestik untuk membayar merchant Thailand, sementara pengguna Thailand dapat membayar merchant QRIS di Indonesia.
Kemudian konektivitas berkembang ke Malaysia, Singapura, Jepang dan Korea Selatan.
Jadi sekarang seorang warga Indonesia dapat pergi ke sejumlah negara mitra dan membayar menggunakan aplikasi pembayaran Indonesia dengan memindai QR.
Tetapi ada satu hal yang harus diluruskan:
Bukan GPN yang sekarang bisa dipakai di luar negeri.
GPN tetap merupakan infrastruktur pembayaran nasional.
Yang terjadi adalah QRIS dihubungkan dengan sistem pembayaran negara lain.
QRIS berbicara dengan PromptPay Thailand, DuitNow Malaysia, NETS Singapura, JPQR Global Jepang, dan sistem pembayaran Korea Selatan.
Ini model yang jauh lebih menarik.
Indonesia tidak perlu membangun jaringan kartu global sendiri.
Indonesia membangun standar nasional yang dapat berinteroperasi dengan standar negara lain.
Jadi bukan:
domestik atau global.
Tetapi:
domestik kuat, global terkoneksi.
Kemudian muncul KKI
Di sinilah Kartu Kredit Indonesia (KKI) menjadi penting.
Sebelumnya KKI terutama digunakan untuk segmen pemerintah. Mulai 17 Agustus 2026, BI dan ASPI memperluasnya ke masyarakat ritel.
KKI merupakan fasilitas kredit atau deferred payment yang transaksi domestiknya diproses melalui Infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional, bukan harus melalui jaringan kartu kredit internasional.
Tahap awal KKI ritel menggunakan QRIS sebagai sumber dana, kemudian dikembangkan bertahap menuju online payment dan kartu fisik.
Bank yang masuk tahap awal antara lain BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, Bank Mega dan BSI dengan pengembangan skema syariah.
Dengan demikian, masyarakat memperoleh fasilitas kredit, sementara pemrosesan transaksi domestiknya tetap berada dalam ekosistem nasional.
Mengapa ini strategis?
Karena transaksi bukan hanya soal uang.
Di belakang transaksi ada:
data, biaya, standar, keamanan dan kekuasaan ekonomi.
Setiap transaksi menghasilkan data mengenai pola konsumsi, lokasi aktivitas ekonomi, merchant dan pergerakan uang.
Semakin banyak transaksi yang dapat diproses melalui infrastruktur nasional, semakin besar kemampuan Indonesia mengelola ekosistem tersebut.
Inilah mengapa KKI tidak tepat jika hanya dibaca sebagai:
“Indonesia membuat kartu kredit sendiri.”
Maknanya lebih besar.
GPN membangun jalan pembayaran nasional.
QRIS membuat standar nasionalnya.
QRIS Cross Border membuat jalan itu terhubung dengan negara lain.
KKI menambahkan fasilitas kredit di atas infrastruktur tersebut.
Ini adalah evolusi dari kedaulatan transaksi menuju arsitektur ekonomi digital.
Kedaulatan tidak selalu terlihat
Kita sering berbicara tentang kedaulatan pangan, energi, industri dan teknologi.
Tetapi ada satu kedaulatan yang semakin penting:
kedaulatan transaksi.
Karena ekonomi modern bergerak melalui transaksi.
Barang berpindah.
Jasa berpindah.
Uang berpindah.
Dan data ikut bergerak bersamanya.
Maka siapa yang menguasai infrastruktur transaksi memiliki posisi strategis dalam ekonomi masa depan.
KKI menjadi penting bukan karena bentuknya berupa kartu.
Tetapi karena ia menunjukkan bahwa Indonesia sedang membangun ekosistem pembayaran dan kredit yang berangkat dari infrastruktur nasional, tetapi tetap mampu terhubung dengan dunia.
Dulu pertanyaannya:
“Apakah GPN bisa dipakai di luar negeri?”
Sekarang pertanyaannya berubah:
“Seberapa jauh sistem pembayaran Indonesia dapat terhubung dengan dunia tanpa kehilangan kendali atas rumah sendiri?”
Itulah esensi kedaulatan digital.
Bukan menutup pintu dari dunia.
Tetapi memiliki rumah sendiri, lalu mampu membuka pintunya kepada dunia.
Klik untuk baca: https://aidigital.id/berita?id_item=1574
(gwa-kb-dewan-dakwah-jatim).
