SURABAYA – Kinerja industri perbankan di Jawa Timur tetap menunjukkan tren positif hingga April 2026. Penyaluran kredit dan penghimpunan dana masyarakat terus tumbuh, ditopang kondisi permodalan serta likuiditas perbankan yang masih kuat.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kredit perbankan di Jawa Timur mencapai Rp628,02 triliun atau tumbuh 2,87 persen secara tahunan (year on year/YoY). Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan mencapai Rp840,77 triliun, meningkat 5,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Jawa Timur, Horas VM Tarihoran, mengatakan kondisi industri perbankan di Jawa Timur secara umum masih sehat dan memiliki daya tahan yang kuat.
“Kondisi likuiditas bank umum yang berkantor pusat di Jawa Timur masih sangat longgar. Indikator AL/DPK mencapai 29,13 persen dan AL/NCD sebesar 135,70 persen, jauh di atas batas minimum yang ditetapkan,” ujar Horas dalam media briefing di Surabaya, Senin (22/6/2026).
Selain likuiditas yang memadai, permodalan perbankan juga berada pada level yang kuat. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) tercatat sebesar 32,92 persen. Sementara rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) gross berada di level 3,72 persen dan masih dalam batas yang terkendali.
Kredit Modal Kerja Mendominasi
Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit modal kerja masih menjadi penopang utama penyaluran kredit di Jawa Timur dengan nilai Rp314,67 triliun atau 50,11 persen dari total kredit. Disusul kredit konsumsi sebesar Rp198,90 triliun atau 31,67 persen, serta kredit investasi Rp114,45 triliun atau 18,22 persen.
Dari sisi sektor ekonomi, kredit terbesar masih mengalir ke sektor rumah tangga dengan nilai Rp191,80 triliun atau 30,54 persen dari total kredit. Berikutnya sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp156,90 triliun atau 24,98 persen, industri pengolahan Rp121,21 triliun atau 19,30 persen, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan Rp51,12 triliun atau 8,14 persen, serta sektor konstruksi Rp23,02 triliun atau 3,67 persen.
OJK Soroti Tingginya NPL UMKM
Di balik kinerja positif tersebut, OJK memberi perhatian khusus terhadap kualitas kredit di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hingga April 2026, outstanding kredit UMKM di Jawa Timur tercatat mencapai Rp230,93 triliun atau berkontribusi 36,77 persen terhadap total kredit perbankan. Namun, rasio kredit bermasalah UMKM mencapai 5,45 persen, lebih tinggi dibandingkan NPL perbankan secara keseluruhan.
Menurut Horas, kondisi ini menjadi tantangan yang harus direspons melalui penguatan ekosistem UMKM, mulai dari proses kurasi usaha, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga penguatan edukasi dan literasi keuangan.
“Perlu upaya bersama agar pembiayaan kepada UMKM dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, sekaligus menekan risiko kredit bermasalah,” katanya.
Penyaluran KUR Tetap Solid di tengah tingginya NPL UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Timur justru menunjukkan kinerja yang lebih baik. Outstanding KUR tercatat mencapai Rp67,76 triliun dengan rasio NPL yang terjaga di level 2,12 persen.
Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan penyaluran KUR terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Tengah. Kontribusinya mencapai 31,45 persen terhadap total penyaluran KUR di Pulau Jawa.
Kondisi ini menunjukkan sektor perbankan Jawa Timur masih memiliki fondasi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, perbaikan kualitas kredit, terutama di segmen UMKM, menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian seluruh pemangku kepentingan agar pertumbuhan pembiayaan tetap sehat dan berkelanjutan. (za)
