August 25, 2026 admin
Oleh: Firman Syah Ali*
SURABAYA-kanalsembilan.com (25 Agustus 2026)
Pada bulan Agustus 2018, saat mengomentari dinamika pencalonan Rois Aam PBNU sebagai Calon Wakil Presiden RI, Ketum PBNU KH Said Aqil Siradj menyatakan,
“NU itu tidak berpolitik tetapi punya bobot politis. Bobot politisnya berat sekali. Tapi bukan Partai Politik, tapi punya bobot politik”.
Statemen tersebut menegaskan posisi kultural NU saat ini yang berada di luar politik praktis, namun memiliki daya tawar, power dan pengaruh strategis yang besar karena basis massanya yang luas sebagai raksasa sosio-kultural Indonesia.
Dari kalangan intelektual, Martin Van Bruinessen memotret bagaimana struktur kepemimpinan informal para kiai memiliki otoritas kultural yang secara otomatis berkonversi menjadi daya dorong politik yang masif, sehingga melampaui batas-batas birokrasi formal.
Berdasarkan pendapat KH Said Aqil Siradj dan Martin Van Bruinessen di atas, apa yang disebut sebagai bobot politik pada dasarnya bersumber dari konversi modal jaringan sosio-kultural dan kapital menjadi bargaining power, daya dorong dan daya ledak politik yang dahsyat.
Bobot inilah yang membuat NU selalu diperhitungkan dalam setiap diskursus kebijakan publik maupun arah kekuasaan negara, meskipun secara institusi organisatoris ia tetap berada di luar gelanggang partai politik praktis.
Selama era penjajahan Belanda dan Jepang, bobot politik NU maupun Ormas-ormas pribumi selain NU tidak kuat. Massa memang banyak, tapi laksana buih di atas lautan.
Setelah Indonesia merdeka, jumlah massa NU sangat besar, namun tidak berbanding lurus dengan bobot politiknya. Sejak Orde lama hingga Orde Baru, posisi strategis politik dan ketatanegaraan tidak dipegang secara sistematis dan masif oleh orang-orang NU.
Di puncak kelesuan dan kelelahan politik yang kurang berbobot tersebut, akhirnya Gus Dur Cs dengan jenius mengeluarkan NU dari lingkaran politik elektoral formal yang selalu merugikan NU. Kiai-kiai jenius itu menyadari bahwa untuk konteks saat itu, semakin NU berpolitik praktis elektoral, maka semakin jatuhlah bobot politik NU.
Kecerdasan politik yang luar biasa akhirnya melahirkan gerakan NU kembali ke Khittah 1926. Dalam buku NU Vis-à-vis Negara, Feillard mencatat bahwa langkah kembali ke Khittah adalah bentuk negosiasi kultural yang sangat cerdas. Alih-alih berjuang lewat kursi parlemen yang dibatasi rezim otoriter, NU memilih jalur masyarakat sipil yang membuat bobot politiknya justru melesat naik karena mereka bisa berbicara kepada siapa saja tanpa terikat beban partai.
Fealy lebih menohok lagi. Dalam kajiannya mengenai politik tradisionalis, Ia menilai bahwa Khittah 1984 adalah bentuk pragmatisme berprinsip. Gus Dur menyadari bahwa masa depan NU ada pada kedekatannya dengan akar rumput, bukan pada kelangsungan elite di birokrasi politik formal yang kerap menunggangi nama besar NU untuk kepentingan elektoral sesaat.
Sejak kembali ke Khittah pada tahun 1984, bobot politik NU terus meningkat, dan setelah dirasa berat dan besar maka pada tahun 1998 Gusdur Cs dengan cerdas mendirikan sebuah Parpol yang secara resmi bukan didirikan oleh NU tapi didirikan oleh Kiai-kiai NU. Partai politik itu memiliki lambang yang hampir kembar dengan lambang NU. Namanya bukan Partai NU, tapi bobot yang dibawanya adalah bobot NU.
Pada saat itulah banyak orang NU yang selama Orde Baru menyembunyikan identitas, mulai menampakkan dirinya sebagai orang NU. Ironis, karena selama Orde Baru, kalau ditanya NU apa bukan, dia menjawab “saya muhammadiyah”.
Bahkan dengan semakin meningkatnya bobot politik NU di bawah aransemen Gusdur, banyak orang yang aslinya bukan NU, aslinya dari keluarga musuh NU, atau minimal dari keluarga abangan, mengaku-ngaku dirinya sebagai orang NU, yang kemudian justeru tampil lebih NU daripada NU yang asli.
Fenomena ini saya sebut sebagai mendadak NU, atau mendadak Wallahul Muwaffiq ila aqwamith-thariq, atau mendadak kader formal NU melalui kaderisasi instan.
Fenemona mendadak NU terus bermunculan dari pusat hingga daerah, terutama di daerah-daerah basis NU yang kepala daerahnya pasti selalu dari NU. Kepala Dinas berebutan mengaku NU dengan segala cara.
Saat ini banyak oknum yang tidak pernah bertemu Firman Syah Ali di IPNU, GP Ansor maupun PMII, tiba-tiba mengaku tokoh/aktivis NU dan tampil lebih NU daripada NU asli yang berproses sejak dari bawah.
Perkembangan fenomena mendadak NU ini tentu berseiring dengan fenomena mendadak KH, mendadak Gus, mendadak Lora, mendadak Nyai, dan mendadak Ning.
Fenomena ini jelas lebih banyak mudharat daripada manfaatnya bagi masa depan NU sebagai organisasi misi. NU adalah organisasi yang sejak kelahirannya membawa misi luhur perjuangan nilai Aswaja Nusantara, kalau dengan ketergiuran pada bobot politik NU kemudian bermunculan orang yang mengaku-ngaku NU demi kepentingan politik atau bisnis, tentu sangat membahayakan misi tersebut, membahayakan teologi tersebut, membahayakan manhaj tersebut.
Bagaimana solusi dari permasalahan ini? Saya tawarkan kepada Direktur CSIIS M Sholeh Baasyari untuk menulisnya. (Dewandakwahjatim.com).
*) Penulis adalah Pengurus Pusat Majelis Alumni IPNU/Panglima Nahdliyin Bergerak (NABRAK)/Ketua Umum KONU/Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP)/Wasekjen IKA PMII.
