Google search engine
HomeTausiyahMENATA ULANG KEKUASAAN NASIONAL: PRABOWO, GERINDRA, DASCO, DAN KONFIGURASI CALON WAKIL PRESIDEN

MENATA ULANG KEKUASAAN NASIONAL: PRABOWO, GERINDRA, DASCO, DAN KONFIGURASI CALON WAKIL PRESIDEN

Strategi konsolidasi politik, stabilitas koalisi, regenerasi kepemimpinan, dan penguatan ekonomi Indonesia

*Oleh: Dr. Basa Alim Tualeka, M.Si*

1. Pendahuluan: Momentum Penataan Ulang Kepemimpinan Nasional

Dinamika politik Indonesia memasuki babak penting ketika Presiden Prabowo Subianto menghadapi kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat koalisi, sekaligus mempersiapkan kesinambungan kepemimpinan nasional.

Dalam perkembangan politik 22 November 2026, pembicaraan mengenai dua calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pertemuan partai koalisi dengan Presiden untuk membahas dua nama yang akan diusulkan kepada MPR. Sejumlah elite Gerindra juga terlihat menghadiri pertemuan di Hambalang, termasuk Sufmi Dasco Ahmad. Namun, belum ada pengumuman resmi mengenai nama yang ditetapkan.

Situasi ini bukan sekadar persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden. Lebih jauh, ini merupakan momentum untuk menata hubungan antara Presiden, partai politik, DPR, MPR, dan kekuatan masyarakat dalam konfigurasi kekuasaan nasional.

Pertanyaan strategisnya adalah bagaimana Prabowo menjaga keseimbangan pemerintahan, memperkuat Gerindra, mengakomodasi kepentingan koalisi, dan memastikan agenda ekonomi nasional berjalan.

2. Prabowo: Presiden sekaligus Pemimpin Utama Gerindra

Prabowo mempunyai dua tanggung jawab politik yang harus dibedakan. Sebagai Presiden, ia bertanggung jawab terhadap seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya pendukung dan partai koalisinya.

Sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Gerindra, ia juga mempunyai tanggung jawab menjaga keberlanjutan partai.

Kedua kepentingan tersebut harus berjalan secara proporsional.

Dalam pemerintahan, Prabowo membutuhkan stabilitas politik, efektivitas kabinet, dukungan parlemen, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam partai, ia membutuhkan konsolidasi organisasi, kaderisasi, penguatan daerah, dan regenerasi kepemimpinan.

Gerindra tidak boleh hanya menjadi partai yang kuat karena figur Prabowo. Gerindra harus berkembang menjadi organisasi politik yang memiliki sistem, kader, kepemimpinan kolektif, dan kemampuan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

3. Konfigurasi Calon Wakil Presiden dan Kepentingan Koalisi

Pembicaraan mengenai calon Wakil Presiden melibatkan sejumlah nama dan latar belakang politik yang berbeda.

Anies Baswedan memiliki pengalaman pemerintahan daerah dan akademik. Puan Maharani memiliki pengalaman kepemimpinan legislatif dan jaringan PDIP. AHY mempunyai posisi sebagai Ketua Umum Demokrat dan pengalaman pemerintahan. Sebagai anak SBY, sby memiliki pengalaman sebagai mantan Presiden dan tokoh senior Demokrat.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mempunyai pengalaman sebagai Gubernur Jawa Tengah dan anggota DPR. Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman koordinasi politik dan parlemen. Sugiono mempunyai pengalaman pemerintahan dan diplomasi, sedangkan Ahmad Muzani memiliki pengalaman kepemimpinan partai dan kelembagaan.

Nama-nama tersebut harus dipahami sebagai bagian dari dinamika aspirasi dan pembicaraan politik, bukan sebagai daftar calon resmi.

Dalam mempertimbangkan konfigurasi Wakil Presiden, terdapat beberapa aspek penting:

1. Pengalaman pemerintahan dan pemahaman konstitusi.
2. Kemampuan membangun komunikasi antarkekuatan politik.
3. Penerimaan dalam lingkungan koalisi.
4. Kemampuan membantu koordinasi pemerintahan.
5. Pemahaman terhadap persoalan ekonomi dan pembangunan.
6. Komitmen terhadap kepentingan nasional.

Koalisi yang solid tidak berarti seluruh partai harus memiliki pandangan yang sama. Justru diperlukan kemampuan mengelola perbedaan agar tidak mengganggu pemerintahan.

4. Posisi Strategis Sufmi Dasco Ahmad

Dasco merupakan salah satu tokoh penting dalam struktur politik Gerindra. Dalam kepengurusan DPP periode 2025–2030, Prabowo menjabat Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina, Dasco sebagai Ketua Harian, serta Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal.

Di sisi lain, Dasco juga menjabat Wakil Ketua DPR RI.

Kombinasi jabatan tersebut menempatkannya dalam dua ruang strategis: organisasi partai dan lembaga legislatif.

Sebagai Wakil Ketua DPR, Dasco berada dalam lingkungan kelembagaan yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sebagai Ketua Harian Gerindra, ia memiliki tanggung jawab dalam koordinasi organisasi dan konsolidasi politik.

Apabila Dasco masuk dalam pembicaraan calon Wakil Presiden, terdapat beberapa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan.

*Pertama, dari sisi internal Gerindra.*

Perubahan posisi Dasco akan membutuhkan penataan kembali kepemimpinan harian partai. Harus ada pembagian tugas yang jelas antara Ketua Umum, Ketua Harian, Sekjen, dan seluruh jajaran DPP.

*Kedua, dari sisi eksternal Gerindra.*

Jika Dasco memasuki pemerintahan, hubungan Gerindra dengan partai koalisi akan memasuki konfigurasi baru. Komunikasi pemerintah dengan parlemen juga harus tetap berjalan melalui mekanisme kelembagaan yang sehat.

*Ketiga, dari sisi DPR.*

Jika Dasco meninggalkan jabatan pimpinan DPR, harus ada kesinambungan kepemimpinan dan penguatan fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah.

Dengan demikian, pembicaraan mengenai Dasco tidak cukup hanya mempertimbangkan individu, tetapi juga dampaknya terhadap tiga institusi: partai, DPR, dan pemerintahan.

5. Di Mana Dasco dan Bagaimana Regenerasi Gerindra?

Ada tiga kemungkinan penataan peran Dasco yang dapat dianalisis.

Pertama, tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPR dan Ketua Harian Gerindra. Konfigurasi ini mempertahankan kesinambungan koordinasi partai dan komunikasi politik di parlemen.

Kedua, apabila mendapat penugasan sebagai Wakil Presiden, Gerindra harus menyiapkan pengganti atau pembagian tanggung jawab Ketua Harian. Langkah ini menjadi bagian dari regenerasi dan penguatan organisasi.

Ketiga, menjalankan fungsi strategis dalam konsolidasi politik nasional atau penguatan organisasi partai dengan pembagian kewenangan yang jelas.

Ketiganya mempunyai konsekuensi berbeda. Karena itu, pertimbangannya harus didasarkan pada kebutuhan kelembagaan, tanggung jawab konstitusional, dan kesinambungan organisasi.

Gerindra perlu menghindari ketergantungan terhadap satu figur. Partai harus mempunyai beberapa lapisan kader yang mampu menjalankan fungsi kepemimpinan di tingkat pusat maupun daerah.

6. Politik Harus Sejalan dengan Kebutuhan Ekonomi Rakyat

Penataan kepemimpinan nasional tidak boleh berhenti pada pembagian jabatan.

Persoalan terbesar yang harus dijawab pemerintah adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang produktif dan merata.

Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri, ketahanan pangan, serta pemerataan pembangunan kabupaten dan kota.

Program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan perumahan, dan pengembangan kampung nelayan perlu dikawal dengan tata kelola yang transparan, pengawasan anggaran, serta evaluasi hasil.

Dalam konteks ini, Presiden membutuhkan koordinasi yang efektif dengan Wakil Presiden, para menteri, DPR, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, koperasi, dan dunia usaha.

Politik yang stabil harus menghasilkan manfaat ekonomi. Jangan sampai energi elite terlalu banyak terserap untuk mengurus konfigurasi jabatan, sementara persoalan pengangguran, kemiskinan, daya beli, dan kesenjangan pembangunan belum terselesaikan.

7. Keseimbangan Kekuasaan dan Kepentingan Nasional

Indonesia membutuhkan konfigurasi kekuasaan yang sehat antara eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan rakyat.

Koalisi pemerintah memang diperlukan untuk mendukung agenda pembangunan. Namun, DPR tetap harus menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Partai politik harus menjadi saluran aspirasi rakyat, bukan sekadar alat pembagian kekuasaan.

Dalam konteks pengisian jabatan Wakil Presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses pengisian jabatan tersebut mempunyai mekanisme konstitusional yang harus dihormati.

Konsultasi politik dengan partai koalisi merupakan bagian dari dinamika politik, tetapi keputusan dan proses pemilihan tetap harus mengikuti konstitusi.

8. Kesimpulan: Membangun Kepemimpinan yang Berkelanjutan

Persoalan Prabowo, Gerindra, Dasco, dan calon Wakil Presiden harus dilihat dalam kerangka kepentingan nasional yang lebih luas.

Prabowo membutuhkan pemerintahan yang efektif dan koalisi yang terkelola. Gerindra membutuhkan regenerasi, penguatan organisasi, serta kepemimpinan kolektif. Dasco mempunyai posisi strategis yang harus dipertimbangkan berdasarkan konsekuensi kelembagaan, baik di DPR, partai, maupun pemerintahan.

Tokoh-tokoh lain seperti Anies, Puan, AHY, Ganjar, Sugiono, dan Ahmad Muzani juga mempunyai pengalaman serta jaringan politik yang berbeda dan dapat menjadi bagian dari pembicaraan mengenai konfigurasi nasional.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kepemimpinan bukan terletak pada banyaknya jabatan yang dibagikan, melainkan pada kemampuan membangun stabilitas, memperkuat demokrasi, meningkatkan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

*Ada tiga prinsip yang harus menjadi pegangan:*

1. Kekuasaan harus diatur berdasarkan konstitusi dan kepentingan negara.
2. Partai politik harus membangun regenerasi dan tidak bergantung pada satu figur.
3. Pemerintahan harus mengutamakan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

*Politik bukan semata-mata tentang siapa mendapatkan jabatan, tetapi bagaimana kekuasaan digunakan untuk membuat sejarah, membangun bangsa, dan meninggalkan kesejahteraan bagi generasi mendatang.*

Dr. Basa Alim Tualeka, M.Si
Pengamat Sosial Politik dan Ahli Kebijakan Publik

Rujukan perkembangan dan konstitusi:

* ANTARA, struktur kepengurusan Gerindra 2025–2030 dan posisi Dasco.

* Perkembangan pertemuan elite Gerindra di Hambalang, 22 November 2026. https://www.metrotvnews.com +1

* Pernyataan Bahlil mengenai pembahasan dua calon Wakil Presiden. https://news.okezone.com/ +1

* UUD 1945 Pasal 8 ayat (2), JDIH DPR RI. JDIH DPR RI.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments