SURABAYA-kanalsembilan.com (29 Juli 2026)
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI), Arifatul Choiri Fauzi, memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hal tersebut disampaikan saat Menteri Arifatul melakukan kunjungan kerja ke Puspaga Balai RW 5 Jalan Genteng Kulon dan Puspaga Semanggi Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, pada Rabu (29/7/2026).
Kunjungan ini turut didampingi oleh Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani, serta jajaran Perangkat Daerah (PD) Pemkot Surabaya. Dalam tinjauannya, Menteri PPPA Arifatul melihat langsung efektivitas berbagai sarana, mulai dari ruang edukasi parenting hingga ruang konseling keluarga.
Dirinya menilai Puspaga di Kota Pahlawan tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan keluarga, tetapi juga telah menjadi ruang belajar yang menguatkan keterikatan antar warga. “Ini sangat dibutuhkan karena empati antar anggota masyarakat saat ini semakin rapuh di tingkat keluarga maupun lingkungan. Kehadiran Puspaga ini menjadi perekat agar warga bisa saling mengingatkan dan saling menjaga,” kata Arifatul.
Menteri Arifatul juga memuji tingginya komitmen pimpinan daerah hingga pengurus RT/RW dan para relawan atau Kader Surabaya Hebat (KSH) yang aktif menggerakkan warga untuk belajar bersama. Menurutnya, regulasi pemerintah tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakatnya.
Selain layanan pengasuhan, ia juga menyoroti inovasi Pemkot Surabaya soal regulasi kewajiban nafkah pasca perceraian bagi suami. Menurutnya program ini bagian dari perlindungan hak perempuan dan anak pasca bercerai. Bahkan, dalam penerapannya pemkot tidak segan melakukan penonaktifan sementara NIK bagi ASN atau warga yang enggan memenuhi kewajiban nafkah anak setelah berpisah.
“Jadi, kalau orang tua yang berpisah, kemudian ayahnya menjadi ASN, maka NIK-nya akan dinonaktifkan sehingga kalau dia tidak memenuhi hak untuk si anak, dia nggak bisa mengakses. Jadi KTP-nya enggak bisa, apapun dia tidak bisa. Ini menurut saya bagus untuk direplikasi untuk yang lainnya,” ujarnya.
Adanya inovasi ini, ia mengungkapkan, ada sekitar 52.000 anak yang terbantu dan mendapatkan haknya. “Kalau nggak salah sudah ada 52.000 anak yang terbantu sehingga nafkah untuk anaknya tetap bisa didapatkan dari orang tua yang berpisah,” ungkapnya.
Di samping itu, Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani menyampaikan rasa syukur, sekaligus komitmennya untuk terus menyempurnakan program Puspaga. Rini mengungkapkan, bahwa Pemkot Surabaya akan memasifkan pemanfaatan Balai RW agar anak-anak terhindar dari ketergantungan gadget dan kegiatan negatif.
Untuk mendukung hal tersebut, ia menyebutkan, Pemkot Surabaya juga berencana melibatkan mahasiswa penerima beasiswa serta Karang Taruna. “Apresiasi dari pusat ini luar biasa, bahkan beberapa program ingin ditiru secara nasional, seperti perlindungan hak anak bagi pasangan bercerai dan edukasi bagi Calon Pengantin (Catin) sebagai syarat pengurusan administrasi pernikahan,” kata Rini.
Rini menambahkan, bahwa Wali Kota Eri Cahyadi sebelumnya juga sudah menganggarkan Rp5 juta per RW yang digunakan untuk menggerakkan Karang Taruna ke kegiatan yang positif. Adanya hal tersebut, maka Balai RW akan hidup kembali dengan berbagai kegiatan positif agar anak-anak di Kota Surabaya tidak terpengaruh ke hal negatif.
“Kedepannya akan terus kita sempurnakan. Kita manfaatkan anggaran pendukung untuk pemuda dan Karang Taruna agar Balai RW agar semakin hidup dengan kegiatan-kegiatan positif untuk anak-anak kita,” pungkasnya. (za).
