Oleh: Mangesti Waluyo Sedjati
(Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah)
Sidoarjo, 15 Maret 2025
Pendahuluan
Demokrasi di Indonesia mengalami transformasi besar sejak Reformasi 1998. Amandemen terhadap UUD 1945 membawa perubahan sistem politik dari demokrasi yang berbasis musyawarah dan mufakat menuju demokrasi elektoral yang lebih liberal. Demokrasi liberal mengutamakan jumlah suara sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan politik, sementara nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, serta musyawarah dan mufakat semakin terpinggirkan.
Fenomena ini membawa dampak besar bagi karakter kebangsaan Indonesia. Jika Jepang tetap mempertahankan nilai-nilai Bushido, kolektivisme, dan disiplin, Indonesia justru mengalami fragmentasi sosial dan pergeseran nilai-nilai kebangsaan. Karakter kebangsaan yang dulu ditopang oleh Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan budaya gotong royong kini mengalami erosi. Munculnya pragmatisme politik, kapitalisasi demokrasi, dan meningkatnya budaya individualisme menjadi tantangan bagi bangsa ini.
Artikel ini akan mengulas bagaimana demokrasi liberal berkontribusi terhadap pudarnya karakter kebangsaan, serta membahas faktor-faktor penyebab, dampak, dan strategi pemulihannya.
1. Demokrasi Liberal dan Hilangnya Karakter Kebangsaan
1.1 Pergeseran dari Demokrasi Substantif ke Demokrasi Elektoral
Sebelum amandemen UUD 1945, sistem politik Indonesia berbasis musyawarah dan mufakat, yang menekankan keterlibatan semua elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan. Setelah Reformasi, Indonesia mengadopsi demokrasi elektoral yang lebih liberal, dengan karakteristik:
• Pemilu berbasis suara terbanyak, bukan lagi berdasarkan konsensus dan musyawarah.
• Dominasi politik uang, di mana kandidat dengan modal besar lebih mudah menang.
• Melemahnya peran negara dalam pembangunan ekonomi, karena kebijakan lebih banyak ditentukan oleh kepentingan pasar.
1.2 Pudarnya Pancasila dalam Politik dan Masyarakat
Pancasila seharusnya menjadi ideologi utama dalam tata kelola negara, tetapi dalam praktiknya, sistem politik Indonesia lebih cenderung kepada kapitalisme politik dan pragmatisme kekuasaan. Beberapa indikasi pudarnya nilai-nilai Pancasila antara lain:
• Melemahnya nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia (Survei LSI, 2022, menunjukkan 67% anak muda lebih bangga dengan budaya luar dibandingkan budaya nasional).
• Meningkatnya individualisme dan pragmatisme dalam kehidupan sosial, terutama di kota-kota besar.
• Menurunnya gotong royong sebagai budaya utama dalam masyarakat (Hasil riset LIPI 2023 menunjukkan partisipasi sosial dalam kegiatan gotong royong turun 40% dibandingkan 10 tahun lalu).
1.3 Korupsi sebagai Budaya Politik Baru
Menurut data KPK 2023, korupsi di Indonesia meningkat pesat dalam dua dekade terakhir. Demokrasi liberal telah membuka ruang lebih besar bagi praktik politik transaksional. Pola korupsi yang paling umum terjadi meliputi:
1. Korupsi dalam pendanaan partai politik – Partai-partai yang membutuhkan dana besar untuk kampanye akhirnya mengandalkan “sumbangan” dari oligarki.
2. Politik dinasti dan jual-beli jabatan – Data ICW 2023 menunjukkan bahwa 72% kepala daerah terpilih berasal dari keluarga elite politik.
3. Penyalahgunaan APBN dan APBD untuk kepentingan elite politik – Studi Bank Dunia (2022) menunjukkan bahwa 40% anggaran daerah tidak sampai ke program yang ditujukan untuk rakyat.
2.1 Perbandingan Karakter Kebangsaan Jepang vs. Indonesia
Jepang tetap mempertahankan nilai-nilai kebangsaan meskipun mengalami kehancuran pasca Perang Dunia II. Beberapa faktor yang membantu Jepang bangkit antara lain:
• Kuatnya semangat nasionalisme dan identitas budaya (Bushido sebagai kode etik dalam kehidupan sosial dan ekonomi).
• Sistem pendidikan yang membangun mental disiplin dan loyalitas terhadap negara.
• Kultur kolektivisme yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu.
Sebaliknya, Indonesia justru mengalami fragmentasi sosial dan politik, dengan indikasi utama:
• Kehilangan arah ideologi nasional akibat dominasi kepentingan kelompok dalam politik.
• Kurangnya integrasi dalam kebijakan pembangunan, yang menyebabkan ketimpangan sosial semakin tajam.
• Menurunnya rasa memiliki terhadap bangsa, yang terlihat dari meningkatnya angka emigrasi anak muda ke luar negeri (BPS 2023 mencatat peningkatan 27% dalam lima tahun terakhir).
2.2 Kapitalisasi Demokrasi dan Dampaknya terhadap Ekonomi
Demokrasi liberal tidak hanya berpengaruh terhadap politik, tetapi juga mengubah struktur ekonomi Indonesia. Akibatnya, terjadi:
• Kesenjangan ekonomi yang semakin tajam, dengan 1% elite menguasai 49% aset nasional (Laporan Oxfam 2023).
• Peningkatan eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi asing, yang menyebabkan kekayaan alam Indonesia lebih banyak dinikmati oleh investor asing dibandingkan rakyat sendiri.
• Melemahnya peran negara dalam ekonomi, yang membuat Indonesia semakin bergantung pada kapital asing.
Rekomendasi: Membangun Kembali Karakter Kebangsaan
3.1 Reformasi Sistem Politik
• Mengembalikan prinsip musyawarah dan mufakat dalam demokrasi untuk menggantikan politik suara terbanyak yang pragmatis.
• Membatasi jumlah partai politik agar stabilitas politik lebih terjaga.
• Mewajibkan transparansi dalam pendanaan politik, agar partai tidak bergantung pada oligarki.
3.2 Revitalisasi Pancasila dalam Sistem Pendidikan
• Mewajibkan pendidikan karakter berbasis Pancasila sejak sekolah dasar.
• Mengintegrasikan pemahaman tentang gotong royong dan nasionalisme dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi.
3.3 Penegakan Hukum yang Kuat
• Meningkatkan hukuman bagi pelaku korupsi dan politik uang, termasuk penyitaan aset hasil korupsi.
• Menutup celah hukum yang memungkinkan praktik korupsi di pemerintahan dan parlemen.
Kesimpulan
Pupusnya karakter kebangsaan Indonesia disebabkan oleh pergeseran sistem politik dari Demokrasi Pancasila ke Demokrasi Liberal. Sistem ini menciptakan politik transaksional, kapitalisasi demokrasi, dan dominasi oligarki, yang berdampak pada:
1. Melemahnya nilai-nilai Pancasila dan gotong royong dalam kehidupan sosial dan politik.
2. Meningkatnya korupsi dan ketimpangan ekonomi akibat sistem politik yang lebih menguntungkan elite dibandingkan rakyat.
3. Kehilangan identitas kebangsaan yang semakin memperparah keterbelahan sosial di Indonesia.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Indonesia perlu kembali pada prinsip-prinsip Pancasila dalam sistem politik dan ekonomi. Reformasi demokrasi harus dilakukan dengan mengedepankan musyawarah mufakat, transparansi politik, dan penguatan identitas kebangsaan.
Jika tidak segera dilakukan langkah-langkah konkret, Indonesia akan semakin terjebak dalam kapitalisasi politik dan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang berdaulat.
Referensi
• Lembaga Survei Indonesia (LSI), “Survei Nasional: Nasionalisme dan Generasi Muda,” 2022.
• KPK, “Laporan Korupsi Nasional 2023.”
• ICW, “Dinamika Politik Dinasti di Indonesia,” 2023.
• Oxfam, “Laporan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia,” 2023.
• BPS, “Statistik Migrasi Generasi Muda,” 2023.
• Bank Dunia, “Laporan Penggunaan APBD di Indonesia,” 2022.
