Oleh: Mangesti Waluyo Sedjati
(Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah)
Sidoarjo, 25 Februari 2025
Pendahuluan
Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Prinsip ini mengandung makna bahwa sumber daya strategis seharusnya tidak dikuasai oleh segelintir pihak atau korporasi swasta, tetapi dikelola untuk kepentingan rakyat.
Namun, dalam perkembangannya, banyak sektor ekonomi strategis yang justru mengalami liberalisasi dan privatisasi, sehingga keuntungan lebih banyak dinikmati oleh korporasi daripada rakyat. Model pengelolaan seperti era Presiden Soeharto, yang mengelompokkan industri ke dalam holding sesuai sektor bisnisnya, memiliki keunggulan dalam efisiensi, kontrol pemerintah, dan pemerataan manfaat. Jika pendekatan ini dikembalikan sesuai dengan jiwa Pasal 33 UUD 1945, maka Indonesia dapat mewujudkan kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan kedaulatan pertahanan, yang menjadi pilar utama kesejahteraan nasional.
Holding Industri Strategis: Model yang Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945
Holdingisasi industri strategis yang berbasis kelompok bisnis dapat dikategorikan menjadi beberapa klaster utama:
1. Holding Energi dan Pertambangan
• Mengelola sektor minyak, gas, batu bara, dan mineral strategis.
• Perusahaan utama: Pertamina, PLN, Antam, Freeport, Bukit Asam, Inalum.
• Tujuan utama: Menciptakan kedaulatan energi melalui penguasaan penuh negara atas sumber daya energi dan distribusinya ke rakyat dengan harga terjangkau.
2. Holding Pangan dan Pertanian
• Mengelola produksi dan distribusi pangan, perkebunan, dan perikanan.
• Perusahaan utama: Bulog, PTPN (Perkebunan Nusantara), RNI, ID Food, Perum Perikanan Indonesia.
• Tujuan utama: Menciptakan kedaulatan pangan dengan memastikan ketahanan pangan nasional tanpa ketergantungan impor.
3. Holding Industri Dasar dan Manufaktur
• Mengelola industri semen, baja, tekstil, dan manufaktur lainnya.
• Perusahaan utama: Semen Indonesia, Krakatau Steel, Pindad, Dirgantara Indonesia.
• Tujuan utama: Memastikan bahan baku industri tersedia untuk pembangunan dalam negeri.
4. Holding Perbankan dan Keuangan
• Mengelola sektor perbankan, asuransi, dan keuangan syariah.
• Perusahaan utama: Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Jamkrindo, Askrindo.
• Tujuan utama: Memastikan sistem keuangan mendukung pembangunan nasional tanpa ketergantungan pada bank asing.
5. Holding Transportasi dan Infrastruktur
• Mengelola jalur logistik, penerbangan, pelabuhan, dan perkeretaapian.
• Perusahaan utama: Pelindo, Angkasa Pura, KAI, Jasa Marga, ASDP.
• Tujuan utama: Menyediakan infrastruktur yang efisien untuk mendukung perekonomian nasional.
Keuntungan Model Holding Industri Sesuai Pasal 33 UUD 1945
1. Penguatan Kendali Negara atas Sektor Strategis
Dengan skema ini, negara tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga pemegang kendali penuh atas sektor-sektor penting yang menyangkut hajat hidup rakyat.
2. Distribusi Keuntungan Langsung ke Rakyat
• Alih-alih membagi keuntungan kepada pemegang saham individu atau asing, seluruh laba digunakan untuk kesejahteraan rakyat dalam bentuk subsidi energi, pangan murah, layanan kesehatan, dan pendidikan gratis.
• Misalnya, jika holding energi seperti Pertamina mengelola BBM dan listrik tanpa tujuan mencari keuntungan besar, harga bahan bakar dan listrik bisa lebih murah untuk rakyat.
3. Menghindari Privatisasi yang Merugikan Bangsa
Privatisasi sektor-sektor strategis sering kali berujung pada eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Model holding ini memastikan bahwa aset bangsa tetap dikelola untuk kepentingan nasional.
4. Meningkatkan Efisiensi dan Sinergi Antar-Sektor
• Dengan holding yang kuat, setiap sektor dapat saling mendukung.
• Misalnya, holding energi menyediakan bahan bakar murah untuk sektor pertanian dan industri, sementara holding transportasi menjamin logistik yang efisien.
Tantangan Implementasi dan Solusi
Meskipun model ini ideal, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi:
1. Intervensi Korporasi Global dan IMF
• Negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional sering kali menekan negara berkembang untuk membuka sektor ekonominya bagi investasi asing.
• Solusi: Pemerintah harus berani menerapkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, seperti yang dilakukan oleh Norwegia dengan pengelolaan minyak nasionalnya.
2. Korupsi dan Manajemen Birokratis
• Holding BUMN sering kali menjadi sarang korupsi karena pengelolaan yang tidak transparan.
• Solusi: Mengadopsi sistem digitalisasi dan transparansi keuangan berbasis blockchain untuk mencegah kebocoran dana.
3. Resistensi dari Kelompok yang Diuntungkan oleh Privatisasi
• Elite bisnis dan politik yang selama ini menikmati keuntungan dari privatisasi pasti akan menolak kebijakan ini.
• Solusi: Penguatan regulasi dan kampanye kesadaran publik agar rakyat memahami manfaat holding industri berbasis Pasal 33 UUD 1945.
Kesimpulan: Mengembalikan Ekonomi Sesuai Konstitusi
Holding industri strategis yang disusun berdasarkan klaster bisnis seperti di era Orde Baru dapat menjadi solusi untuk mewujudkan ekonomi yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Dengan memastikan bahwa sumber daya nasional dikelola untuk kepentingan rakyat, Indonesia dapat mencapai kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan kedaulatan pertahanan yang sejati.
Saat ini, langkah konkret yang perlu diambil adalah re-nasionalisasi sektor-sektor strategis, penguatan holding BUMN, serta distribusi keuntungan langsung kepada rakyat. Dengan cara ini, ekonomi Indonesia akan lebih mandiri, berdaulat, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya segelintir elite dan korporasi.
Jika dilakukan dengan benar, model ini akan membawa Indonesia kembali kepada prinsip ekonomi Pancasila yang sejati dan mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi kita.
Klik untuk baca: https://www.facebook.com/share/1H1b1NRWgA/?mibextid=wwXIfr
