🇮🇩🏥 -MENYIBAK KABUT KEDAULATAN KESEHATAN
✍️ Mangesti Waluyo Sedjati
📍 Sidoarjo, 28 Januari 2026
Assalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.
Sahabat semua yang saya hormati.
Izinkan saya mengajak kita berhenti sejenak dari rutinitas harian dari antrean puskesmas, kartu BPJS di dompet, dan kabar rumah sakit baru yang megah untuk merenung bersama tentang satu pertanyaan yang jarang kita ajukan dengan jujur:
👉 Dalam sistem kesehatan kita hari ini, siapa yang sebenarnya memegang kendali? Rakyat, atau sistem itu sendiri?
Setiap kali rumah sakit besar diresmikan, kita sering merasa negara sedang “menang” melawan penyakit.
Gedungnya tinggi. Alatnya canggih. Angkanya triliunan.
Narasinya selalu sama: akses meningkat, mutu naik, negara hadir.
Tapi di kehidupan nyata, banyak dari kita masih merasakan hal yang berbeda:
antrian panjang, biaya terasa mahal, dan BPJS terus terdengar defisit.
Kalau rumah sakit besar benar-benar jawaban, seharusnya kegelisahan ini mulai berkurang.
Tapi kenyataannya, ia tetap tinggal.
Mungkin masalahnya bukan pada niat baik.
Mungkin masalahnya ada pada titik awal cara kita membangun sistem.
Sahabat,
Rumah sakit itu ibarat terminal terakhir.
Orang datang ke sana setelah sakit.
Artinya, sebelum seseorang berbaring di ranjang rumah sakit, sudah ada rangkaian keputusan panjang yang terjadi di hulu:
• Obat apa yang tersedia di pasar,
• Terapi apa yang dianggap “standar,”
• Ke mana pasien dirujuk,
• Dan siapa yang akhirnya membayar tagihan.
Semua itu tidak diputuskan di ruang perawatan.
Ia diputuskan jauh sebelum pintu IGD terbuka.
Maka membangun rumah sakit besar tanpa menguasai keputusan di hulu itu seperti:
membangun pelabuhan megah tanpa punya kapal sendiri.
Kapal tetap milik orang lain.
Tarif tetap ditentukan orang lain.
Kita hanya menyediakan dermaga.
Di sinilah kita mulai menyentuh hal yang jarang dibicarakan secara terbuka:
ekonomi di balik kesehatan.
Banyak orang mengira biaya kesehatan naik karena rakyat makin sakit.
Padahal sering kali, biaya naik karena sistem memberi insentif untuk memperbanyak layanan, bukan menyelesaikan masalah.
Ketika:
• rumah sakit diuntungkan dari volume tindakan,
• alat mahal harus “dipakai supaya balik modal,”
• dan klaim dibayar oleh lembaga publik,
maka perlahan, kebutuhan medis bisa bergeser menjadi kebutuhan bisnis.
Pasien tidak membayar langsung.
BPJS yang membayar.
Rumah sakit tidak menanggung risiko.
Negara yang menanggung defisit.
Di tengah-tengah, satu hal sering kehilangan tuannya:
👉 efisiensi untuk kepentingan rakyat.
Selama pola ini dibiarkan, rumah sakit besar tidak menjadi solusi.
Ia justru menjadi mesin yang memperbesar kemampuan sistem untuk membakar anggaran.
Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sunyi, tapi paling menentukan:
obat.
Kalau ada satu sektor yang benar-benar menentukan mahal atau murahnya sistem kesehatan, itu bukan gedung rumah sakit.
Itu adalah industri obat dan bahan bakunya.
Ketika:
• bahan baku obat masih impor,
• paten dikuasai perusahaan global,
• dan pilihan terapi dibatasi oleh harga dan lisensi,
maka negara sering kali tidak sedang “mengobati” rakyatnya.
Negara sedang menjadi pasar besar bagi ekonomi farmasi dunia.
Dalam kondisi seperti ini, BPJS bukan pembeli yang punya daya tekan.
Ia hanya pembayar massal dalam sistem harga yang tidak ia kendalikan.
Kita membayar penyakit rakyat kita dengan harga yang ditentukan pihak lain.
Padahal, Indonesia punya satu kekuatan besar yang sering tidak kita sadari:
data.
Melalui BPJS, negara mengumpulkan jutaan data layanan kesehatan setiap hari.
Ini sebenarnya adalah tambang emas kebijakan.
Data ini seharusnya bisa dipakai untuk:
• melihat terapi mana yang mahal tapi tidak efektif,
• menekan harga obat lewat pembelian nasional berbasis volume,
• memaksa standar layanan yang lebih efisien dan adil.
Tapi kalau data hanya jadi arsip administrasi,
maka negara akan selalu satu langkah di belakang pasar.
Negara yang tidak menggunakan datanya sendiri untuk mengendalikan sistem,
akan terus menjadi obyek, bukan subyek, dalam ekonomi kesehatan.
Lalu ada satu jalur yang kelihatannya teknis, tapi sebenarnya sangat politis:
rujukan.
Rujukan bukan cuma soal ke mana pasien pergi.
Rujukan adalah ke mana uang negara mengalir.
Setiap keputusan rujukan adalah keputusan ekonomi:
• apakah kasus selesai di layanan dasar yang murah,
• atau naik kelas ke layanan lanjutan yang mahal.
Kalau sistem rujukan tidak dirancang dengan matang,
rumah sakit besar akan berubah menjadi:
magnet biaya, bukan pusat penyembuhan.
Di sinilah peran BPJS seharusnya naik kelas.
Bukan hanya sebagai kasir nasional,
tapi sebagai arsitek sistem.
BPJS seharusnya menjadi:
• pembeli strategis nasional,
• penekan harga kolektif,
• dan pengarah standar layanan.
Bukan sekadar lembaga yang berlari mengejar tagihan yang terus membesar.
Tanpa peran ini, negara membiayai sistem yang tidak ia kendalikan.
Sahabat semua,
Maka kita sampai pada satu kesimpulan yang mungkin tidak nyaman, tapi penting untuk kita renungkan bersama:
Kedaulatan kesehatan bukan soal berapa banyak rumah sakit kita bangun.
Bukan soal seberapa mahal alat yang kita beli.
Bukan soal seberapa besar anggaran yang kita gelontorkan.
Kedaulatan kesehatan adalah:
👉 kemampuan negara mengendalikan keputusan klinis, ekonomi, dan teknologi yang menentukan hidup dan mati warganya.
Kalau:
• obat ditentukan pasar global,
• terapi ditentukan vendor alat,
• dan biaya ditentukan oleh insentif bisnis,
maka negara hanya menjadi penjamin.
Bukan penguasa sistem.
Sahabat,
Rumah sakit tetap penting.
Di sanalah orang berharap sembuh.
Di sanalah keluarga menaruh doa.
Tapi kedaulatan tidak lahir di ruang peresmian.
Ia lahir di tempat yang jarang difoto:
• di meja negosiasi harga obat,
• di desain sistem rujukan,
• di algoritma pembiayaan,
• dan di keberanian negara menata ulang hubungan dengan industri kesehatan.
Kalau kita terus sibuk membangun gedung,
tapi lupa membangun kendali sistem,
kita akan terus punya rumah sakit megah
dan sistem kesehatan yang tetap membuat rakyat gelisah.
🌱 Penutup – Ajakan Kesadaran Kolektif
Sahabat semua,
Tulisan ini bukan untuk menyalahkan siapa pun.
Ini ajakan untuk berpikir bersama sebagai bangsa.
Karena kesehatan bukan sekadar urusan dokter dan rumah sakit.
Ia adalah urusan kedaulatan.
Tentang siapa yang memegang kendali atas tubuh, uang, dan masa depan kita bersama.
Kalau kita ingin perubahan,
maka kesadaran itu harus tumbuh dari kita sebagai warga, sebagai pembayar pajak, sebagai bagian dari sistem.
Wa’alaikumussalām warahmatullāhi wabarakātuh.
Saya mengajak sahabat semua untuk membaca versi lengkap Bab I sampai Bab VII di https://www.facebook.com/share/p/1BiCNbFGH4/
Agar kita bisa berdiskusi lebih dalam, lebih jernih, dan lebih berani tentang arah sistem kesehatan negeri ini.
