Oleh: Firman Syah Ali
Menarik sekali statemen Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) 2026-2031, KH Abdul Halim Mahfudz (Gus Kikin) yang disampaikan dalam sambutan pertamanya sebagai Ketum PBNU terpilih di Tambakberas Jombang. Dari atas podium bersejarah itu beliau menegaskan bahwa NU itu bukan tempat untuk berpolitik.
“NU itu bukan untuk berpolitik, NU itu adalah jam’iyyah, diniyah ijtima’iyyah. Jadi ini satu organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan bukan untuk berpolitik”, demikian isi statemen lengkap beliau.
Mari kita kaji statemen beliau dari aspek teologis, filosofis, sosiologis, dan historis.
Secara teologis, tugas utama ulama dan organisasi keulamaan adalah sebagai seorang teolog, pewaris tugas-tugas kenabian, bersifat transenden dan transformatif. Ulama sebagai pembawa pelita ilahi, aktif membimbing dan melayani umat dengan teladan terbaik, alih-alih mengejar kekuasaan politik untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Maka secara teologis, politik bagi NU bukanlah perebutan kekuasaan duniawi yang bersifat profan, melainkan pembumian nilai-nilai transendental Aswaja dalam konteks kebangsaan dan kerakyatan. Bukan low politics namun high politics.
Secara filosofis, NU memegang prinsip yang kokoh bahwa perjuangan keagamaan dan sosial-kemasyarakatan jauh lebih luas dan abadi dibandingkan perebutan kekuasaan politik yang bersifat elektoral dan jangka pendek. Oleh karena itu, NU mengambil jarak yang sama dengan semua partai politik.
Secara sosiologis, basis massa utama NU berada di akar rumput, pondok pesantren, dan masyarakat pedesaan yang sangat beragam secara politik maupun ekonomi. Politik praktis bersifat kompetitif, elektoral, dan sering kali memecah belah kohesifitas warga NU. Jika NU sebagai institusi terseret dalam arus politik praktis, dikhawatirkan akan merusak solidaritas sosial dan keutuhan umat yang seharusnya guyub rukun.
Secara historis, NU sama-sama pernah mengalami tidak menjadi Partai Politik, menjadi Partai Politik, menjadi bagian dari Partai Politik, menjadi panggung utama salah satu partai politik, dan menjaga jarak dengan semua partai politik. Dari semua yang pernah dialami dalam sejarah panjang NU tersebut, rupanya menjaga jarak dengan semua Parpol dinilai sebagai pilihan terbaik, setikdaknya untuk saat ini. Karena dengan menjaga jarak yang sama dengan semua Parpol, maka NU berdiri di atas semua golongan dan Parpol.
Maka kita sependapat dengan statemen Gus Kikin tersebut, dengan catatan:
1. Politik yang harus dihindari saat ini oleh NU adalah politik praktis elektoral (low politics);
2. Namun, Politik kebangsaan dan kerakyatan (high politics) yang berbasis nilai-nilai luhur tetap kita jalankan di lingkungan NU.
Semoga NU ke depan semakin jaya dalam politik adiluhung (high politics) yang berorientasi pada tegaknya nilai-nilai kebangsaan dan kerakyatan untuk peradaban dunia.
*) Penulis adalah Pengurus Pusat Majelis Alumni IPNU/Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP)/Panglima Nahdliyyin Bergerak (NABRAK)/Ketua Umum Konfederasi Olahraga NU (KONU).
