SURABAYA-kanalsembilan.com (28 Februari 2026)
Kenaikan harga pangan yang kerap terjadi pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri menjadi perhatian serius. Untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan insentif bagi petani dan peternak, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 38 pemerintah kabupaten/kota memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menegaskan bahwa konsolidasi pimpinan lintas lembaga se-Jawa Timur merupakan wujud nyata sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan.
Dalam paparannya, Ibrahim menyampaikan kondisi perekonomian Jawa Timur, perkembangan inflasi, serta capaian digitalisasi daerah. Ia juga menyoroti masih adanya disparitas harga dan pasokan komoditas antarwilayah, sehingga diperlukan penguatan kerja sama intradaerah guna menjaga kecukupan pangan dan stabilitas harga.
HLM bertema “Menjaga Stabilitas Harga dan Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Menuju Ketahanan Pangan serta Kesejahteraan Masyarakat” dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional harus memperkuat kerja sama intraprovinsi dan antarprovinsi untuk mendukung pemerataan distribusi pangan.
Ia juga menyampaikan langkah antisipatif terhadap potensi curah hujan tinggi melalui operasi modifikasi cuaca yang terbukti membantu meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi dan dampaknya terhadap perekonomian.
Sinergi Strategi 4K Pengendalian Inflasi
Pertemuan tersebut menyelaraskan strategi 4K pengendalian inflasi, yakni:
Keterjangkauan harga,
Ketersediaan pasokan,
Kelancaran distribusi, dan
Komunikasi efektif.
Diskusi mencakup kecukupan pasokan komoditas hortikultura, daging ayam dan sapi, BBM serta LPG, prakiraan cuaca yang membaik dan dampaknya terhadap sektor pertanian, hingga program diskon tarif angkutan udara dan mudik gratis. Upaya pengawasan harga oleh Satgas Pangan juga menjadi perhatian utama.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, melaporkan bahwa inflasi Jawa Timur sepanjang 2025 tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen. Ia juga memaparkan langkah konkret pengendalian inflasi menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.
Percepatan Digitalisasi Daerah
Selain stabilitas harga, rapat pimpinan tersebut membahas percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi keuangan daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal serta meningkatkan kualitas layanan publik.
Gubernur Khofifah menekankan pentingnya percepatan ekosistem digital dan orkestrasi peta jalan digitalisasi daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibrahim bahwa optimalisasi digitalisasi pendapatan dan belanja daerah harus diperkuat melalui inovasi kebijakan dan monitoring berkelanjutan terhadap peta jalan TP2DD.
Bank Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam penguatan sinergi dan inovasi, termasuk mendorong Jawa Timur menjadi digital championship TP2DD.
Peluncuran EPIK Mobile 2026
Sebagai penguatan program pengendalian inflasi menjelang HBKN Idulfitri 1447 H, dilakukan peluncuran Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) Mobile Jawa Timur 2026.
EPIK Mobile merupakan platform distribusi pemasaran keliling yang memotong rantai pasok dengan menghubungkan produsen langsung kepada masyarakat. Pada tahap awal, program ini bersinergi dengan 15 kabupaten/kota serta Bulog.
Komoditas yang dijual dengan harga terjangkau antara lain:
Beras SPHP,
Beras Jatim Cettar (hasil korporasi petani binaan Pemprov Jatim),
Minyak goreng, dan
Gula pasir.
Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur akan terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, TPID, TP2DD, dan pelaku usaha guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berkelanjutan dan berdaya tahan, sekaligus mendukung tercapainya visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara. (za).
