Oleh: Mangesti Waluyo Sedjati
Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah | Sekjen DPP Al-Ittihadiyah
Sidoarjo, 21 September 2025
Assalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh
Sahabat yang dirahmati Allah,
Dunia hari ini menunjukkan wajah baru dari politik global: jalan raya bukan lagi sekadar tempat lalu lintas, melainkan arena pertarungan legitimasi negara. Nepal, Italia, dan Australia—tiga negara berbeda konteks, budaya, dan kekuatan ekonomi—mengajarkan kita hal yang sama: ketika kepercayaan publik terkikis, protes rakyat dapat berubah menjadi geopolitik jalanan yang mengguncang legitimasi, melemahkan institusi, dan menurunkan kredibilitas negara di mata dunia.
🔹 Nepal menjadi contoh paling dramatis. Pemerintah berusaha menutup media sosial demi alasan stabilitas, tetapi kebijakan itu justru memicu amarah generasi muda. Hanya dalam hitungan hari, protes meledak di berbagai kota, menewaskan lebih dari 70 orang, melumpuhkan layanan publik, bahkan memaksa pemerintahan jatuh. Trauma sosial, luka kolektif, dan transisi politik darurat meninggalkan pesan jelas: represi digital hanya mempercepat krisis negara.
🔹 Italia, meski demokrasi mapan, juga terguncang. Blokade pelabuhan Ravenna oleh serikat buruh menolak ekspor senjata ke Israel membuktikan bahwa kebijakan luar negeri bisa langsung “ditarik” ke ruang domestik. Di sisi lain, rencana pembangunan Jembatan Selat Messina yang sarat risiko lingkungan dan gempa bumi memantik demonstrasi besar. Pemerintah memang mencoba memberi klarifikasi, tapi resistensi publik tetap tinggi. Pesannya: kebijakan strategis yang dikelola top-down tanpa partisipasi rakyat hanya akan melahirkan resistensi jalanan.
🔹 Australia memberi cermin lain: negara dengan institusi demokratis yang kuat tetap bisa kewalahan menghadapi resonansi isu global. Protes solidaritas untuk Palestina, aksi anti-imigrasi, dan demonstrasi anti-korupsi berlarut-larut, membuat biaya keamanan di Melbourne saja menembus lebih dari AUD 25 juta. Di balik stabilitas formal, muncul tanda-tanda polarisasi sosial yang jika tidak dikelola dengan dialog, bisa menggerus kohesi nasional.
Sahabat, dari tiga kasus itu kita melihat pola yang sama:
• Kepercayaan publik adalah aset geopolitik tertinggi. Tanpa itu, negara kehilangan pijakan meski ekonominya kuat.
• Ruang digital yang sehat lebih aman daripada represi. Pemblokiran platform justru melahirkan efek bumerang yang mematikan.
• Partisipasi rakyat adalah syarat legitimasi. Tanpa dialog publik yang kredibel, rakyat akan memindahkan arena politik ke jalan raya.
• Supremasi hukum yang adil adalah sabuk pengaman. Hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah hanya mempercepat delegitimasi.
• Isu global cepat mengendap lokal. Palestina, lingkungan, energi, hingga korupsi bisa menjadi bahan bakar aksi di dalam negeri bila komunikasi negara lamban dan elitis.
Bagi Indonesia, pelajaran ini tidak boleh diabaikan. Data terbaru dari BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Maret 2025 turun ke 8,47%, gini ratio membaik ke 0,375, tapi ketimpangan kota–desa tetap lebar. Pengangguran pemuda 20–24 tahun masih di atas 15%. Sementara itu, skor Corruption Perceptions Index 2024 hanya 37/100 dan Democracy Index kita 6,44—zona menengah yang berarti kita cukup stabil, tapi rentan bila salah kelola. Semua indikator ini adalah alarm dini bahwa krisis legitimasi bisa muncul bila rakyat merasa tak didengar.
Apa yang harus dilakukan?
✅ Bangun keadilan sosial yang nyata. Hadirkan peluang kerja riil bagi pemuda: magang bersertifikat, padat karya berketampilan (air bersih, cold chain ikan, rehabilitasi pesisir), serta dorong koperasi pemuda dan perempuan berbasis dana desa. Jangan biarkan generasi muda merasa masa depannya tertutup.
✅ Kelola ruang digital dengan sehat. Terapkan standar transparansi dalam pemblokiran, buka kanal Trusted Flaggers, audit independen, dan literasi digital yang masif. Menutup kanal ekspresi adalah jalan tercepat menuju krisis.
✅ Tegakkan hukum dengan adil. Terapkan e-procurement penuh, publikasi beneficial ownership, lindungi whistleblower, dan cegah konflik kepentingan. Dalam menangani aksi massa, gunakan pendekatan de-eskalasi dan proporsionalitas, bukan kekerasan membabi buta.
✅ Libatkan rakyat dalam kebijakan strategis. Bentuk Citizens’ Assembly untuk isu sensitif, perkuat Musrenbang+ digital, dan jadikan social license to operate syarat mutlak proyek besar. Legitimasi lahir bukan hanya dari hasil, tetapi juga dari proses yang transparan.
✅ Antisipasi geopolitik jalanan. Peka terhadap isu global yang bisa merembet ke dalam negeri. Bentuk pusat strategic foresight lintas kementerian untuk memetakan risiko. Siapkan protokol hak berkumpul aman dan lakukan diplomasi narasi yang empatik agar energi sosial tersalurkan ke kanal damai, bukan meledak di jalan.
Sahabat, mari kita jujur pada diri sendiri: Indonesia tidak kebal. Kita punya potensi besar, tapi juga kerentanan serius. Jika negara gagal mendengar suara rakyat, jalan raya akan mengambil alih. Jika negara berani transparan dan adil, rakyat justru menjadi benteng terkuat kedaulatan.
Maka saya percaya: mendengar sebelum meledak harus jadi budaya negara. Kritik yang jernih adalah wujud cinta pada negeri, dan kebijakan yang transparan adalah sedekah kepercayaan.
📖 Untuk pembahasan lengkap dan rinci, panjenengan bisa membaca versi full Bab I–VII di sini 👉 FaceBook: https://www.facebook.com/share/1AjhuEhzQH/?mibextid=wwXIfr
Wassalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh
