SURABAYA-kanalsembilan.com (12 Februari 2026)
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur, Saiful Islam, memaparkan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Timur sepanjang tahun 2025 yang tetap memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan nasional, meski diwarnai tekanan pada sejumlah sektor pajak dan belanja.
Dalam kegiatan Media Briefing di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jawa Timur, Surabaya, Senin (9/2/2026), Saiful menyampaikan bahwa kontribusi penerimaan negara dari Jawa Timur mencapai 9,57 persen secara nasional, jauh lebih besar dibanding porsi belanja negara di wilayah tersebut yang tercatat 3,94 persen.
“Angka ini menunjukkan posisi strategis Jawa Timur dalam pengelolaan APBN sepanjang 2025,” ujar Saiful.
Penerimaan Pajak Tertekan, Dipengaruhi Kebijakan dan Industri Rokok
Dari sisi perpajakan, hingga akhir Desember 2025 penerimaan pajak di Jawa Timur mencapai Rp109,90 triliun atau 85,54 persen dari target. Namun, capaian tersebut mengalami kontraksi 4,45 persen secara tahunan.
Penurunan terutama terjadi pada PPh nonmigas serta PPN dan PPnBM, sementara PBB dan pajak lainnya justru mencatat pertumbuhan positif. Saiful menjelaskan, kontraksi dipengaruhi oleh kebijakan pengusatan administrasi dan pembayaran wajib pajak cabang, penurunan produksi industri rokok, serta melemahnya volume perdagangan. Peningkatan restitusi, khususnya di sektor konstruksi, juga turut menekan penerimaan.
Kepabeanan dan Cukai: Layanan Membaik, Penindakan Menguat
Di sektor kepabeanan dan cukai, penerimaan tercatat Rp134,70 triliun, meski mengalami kontraksi terutama dari unsur cukai dan bea masuk. Di sisi lain, kinerja layanan menunjukkan perbaikan, ditandai dengan penurunan dwelling time dari 3,52 hari pada 2024 menjadi 3,02 hari di 2025, serta percepatan custom clearance dari 0,49 hari menjadi 0,42 hari.
Sepanjang 2025, penindakan di bidang kepabeanan dan cukai menghasilkan nilai barang bukti Rp635,42 miliar, didominasi kasus rokok ilegal dan narkotika. Tercatat 2.287 penindakan rokok ilegal dengan lebih dari 301 juta batang diamankan, serta 33 penindakan narkotika.
PNBP Melonjak, Ditopang Sektor Pendidikan
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat kinerja sangat positif dengan realisasi mencapai 160,54 persen dari target Rp5,48 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) sektor pendidikan. PNBP dari lelang dan pengelolaan kekayaan negara juga terealisasi Rp368,14 miliar atau 126,87 persen dari target.
Belanja Negara Fokus Perlindungan Sosial dan Layanan Publik
Dari sisi belanja, realisasi belanja pemerintah pusat di Jawa Timur mencapai 95,72 persen dari pagu Rp46,86 triliun. Belanja pegawai tumbuh 6,5 persen dan bantuan sosial meningkat 8,24 persen secara tahunan. Sebaliknya, belanja barang turun 42,32 persen dan belanja modal turun 20,63 persen, seiring kebijakan penahanan belanja di awal 2025.
Sementara itu, transfer ke daerah terealisasi sebesar Rp82,05 triliun, mendukung layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penguatan desa melalui berbagai skema transfer.
Program Prioritas Nasional Berjalan Masif
APBN juga diarahkan pada sektor prioritas. Anggaran pendidikan mencapai Rp13,68 triliun, sementara kesehatan Rp2,99 triliun. Subsidi dan bantuan sosial terealisasi signifikan, antara lain subsidi Rp6,18 triliun untuk 5,5 juta penerima, subsidi listrik Rp7,22 triliun bagi 43,83 juta pelanggan, serta bansos Rp18,2 triliun untuk 26,6 juta penerima manfaat.
Untuk program nasional, pemeriksaan kesehatan gratis telah menjangkau sekitar 12 juta warga Jawa Timur, menempatkan provinsi ini di peringkat kedua nasional. Program Makan Bergizi Gratis telah terealisasi 61 persen dari target, melibatkan lebih dari 6.900 pemasok, termasuk UMKM, koperasi, dan BUMDes.
Selain itu, Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 19 lokasi dengan realisasi anggaran Rp80,38 miliar, serta Koperasi Desa Merah Putih yang seluruhnya telah teregistrasi dan mulai beroperasi.
Saiful menegaskan, berbagai capaian tersebut mencerminkan peran strategis APBN dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pembangunan Jawa Timur sepanjang 2025 dan berlanjut pada 2026. (za).
