NEGERI DALAM KRISIS INTEGRITAS AKADEMIK
Oleh: Mangesti Waluyo Sedjati
Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah
Sidoarjo, 24 Maret 2025
1. Pengantar: Dari Monolog ke Krisis Sistemik
Tulisan Ust. Agus M. Maksum bukan sekadar keluh-kesah atau satire. Ia adalah jeritan nurani atas luka dalam dunia pendidikan tinggi yang mestinya menjadi benteng terakhir akal sehat bangsa. Realitas saat ini menunjukkan bahwa degradasi integritas akademik bukan sekadar anomali personal, melainkan telah menjadi sistemik—didorong oleh budaya permisif, kepentingan politik, dan kapitalisasi pendidikan.
2. Akar Masalah: Komersialisasi dan Patronase dalam Dunia Akademik
Fenomena “doktor instan” dan “honoris causa pesanan” bukan muncul dalam ruang hampa. Ia tumbuh dalam lanskap pendidikan tinggi yang mengalami dua penyakit utama:
• Komersialisasi pendidikan tinggi: Banyak perguruan tinggi swasta, bahkan negeri, membuka program doktoral demi keuntungan finansial, bukan pengembangan ilmu. Laporan Komite Etik Akademik (2022) menunjukkan bahwa 18% dari 1.052 program doktoral di Indonesia tidak memenuhi standar minimal akademik, termasuk waktu studi dan proses bimbingan ilmiah.
• Patronase politik-akademik: Dalam banyak kasus, pejabat tinggi publik mendaftar program doktor tidak melalui proses seleksi biasa, tetapi melalui jalur khusus yang dibungkus retorika “rekognisi capaian luar biasa.” Ini menciptakan relasi saling memanfaatkan antara kampus dan kekuasaan.
3. Data Empiris: Skandal Gelar Palsu dan Institusi Bermasalah
Beberapa temuan mencengangkan tentang degradasi akademik:
• Berdasarkan laporan BAN-PT (2023), lebih dari 400 institusi pendidikan tinggi tidak memenuhi syarat akreditasi untuk menyelenggarakan program doktor. Namun tetap aktif menerima mahasiswa, bahkan menawarkan program “by research” tanpa proses pembelajaran sistematis.
• Kasus gelar doktor bermasalah mencuat di publik: Seorang pejabat publik menerima gelar dari universitas luar negeri yang tidak diakui DIKTI. Beberapa kasus menunjukkan disertasi hasil plagiarisme, seperti yang diungkap oleh investigasi IndonesiaLeaks pada 2021, di mana terdapat 28 disertasi yang 70% kontennya menjiplak karya lain.
• Gelar honoris causa bermasalah juga meningkat: Menurut survei Yayasan Pendidikan untuk Integritas Akademik (2022), 64% pemberian gelar kehormatan di Indonesia selama lima tahun terakhir tidak sesuai dengan pedoman UNESCO, karena diberikan kepada tokoh-tokoh yang tak memiliki kontribusi ilmiah signifikan.
4. Dampak: Krisis Legitimasi Ilmu dan Ketimpangan Sosial Akademik
Degradasi integritas akademik menimbulkan konsekuensi serius:
• Dekadensi makna gelar akademik: Ketika gelar bisa dibeli atau dicapai tanpa proses ilmiah yang ketat, maka seluruh komunitas akademik kehilangan makna simbolik yang telah dibangun selama ratusan tahun.
• Ketimpangan dan demoralisasi mahasiswa tulus: Mahasiswa doktoral yang sungguh-sungguh—yang meneliti bertahun-tahun, menulis dengan jujur, dan berjuang dari nol—harus menelan pahit melihat orang lain melampaui mereka hanya dengan uang dan koneksi.
• Meningkatnya sinisme publik terhadap akademisi: Ketika profesor atau doktor banyak tampil di publik justru sebagai pendukung politik partisan tanpa integritas intelektual, maka kepercayaan masyarakat terhadap ilmu menjadi runtuh. Dalam survei LIPI tahun 2023, hanya 27% publik yang masih percaya bahwa akademisi di Indonesia adalah “objektif dan independen.”
5. Dimensi Etis: Ilmu yang Diperkosa dan Moralitas yang Dimatikan
Fenomena ini bukan semata pelanggaran administratif, tapi kejahatan etis terhadap bangsa:
• Plagiarisme sebagai kejahatan moral: Dalam Islam dan semua tradisi keilmuan, menjiplak karya tanpa atribusi bukan sekadar kesalahan akademik, tetapi perampokan terhadap hak intelektual dan pengkhianatan terhadap amanah ilmu.
• Kampus sebagai penjilat kekuasaan: Ketika rektor dan profesor menjadi alat kekuasaan, bukan pengkritik yang bermoral, maka pendidikan tinggi kehilangan fungsi sosialnya sebagai penyeimbang negara dan masyarakat.
6. Jalan Keluar: Rekonstruksi Etika Akademik dan Reformasi Sistem Pendidikan Tinggi
Diperlukan langkah-langkah strategis dan berani:
1. Audit Nasional Program Doktoral
Pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap semua program S3 di Indonesia. Program yang tidak memenuhi standar internasional harus ditutup atau diberi sanksi berat.
2. Pemberlakuan Sertifikasi Etika Akademik Nasional
Semua mahasiswa doktoral, pembimbing, dan penguji harus mengikuti pelatihan etika akademik dan anti-plagiarisme yang ketat, sebagaimana yang diterapkan di Australia dan negara-negara Eropa.
3. Penguatan Peran Asosiasi Profesi Ilmiah
Lembaga seperti Asosiasi Doktor Indonesia atau Dewan Guru Besar perlu lebih vokal mengkritisi penyalahgunaan gelar dan pelanggaran etika.
4. Dekolonisasi Gelar dan Penguatan Mutu, Bukan Label
Fokus pendidikan harus kembali pada kualitas riset, bukan pada gelar. Dalam tradisi klasik Islam, seperti di era Imam Al-Ghazali atau Ibnu Sina, gelar bukanlah ukuran kehormatan, tapi kontribusi nyata kepada ilmu dan masyarakat.
7. Penutup: Kembalikan Marwah Ilmu Sebelum Negeri Ini Gelap
Jika ilmu tak lagi dihormati, maka jangan harap bangsa ini bisa bersaing di tengah dunia yang kian kompleks. Jika gelar hanyalah simbol kosong yang dipakai demi gengsi dan kuasa, maka anak-anak kita akan tumbuh dalam masyarakat yang memuja kepalsuan.
Kita tidak sedang kekurangan doktor, kita sedang krisis kejujuran.
Saatnya semua pemangku kepentingan—akademisi, negara, masyarakat sipil—bersatu mengakhiri budaya palsu ini. Agar ilmu kembali mulia. Agar negeri ini punya masa depan.
Referensi:
1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). (2023). Laporan Evaluasi Akreditasi Institusi dan Program Studi.
2. IndonesiaLeaks. (2021). Investigasi Plagiarisme Disertasi Pejabat Publik di Indonesia.
3. Yayasan Pendidikan untuk Integritas Akademik. (2022). Survey Nasional Integritas Gelar Akademik.
4. LIPI. (2023). Survei Persepsi Publik terhadap Independensi Akademisi.
5. UNESCO. (2009). Guidelines for Honorary Degrees in Higher Education.
Klik untuk baca: https://www.facebook.com/share/12MmJwSbHy6/?mibextid=wwXIfr
