Dari Hilirisasi Industri, Pusat Grosir Kabupaten, hingga Kebangkitan Meracan Desa untuk Mewujudkan Ekonomi Pancasila Modern
Oleh : Dr. Basa Alim Tualeka, Drs., M.Si.
1. Pendahuluan: Ekonomi Nasional Jangan Hanya Menjadi Wacana Elite
Pidato ekonomi nasional yang disampaikan Prabowo Subianto mengenai penguasaan ekspor sawit dan batu bara melalui Danantara telah menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia. Tulisan Dahlan Iskan dalam artikel Dor! Dor! menggambarkan langkah tersebut sebagai kebijakan besar yang mengguncang dunia usaha nasional.
Secara konstitusional, langkah tersebut memang dapat dipahami sebagai implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun persoalan utama bangsa ini bukan hanya soal siapa yang menguasai ekspor, melainkan bagaimana kekayaan alam benar-benar kembali kepada rakyat kecil.
Rakyat tidak hidup dari angka statistik ekonomi semata. Rakyat membutuhkan:
pekerjaan,
harga kebutuhan pokok yang stabil,
pasar rakyat yang hidup,
akses modal,
distribusi ekonomi yang adil,
dan kesempatan usaha yang merata.
Karena itu nasionalisme ekonomi tidak cukup hanya berhenti pada penguasaan negara terhadap sumber daya alam. Nasionalisme ekonomi harus menyentuh desa, pasar rakyat, UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan pedagang kecil.
2. Hilirisasi Industri Nasional sebagai Fondasi Kemandirian Ekonomi
Selama puluhan tahun Indonesia hanya menjadi penjual bahan mentah:
sawit dijual dalam bentuk CPO,
batu bara dijual mentah,
hasil laut diekspor tanpa pengolahan,
dan mineral dijual sebagai bahan dasar.
Akibatnya:
keuntungan besar dinikmati luar negeri,
nilai tambah hilang,
lapangan kerja terbatas,
dan daerah penghasil tetap tertinggal.
Pakar ekonomi pembangunan dari Universitas Gadjah Mada menilai bahwa kelemahan utama ekonomi Indonesia adalah rendahnya nilai tambah domestik.
Karena itu hilirisasi industri harus menjadi strategi utama nasional.
A. Hilirisasi Sawit dan Pertanian
Daerah penghasil sawit harus memiliki:
industri minyak goreng,
sabun,
kosmetik,
biodiesel,
pupuk organik,
dan pakan ternak.
Daerah pertanian harus memiliki:
penggilingan modern,
industri pangan lokal,
gudang penyimpanan,
dan industri pupuk daerah.
B. Hilirisasi Kelautan dan Perikanan
Daerah pesisir harus dibangun:
cold storage,
pengolahan ikan,
industri pengalengan,
industri rumput laut,
dan industri garam modern.
C. Hilirisasi Tambang dan Energi
Daerah tambang harus memiliki:
smelter,
industri kimia,
pembangkit listrik lokal,
dan industri energi turunan.
Dengan demikian:
lapangan kerja tumbuh,
urbanisasi berkurang,
nilai tambah tinggal di daerah,
dan ekonomi nasional menjadi lebih mandiri.
Negara-negara seperti China, South Korea, dan India berhasil maju karena membangun rantai industri nasional dari hulu sampai hilir.
3. Pusat Grosir Rakyat di Setiap Kabupaten sebagai Penguat Distribusi Nasional
Masalah besar ekonomi Indonesia bukan hanya produksi, tetapi distribusi.
Hari ini:
petani menjual murah,
rakyat membeli mahal,
tengkulak menguasai pasar,
dan rantai distribusi terlalu panjang.
Karena itu pemerintah perlu membangun pusat grosir rakyat di setiap kabupaten.
Fungsi Pusat Grosir Kabupaten
Pusat grosir rakyat harus menjadi:
pusat distribusi,
pusat logistik,
gudang pangan,
pusat perdagangan digital daerah,
dan pusat stabilisasi harga.
Dampak Positif bagi Rakyat
Dengan pusat grosir rakyat:
petani dapat menjual langsung hasil panennya,
pedagang kecil memperoleh barang lebih murah,
dan pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Pakar ekonomi kerakyatan menilai bahwa distribusi yang sehat jauh lebih penting daripada pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa pemerataan.
4. Kebangkitan Meracan Desa sebagai Benteng Ekonomi Rakyat
Dahulu meracan desa menjadi simbol kekuatan ekonomi rakyat kecil. Warung dan toko desa bukan hanya tempat jual beli, tetapi pusat perputaran ekonomi masyarakat.
Kini banyak meracan desa mati karena kalah dengan:
minimarket modern,
distributor besar,
marketplace nasional,
dan produk impor murah.
Akibatnya:
uang desa mengalir keluar,
usaha kecil mati,
dan desa menjadi pasar konsumsi.
Strategi Menghidupkan Meracan Desa
Pemerintah harus:
memberikan kredit lunak,
subsidi bunga UMKM,
pelatihan usaha,
digitalisasi warung rakyat,
dan pembatasan minimarket modern di desa.
Selain itu perlu dibangun:
koperasi distribusi desa,
gudang desa,
dan sistem perdagangan rakyat berbasis digital.
Jika meracan desa hidup kembali:
ekonomi desa bergerak,
pengangguran berkurang,
dan ketahanan ekonomi rakyat semakin kuat.
5. Pengendalian Impor untuk Menyelamatkan Industri Nasional
Banyak industri rakyat mati akibat banjir produk impor murah.
Mulai dari:
tekstil,
pangan,
elektronik,
hingga produk pertanian.
Indonesia terlalu lama bergantung pada produk luar negeri.
Padahal semua negara maju pernah melindungi industrinya pada tahap awal pembangunan ekonomi.
United States dan Japan pernah menerapkan proteksi ekonomi untuk membangun industri nasional mereka.
Langkah Strategis Pengendalian Impor
Indonesia harus:
membatasi impor barang tertentu,
memperketat impor ilegal,
meningkatkan TKDN,
dan melindungi industri nasional.
Langkah ini bukan anti-globalisasi, tetapi bentuk perlindungan ekonomi nasional.
6. Dana Kekayaan Alam Harus Kembali kepada Daerah dan Rakyat
Ironi terbesar Indonesia adalah daerah kaya sumber daya justru sering miskin.
Daerah tambang dan sawit masih banyak yang:
jalannya rusak,
sekolah tertinggal,
rumah sakit minim,
dan penganggurannya tinggi.
Solusi Strategis untuk Daerah Penghasil
Sebagian keuntungan sumber daya alam wajib dikembalikan langsung kepada daerah melalui:
dana abadi daerah,
pembangunan pendidikan,
kesehatan,
pelabuhan,
jalan produksi,
dan beasiswa anak daerah.
Jika rakyat daerah merasakan manfaat nyata dari kekayaan alamnya, maka kepercayaan terhadap negara akan meningkat.
7. Reformasi Tata Niaga dan Pemberantasan Mafia Ekonomi
Pidato Presiden Prabowo juga menyinggung:
transfer pricing,
under invoicing,
dan manipulasi volume ekspor.
Masalah ini memang telah lama menjadi kebocoran besar ekonomi nasional.
Pakar perpajakan dan ekonomi internasional menilai bahwa mafia perdagangan menyebabkan negara kehilangan pendapatan sangat besar setiap tahun.
Langkah Reformasi Nasional
Pemerintah harus:
melakukan digitalisasi ekspor-impor,
audit perdagangan internasional,
memperkuat Bea Cukai,
memperkuat PPATK,
dan memberantas mafia impor-ekspor.
Negara tidak boleh kalah oleh mafia ekonomi.
8. Ekonomi Pancasila Modern sebagai Jalan Tengah Indonesia
Indonesia tidak cocok menggunakan:
kapitalisme liar,
maupun sosialisme ekstrem.
Indonesia membutuhkan ekonomi Pancasila modern:
negara kuat,
swasta sehat,
koperasi hidup,
UMKM berkembang,
dan rakyat kecil dilindungi.
Negara harus menjadi:
regulator,
pengawas,
dan pelindung rakyat.
Konsep ekonomi Pancasila yang dahulu diperjuangkan Prof. Mubyarto kini relevan kembali di tengah ketimpangan ekonomi global.
9. Penutup: Masa Depan Indonesia Harus Bertumpu pada Ekonomi Rakyat
Pidato besar dan kebijakan drastis memang dapat mengguncang pasar dan dunia usaha. Namun ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya angka pertumbuhan atau gejolak saham.
Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah:
apakah rakyat kecil hidup lebih baik,
apakah desa berkembang,
apakah pasar rakyat hidup,
apakah pengangguran berkurang,
dan apakah kekayaan negara benar-benar kembali kepada rakyat.
Karena itu Indonesia membutuhkan strategi nyata:
hilirisasi industri,
pusat grosir rakyat,
kebangkitan meracan desa,
perlindungan industri nasional,
distribusi ekonomi yang adil,
dan pemberantasan mafia ekonomi.
Jika langkah tersebut dilakukan secara serius, maka Indonesia akan memiliki fondasi ekonomi yang kuat dari bawah. Desa hidup, UMKM berkembang, lapangan kerja tumbuh, dan keadilan sosial dapat diwujudkan sebagaimana amanat UUD 1945.
Masa depan Indonesia bukan hanya ditentukan oleh besarnya ekspor batu bara dan sawit, tetapi oleh kuatnya ekonomi rakyat yang berdiri kokoh di negerinya sendiri.
