Negara, Vendor, Dan Kedaulatan di Era Digital

SERIAL: PAJAK, PENGAWASAN & KEADILAN DI ERA DIGITAL

Episode 4 — NEGARA, VENDOR, DAN KEDAULATAN KODE: BEDAH TUNTAS SAGA CORETAX

Mangesti Waluyo Sedjati
Sekjen DPP Al-Ittihadiyah | Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah
🇰🇷 Cheongdam, Seoul, Korea, 28 Oktober 2025

Assalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.

Sahabat bangsa, mari kita bicara dengan jernih dan santun tentang sesuatu yang sedang jadi cermin besar bangsa ini Coretax.
Sebuah proyek digital yang digadang-gadang sebagai tonggak baru reformasi pajak, namun justru menjadi pengingat paling keras: bahwa kedaulatan digital bukan dibeli, tapi dibangun.

Bayangkan kita membeli mobil “kelas dunia”: desain mewah, mesin katanya tercepat, tapi begitu keluar dealer, mesinnya batuk-batuk, lampu indikator menyala, dan bengkel bilang sabar dulu.
Begitulah perjalanan Coretax sejak 1 Januari 2025 hari ketika sistem pajak nasional yang baru itu diluncurkan dengan janji akan lebih cepat, efisien, dan transparan.
Namun kenyataannya, ribuan Wajib Pajak justru mengalami error, timeout, hingga pelaporan yang gagal kirim.
Negara akhirnya harus menyalakan kembali sistem lama, dan menerbitkan KEP-67/PJ/2025 untuk menghapus sanksi keterlambatan karena rakyat tak boleh dihukum atas kesalahan sistem yang belum siap.

Pemerintah kemudian memetakan akar masalahnya:
bukan cuma bug teknis, tapi lapisan arsitektur, mutu kode, integrasi data, dan beban operasional yang belum siap menopang sistem sebesar fiskal nasional.
Pernyataan seorang pejabat bahwa sebagian kode “setara dengan buatan anak SMA” bukan sindiran personal, tapi penegasan bahwa disiplin rekayasa perangkat lunak harus setara dengan tingkat risiko publik yang ditanggung negara.

Kita tak sedang berbicara tentang kegagalan teknologi, melainkan kegagalan tata kelola karena kunci rumah digital bangsa belum sepenuhnya dipegang sendiri.
Bayangkan: sistem milik negara, tapi akses penuh terhadap kode sumber dan pipeline baru dijanjikan Desember 2025.
Negara seperti punya rumah megah, tapi panel listrik dan laci brankasnya masih dipegang kontraktor.

Namun dari badai ini, lahir juga harapan baru.
Begitu talenta keamanan lokal diberi akses, skor keamanan sistem melonjak dari sekitar 30 menjadi 95+ (A+).
Fakta ini menunjukkan sesuatu yang sering kita lupakan:
👉 anak bangsa mampu, asalkan diberi ruang, mandat, dan kepercayaan.
Kita tak kekurangan otak, kita hanya sering kehilangan kendali.

Dan inilah inti pelajaran Coretax:
ketika kendali kembali ke tangan sendiri, keandalan meningkat bukan menurun.

Sekarang, saatnya bangsa ini berhenti kagum pada label “kelas dunia”, dan mulai membangun disiplin yang sekelas dunia.
Kedaulatan digital bukan sekadar jargon; ia praktik keseharian yang bisa diukur.
Dan cara mengukurnya bukan lewat pidato, tapi lewat angka:
uptime naik, error turun, data bersih, dan waktu pemulihan makin cepat.

Inilah tiga kunci yang harus ditegakkan bersama:

1️⃣ Governance yang tegas dan transparan
Negara harus punya step-in rights, hak audit sprint-level, dan living code escrow agar bisa mengambil alih kapan pun performa menurun.
Tidak boleh lagi ada proyek vital yang “terkunci” oleh vendor.

2️⃣ Arsitektur yang sehat dan terukur
Semua sistem publik harus dibangun modular, API-first, autoscaling, dan berobservasi penuh.
Agar saat beban melonjak, sistem tak tumbang; agar bila error muncul, akar masalahnya terlihat.

3️⃣ Talenta lokal yang memimpin
Bukan menjadi “penonton berbayar” di proyek bangsanya sendiri.
Transfer kapabilitas minimal 60–70% harus terjadi sejak awal, bukan setelah krisis.
Karena negara kuat bukan karena beli sistem mahal, tapi karena punya insinyur yang mampu menjaganya.

💡 Jika semua rekomendasi dalam roadmap 12–18 bulan dijalankan, maka Januari–Februari 2026 bukan sekadar tenggat janji,
melainkan titik balik sejarah digital Indonesia ketika negara benar-benar memegang kunci rumahnya sendiri.

Kedaulatan digital itu tidak datang dari label, tapi dari kendali.
Ia bukan wacana, tapi tindakan sehari-hari: dari runbook yang rapi, audit trail yang dibaca, stress test yang dilakukan sebelum krisis, hingga pager yang diangkat jam dua pagi oleh insinyur negeri sendiri.

Sahabat bangsa,
Kita semua sedang menyaksikan ujian besar ini bersama.
Mari tidak hanya menjadi pengkritik dari luar pagar, tapi penjaga dari dalam negeri.
Kedaulatan digital bukan pekerjaan Kementerian, tapi tanggung jawab kolektif bangsa yang ingin berdiri di atas kakinya sendiri.

💬 Mari hentikan debat yang tak produktif.
📊 Bangun budaya ukur, bukan berasumsi.
⚙️ Kembalikan kendali ke tangan anak negeri.

📘 *Baca versi lengkap di link: https://www.facebook.com/share/p/17bU6hvbfg/?mibextid=wwXIfr

Wallāhu a‘lam bis-shawāb
Was-salāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.