JAKARTA-kanalsembilan.com (2 Februari 2026)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah dan pemangku kepentingan pasar modal menegaskan komitmen mempercepat reformasi pasar modal Indonesia guna memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui delapan rencana aksi strategis yang disusun secara menyeluruh dan terintegrasi.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan reformasi ini dirancang sebagai bold and ambitious reforms yang selaras dengan praktik terbaik global serta memenuhi ekspektasi Global Index Provider.
“OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) berkomitmen melakukan reformasi menyeluruh pasar modal Indonesia,” ujar Friderica dalam Dialog Pasar Modal di Main Hall BEI, Jakarta, Minggu (1/2).
Ia menegaskan, percepatan reformasi integritas pasar modal diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi, sekaligus memperkuat peran pasar modal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Delapan rencana aksi tersebut dikelompokkan ke dalam empat klaster utama, yakni kebijakan free float, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum (enforcement), serta penguatan sinergi antar-lembaga.
Pada klaster kebijakan free float, OJK akan menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen dari sebelumnya 7,5 persen, yang diterapkan secara bertahap. Untuk perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) baru, ketentuan 15 persen akan diberlakukan langsung. Sementara itu, emiten yang sudah tercatat diberikan masa transisi untuk menyesuaikan.
Kebijakan ini bertujuan menyelaraskan ketentuan free float pasar modal Indonesia dengan standar global. Emiten juga didorong meningkatkan porsi free float melalui berbagai aksi korporasi, seperti rights issue, HMETD dan non-HMETD, serta program ESOP dan EMSOP.
Pada klaster transparansi, OJK menekankan penguatan keterbukaan informasi mengenai ultimate beneficial owner (UBO) dan afiliasi pemegang saham. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kredibilitas emiten dan memperkuat kepercayaan investor, sejalan dengan praktik internasional.
Selain itu, OJK mendorong penguatan data kepemilikan saham dengan meminta SRO menyediakan data yang lebih granular dan andal. Data tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan sub-tipe investor dan dipublikasikan melalui situs resmi BEI.
Sementara pada klaster tata kelola dan enforcement, OJK mendorong pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sesuai amanat undang-undang guna memperkuat tata kelola dan meminimalkan potensi konflik kepentingan.
OJK juga akan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran pasar modal, termasuk praktik manipulasi transaksi dan penyebaran informasi menyesatkan.
OJK turut mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit emiten, serta sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan, sebagai bagian dari penguatan kualitas tata kelola perusahaan terbuka.
Adapun pada klaster sinergitas, OJK memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya guna memperdalam pasar keuangan secara terintegrasi dan mengoptimalkan peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.
Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan bahwa kepercayaan investor merupakan kunci utama dalam memperkuat pasar modal nasional.
“OJK akan terus hadir menjaga kepercayaan publik, melindungi investor, serta memastikan pasar modal Indonesia tumbuh secara sehat, berintegritas, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan kesiapan bursa untuk meningkatkan transparansi sesuai dengan permintaan MSCI, guna mendorong masuknya investor asing dan meningkatkan bobot Indonesia dalam indeks global.
Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani menekankan pentingnya kualitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama pengembangan pasar modal nasional.
“Pertumbuhan pasar modal tidak hanya diukur dari besarnya kapitalisasi pasar, tetapi juga dari kualitas bursa yang dikelola secara baik dan benar,” katanya.
