Paradoks Kesehatan Indonesia: Anggaran Membengkak, Dokter Menumpuk, Rakyat Semakin Sakit

Oleh:  Mangesti Waluyo Sedjati
Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah | Sekjen DPP Al-Ittihadiyah | Pengurus KPEU MUI Pusat

Sidoarjo, 22 Juni 2025

📩 Assalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Sahabat yang dimuliakan Allah,

Indonesia sedang menghadapi sebuah paradoks besar di sektor kesehatan. Di atas kertas, kita mencatat banyak kemajuan: rumah sakit megah berdiri di berbagai kota, puskesmas tersebar hingga pelosok, anggaran kesehatan terus naik hingga Rp187 triliun (APBN 2024), bahkan dokter dan tenaga medis kian banyak jumlahnya.

Namun di balik semua itu, realitas berkata lain: rakyat justru semakin sakit.

Menurut BPS (Susenas 2023), sekitar 8–9% penduduk melaporkan keluhan sakit dalam sebulan terakhir—setara dengan lebih dari 25 juta jiwa. Prevalensi penyakit kronis juga melonjak: hipertensi mencapai 30,8% pada orang dewasa, diabetes 11,7% pada usia ≥15 tahun, sementara TBC mencatat hampir 1 juta kasus baru per tahun. Anak-anak kita pun masih bergulat dengan stunting 21,6%, jauh dari target WHO <15%.

Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, ini berarti puluhan juta rakyat sakit setiap bulan, ratusan ribu terkena penyakit menular baru setiap tahun, dan sepertiga orang dewasa hidup dengan penyakit kronis.

Bagaimana mungkin negeri dengan biodiversitas obat terbesar kedua di dunia justru mengimpor Rp37 triliun bahan baku farmasi dari India dan Tiongkok setiap tahun. Bagaimana bisa kita memiliki lebih dari 300 ribu tenaga medis, tetapi distribusinya timpang—60% terkonsentrasi di kota besar, sementara lebih dari 1.200 puskesmas tidak memiliki dokter tetap, bahkan ratusan puskesmas di wilayah 3T tidak ada dokter sama sekali?

Inilah wajah nyata dari sistem yang keliru arah:
🔴 Farmasi kita bergantung pada impor, padahal kekayaan hayati lokal melimpah.
🔴 Dokter banyak, tapi menumpuk di kota besar.
🔴 Obat tersedia, tetapi penyakit tidak reda.
🔴 Anggaran naik, tapi rakyat kecil tetap tak merasakan manfaat.
🔴 BPJS sibuk dengan klaim dan birokrasi, bukan pelayanan yang memanusiakan.
🔴 Rumah sakit negeri meniru swasta, sehingga rakyat miskin tetap jadi objek, bukan subjek.

Masalah kita bukan sekadar kurang dana atau kurang dokter, melainkan tata kelola sistem yang sakit. Puskesmas lebih sibuk dengan laporan daripada melayani rakyat. Kader Posyandu yang berjuta-juta jumlahnya minim pelatihan, tanpa perlindungan hukum, bahkan sering dianggap hanya pelengkap laporan. Pasien pun kerap diperlakukan sebagai nomor antrean, bukan manusia dengan martabat.

Sistem ini terlalu berat sebelah: lebih sibuk mengobati daripada mencegah. Obat menjadi panggung utama, sementara pola hidup sehat, gizi, sanitasi, dan pendidikan keluarga diabaikan. Akibatnya, rakyat makin bergantung pada resep dan tindakan medis, tanpa pernah sungguh-sungguh sembuh.

Padahal Islam sejak awal telah menegaskan bahwa sehat adalah amanah. Rasulullah ﷺ mengajarkan: “Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang” (HR. Tirmidzi),

“At-thahūr syathrul īmān” – kebersihan adalah separuh iman (HR. Muslim).

Sehat bukan sekadar urusan klinis, tapi bagian dari iman, akhlak, dan peradaban.

Lalu, apa jalan keluarnya?

Indonesia harus berani melakukan reformasi sistemik:
🌱 Membangun kemandirian farmasi nasional berbasis tanaman obat lokal, agar tidak selamanya tergantung impor.
👩‍⚕️ Mendistribusikan tenaga medis secara adil, dengan insentif layak bagi yang bertugas di 3T.
💧 Mengalihkan anggaran dari kuratif ke preventif, fokus pada gizi anak, sanitasi, dan edukasi keluarga.
🏥 Mereformasi BPJS dan RSUD, agar kembali menjadi layanan sosial, bukan mesin bisnis pemerintah daerah.
🕌 Mengintegrasikan nilai Islam dan budaya lokal dalam gaya hidup sehat, melalui masjid, pesantren, dan komunitas desa.

Karena sesungguhnya, bangsa yang hebat bukanlah bangsa dengan rumah sakit terbesar, melainkan bangsa dengan rakyat yang jarang perlu masuk rumah sakit. Sehat bukanlah hasil dari resep dokter semata, tapi dari cara hidup, cara berpikir, dan nilai yang kita jalani bersama.

Kini saatnya rakyat tidak lagi dijadikan objek, tapi subjek utama kesehatan: keluarga yang sadar gizi, kader desa yang berdaya, masyarakat yang mandiri, dan umat yang menjadikan sehat sebagai bagian dari ibadah.

📌 Mari hentikan paradoks ini. Jangan biarkan kesehatan hanya menjadi industri yang membuat rakyat menjadi konsumen abadi. Saatnya kita menulis ulang sejarah kesehatan Indonesia—sebuah sistem yang sehat dalam tubuh, adil dalam layanan, dan beradab dalam nilai.

“Bangsa yang besar bukan diukur dari seberapa banyak rumah sakitnya, tetapi dari seberapa banyak warganya yang tidak perlu ke rumah sakit karena sudah hidup sehat.”

📖 Untuk membaca artikel lengkap Bab I–IX dengan data, analisis, dan peta jalan kesehatan nasional, silakan klik di sini: https://www.facebook.com/share/1GQZkbBMB4/?mibextid=wwXIfr