Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.777,0 triliun

JAKARTA-kanalsembilan.com

Direktur Eksekutif​ Departemen K omunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakosom mengatakan Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.777,0 triliun atau 63,4% dari target APBN 2024, terkontraksi 2,5% yoy.

Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.196,5 triliun, terkontraksi 4,0% yoy, dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas dan peningkatan restitusi. Sementara, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp183,2 triliun, tumbuh 6,8% yoy dipengaruhi relaksasi ekspor komoditas tembaga serta kenaikan produksi hasil tembakau golongan II dan III. Di sisi lain, realisasi PNBP mencapai Rp383,8 triliun, terkontraksi 4,8% yoy, terutama dipengaruhi oleh kurang optimalnya lifting migas serta moderasi harga mineral dan batu bara.

Realisasi belanja negara mencapai Rp1.930,7 triliun atau tumbuh tinggi 15,3% yoy, terutama untuk menopang berbagai agenda pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat. Realisasi belanja negara meliputi realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.368,5 triliun, tumbuh 16,9% yoy dan realisasi transfer ke daerah yang mencapai Rp562,1 triliun, tumbuh 11,6% yoy.

Peningkatan realisasi belanja negara terutama untuk pelaksanaan berbagai program yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, termasuk program perlinsos, subsidi, dan infrastruktur. Selain itu, belanja negara dimanfaatkan untuk dukungan kegiatan Pemilu 2024, pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri (termasuk THR, gaji 13, dan kenaikan gaji), serta dukungan untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp291,9 triliun atau 55,8% dari APBN. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi pembiayaan utang yang mencapai Rp347,6 triliun (53,6% dari target APBN 2024 yang sebesar Rp648,1 triliun), meliputi penerbitan SBN (neto) sebesar Rp310,4 triliun dan pinjaman (neto) sebesar Rp37,2 triliun.

Pembiayaan utang masih on-track untuk memenuhi kebutuhan APBN tahun berjalan. Pengelolaan pembiayaan utang dilaksanakan secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan outlook defisit APBN dan likuiditas Pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan dan menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko utang.

Sementara itu, pembiayaan investasi telah direalisasikan, antara lain untuk mendukung peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi MBR, peningkatan infrastruktur, dan penguatan kualitas SDM. Adapun kinerja pasar SBN cenderung membaik setelah mengalami kenaikan 53 bps di sepanjang triwulan I dan II 2024.

Hal ini tecermin dari yield SBN seri benchmark 10 tahun turun 60 bps selama triwulan III ke level 6,43%, dipengaruhi oleh turunnya yield US Treasury, FFR, dan BI–Rate. Investor nonresiden membukukan net inflow ke SBN sebesar Rp62,49 triliun selama triwulan III–2024. Dengan perkembangan tersebut, pada akhir triwulan III kepemilikan investor nonresiden di SBN menjadi Rp870,58 triliun (net inflow Rp28,53 triliun ytd).

Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global yang eskalatif. Upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat ditempuh antara lain melalui:

• 1. Program perlindungan sosial, antara lain dengan program Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan subsidi energi. Selain itu, dilakukan juga upaya stabilisasi harga pangan serta pemberian bantuan alat mesin dan pertanian.
  2. Stimulus fiskal bagi sektor strategis yang mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi terus diberikan. Penguatan insentif fiskal untuk sektor perumahan direalisasikan melalui relaksasi PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) dari 50% menjadi 100% untuk periode September hingga Desember 2024. Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan peningkatan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi MBR, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi.
  3. Dukungan akselerasi transformasi industri, khususnya sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif fiskal guna memperkuat rantai pasok global, peningkatan ekspor, serta menciptakan lapangan kerja dengan upah layak. Untuk melindungi industri tekstil nasional, Pemerintah juga memberlakukan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain dan terhadap impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, masing-masing selama tiga tahun. Kebijakan-kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
  4. Penguatan ketahanan fiskal, melalui pengelolaan fiskal yang prudent serta menjaga cash buffer di level yang memadai untuk mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih relatif tinggi.
• BI terus memperkuat respons bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter mulai diseimbangkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability) dan mendorong pertumbuhan (pro-growth), sedangkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth).
• Sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75.
• Selanjutnya, pada Oktober 2024, RDG BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga kebijakan pada level yang sama. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus kebijakan moneter jangka pendek pada stabilitas nilai tukar Rupiah karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Direktur Eksekutif​ Departemen Komunikasi BI mengatakan  Ramdan Denny Prakoso ke
depan, BI terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan dengan tetap memperhatikan prospek inflasi, nilai tukar Rupiah, dan pertumbuhan ekonomi. BI terus memperkuat strategi operasi moneter pro-market untuk menarik berlanjutnya aliran masuk modal asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dan efektivitas transmisi kebijakan moneter dengan:

• (a) menjaga struktur suku bunga di pasar uang Rupiah untuk daya tarik imbal hasil bagi aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik;
• (b) mengoptimalkan SRBI, SVBI, dan SUVBI;
• (c) memperkuat strategi transaksi term-repo dan swap valas yang kompetitif; dan
• (d) memperkuat peran Primary Dealer (PD) untuk semakin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar. BI juga terus memperkuat strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan SBN di pasar sekunder. (za).