Musyawarah Nasional Istimewa (Munas Istimewa) Harakah Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia (Harakah Bakomubin) digelar secara hybrid di Wisma Persaudaraan Haji Indonesia (PHI), Jakarta, pada 14-15 Februari 2026. Acara ini dihadiri pengurus DPP, wilayah, dan daerah secara offline maupun online, serta dibuka oleh Ketua DPP Dr. KH. MS. Suhary, AM., MA.
Latar Belakang Perubahan Nama
Organisasi awalnya bernama Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia (Bakomubin), didirikan pada 1996 melalui silaturahmi nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, dengan Ketua Umum pertama Dr. KH. Toto Tasmara dan Sekjen Drs. KH. Tatang M. Natsir Fathuddin.
Legalitas SK Kemenkumham diperoleh Maret 2017 di bawah Ketua Umum Prof. Dr. KH. Dedi Ismatullah dan Sekjen H. Abdurrahman Tardjo, SH., MH. Namun, muncul dualisme karena SK serupa diterbitkan Agustus 2017 untuk pihak lain, menyebabkan kendala operasional di daerah.
Majelis Syuro memutuskan penambahan “Harakah” untuk menghindari dualisme, diikuti Rapat Pleno Diperluas DPP dan DPW pada Oktober 2025. Legalitas baru kini telah disahkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM serta rekomendasi Dirjen Bimas Islam Kemenag, menegaskan status resmi tanpa dualisme.
Keputusan Utama Munas Istimewa
Munas Istimewa fokus pada satu agenda: perubahan nama resmi menjadi Harakah Bakomubin untuk periode 2025-2030. Keputusan mencakup perubahan logo baru dengan elemen “Lillah” (berorientasi pada Allah), Alif (simbol istiqamah), dan motto “Berkhidmat, Dakwah, Tarbiyah, Islahul Ummah”.
Wilayah dan daerah wajib menyesuaikan nama, atribut, kop surat, serta logo seragam, dilengkapi rekomendasi Kemenag untuk koordinasi dengan pemerintah dan Kesbangpol.
Program Unggulan dan Rencana Ke Depan
Program prioritas meliputi:
Pelatihan Kader Muballigh Bela Negara (PMKBN) untuk membentuk muballigh berwawasan keislaman dan kebangsaan.
Halaqah Muballigh Internasional dengan utusan organisasi dakwah dunia Islam.
Kerja sama dengan Kemenkumham untuk pembinaan napi di lapas, serta MoU dengan Kemhan untuk gerakan bela negara.
Ke depan, organisasi akan audiensi dengan MUI, Menhan, Mendagri, Menkumham, dan Presiden, sambil melanjutkan dialog kebangsaan, sosialisasi 4 Pilar MPR, serta dukungan dari tokoh seperti Zulkifli Hasan dan Yusril Ihza Mahendra.
Perubahan nama tidak memutus sejarah organisasi, melainkan kelanjutan dari fondasi 1996.
