Oleh: Mangesti Waluyo Sedjati
Sekjen DPP Al-Ittihadiyah | Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah | KPEU MUI Pusat
Sidoarjo, 13 Oktober 2025
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua
Kolonialisme hari ini tidak datang dengan kapal dan meriam; ia datang lewat server, lisensi, paten, dan kontrak cloud. Kalau dulu tubuh bangsa bisa ditaklukkan, kini yang terancam adalah data kesehatan, rantai pasok obat, dan hak kita menentukan standar teknologi di negeri sendiri. Wajahnya rapi, berjas putih, seolah modern tapi biaya membengkak, standar dikunci, dan keputusan strategis didikte dari luar.
Kita memang melesat: RME (rekam medis elektronik) diwajibkan secara nasional, integrasi SATUSEHAT makin luas, pusat data baru bermunculan, dan raksasa teknologi menanam investasi. Tapi di balik pencapaian itu, “mesinnya” belum sepenuhnya kita pegang.
Sebagian infrastruktur masih bergantung pada cloud global dan lisensi tertutup; >85–90% bahan baku obat (API) masih impor; aturan privasi (UU PDP) sudah berlaku penuh, namun penegakan dan tooling teknisnya masih dikuatkan. Inilah kolonialisme baru: tampak canggih, ketergantungan jadi tali temalinya.
Apa risikonya buat rakyat?
1). Harga obat & layanan naik karena bahan baku impor dan royalti lisensi tagihan rumah sakit ikut sesak; JKN ikut tertekan.
2). Kesenjangan daerah melebar: rumah sakit besar mudah mengakses alat dan software berlisensi, sementara daerah tertinggal terpental oleh harga, bandwidth, dan lisensi.
3). Data kesehatan jadi komoditas: tanpa tata kelola kuat, rekam medis bisa diperdagangkan untuk riset/pemasaran tanpa nilai balik yang adil bagi pasien dan negara.
4). Kemandirian ilmu melemah: kita sibuk “menggunakan API”, bukan membangun inti teknologi; nilai tambah & IP lari ke luar, devisa bocor lewat lisensi dan egress fee.
Kenapa ini terjadi? Ketergantungan yang “didesain”:
(1) Data/Cloud. Tiga raksasa cloud mendominasi pasar global. Jika arsitektur kesehatan tidak multi-vendor dan tidak interoperabel sejak awal, kita terjebak vendor lock-in: pindah mahal, standar dikunci, data susah portabel.
(2) Farmasi/Alkes. API, reagen, hingga instrumen strategis masih impor; lisensi dan supply shock global menentukan harga & ketersediaan di sini.
(3) Pembiayaan & kebijakan. Program berbasis pinjaman/hibah asing membantu, tapi arah reformasi mudah mengikuti “menu donor”, bukan murni kebutuhan rakyat.
Lalu bagaimana jalan keluarnya? Kita tidak anti-kolaborasi kita pro-kedaulatan.
1). Kedaulatan data & teknologi. Data di negeri, nilai di negeri: bangun sovereign cloud kesehatan (multi-vendor, residensi data di Indonesia), enkripsi & key management di yurisdiksi nasional, audit trail ketat, dan interoperabilitas (HL7-FHIR, DICOM). Terapkan data spaces ala Gaia-X: policy-enforced sharing antar RS–lab–BPJS–daerah. UU PDP jadi pagar, bukan pajangan.
2). Industri obat & alkes yang serius. Naik kelas dari fill-finish ke drug substance dan API. Bentuk konsorsium riset (kampus–BRIN–BUMN–startup–pesantren riset) untuk API prioritas, biosimilar, diagnostik. TKDN bertahap (bukan tempel label), value-based procurement, dan tech-transfer dengan co-ownership IP, bukan sekadar reseller.
3). Pembiayaan yang memerdekakan. Kurangi ketergantungan kebijakan pada pinjaman. Blended finance dengan SWF (INA/Danantara) + APBN terbatas + green/impact loans, dilengkapi ZISWAF & CSR syariah untuk health equity, riset, dan infrastruktur data. Kontrak offtake compute 3–5 tahun menurunkan tarif GPU agar AI klinis (teleradiologi, NLP rekam medis, triase puskesmas) terjangkau.
4). Etika & akhlak sebagai “operating system”. Human-in-the-loop wajib pada keputusan bermakna (diagnosis, bantuan sosial). Model cards, uji bias, red-teaming, dan disclosure insiden 72 jam. Dewan etik multi-pihak (ulama, klinisi, teknolog, difabel, pemda) memastikan AI adil, amanah, dan berpihak pada yang rentan.
5). Energi & efisiensi. AI melahap listrik; pusat data harus hijau sejak desain (target PUE ≤ 1,3, renewable PPA), supaya biaya compute turun bukan malah menekan layanan.
Agar tidak berhenti di wacana, pasang KPI yang menggigit dalam 24–36 bulan:
(1) Biaya inferensi/model lokal turun ≥40% (national GPU pool + offtake + efisiensi energi).
(2) 100.000 talenta AI/health data per tahun (fokus MLOps, data engineering, evaluasi & keselamatan model).
(3) 1.000 proyek AI pemerintah-daerah (kesehatan–pendidikan–administrasi) lewat skema challenge-to-deployment (tantangan → sandbox → kontrak produksi).
(4) 10 data spaces nasional (kesehatan, pendidikan, pangan, maritim, energi…), residensi data tegas, audit independen triwulan.
(5) Zero major breach di pilot health data space selama 12 bulan; time-to-detect/respond < 24/72 jam.
Nilai yang menuntun kita jelas:
“Dan Allah tidak akan memberi jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. (QS. An-Nisā’: 141)
Non-dominasi adalah prinsip kebijakan.
“Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.” (HR. Bukhari & Muslim)
Produksi, memberi, memimpin, bukan sekadar membeli dan bergantung.
Itulah maqāṣid kita: menjaga jiwa, harta, akal, dan martabat lewat kebijakan yang berdaulat, terbuka, dan interoperabel.
Bayangkan dampak konkretnya yang terasa di puskesmas, RS pendidikan, dan UMKM health-tech:
• Antrean lebih singkat, stok obat esensial stabil, teleradiologi menjangkau desa.
• Compute murah & etis untuk kampus/daerahriset jalan, bukan sekadar poster.
• Produk lokal (API, diagnostik) lolos HTA dan masuk e-catalog, harga lebih adil, akses lebih merata.
Itu semua bisa terjadi kalau desainnya kita pegang.
Sahabat, kolonialisme baru tidak menghardik di pelabuhan; ia bersembunyi di SLA, license clause, egress fee, dan format data yang tak portabel. Jalan sehat kita: data di negeri, produksi di negeri, pembiayaan dikuatkan di negeri, dan teknologi dijalankan dengan etika serta iman.
Ayo bareng-bareng:
1). Pemerintah & regulator tetapkan residensi data, percepat sandbox klinis, rapikan *procurement berbasis nilai.
2). SWF/BUMN/industri* komitmen co-funding untuk API prioritas, diagnostik lokal, sovereign cloud kesehatan.
3). Kampus, BRIN, pesantren riset bentuk konsorsium problem-driven, rilis dataset & benchmark etis.
4). BAZNAS/BWI/filantropi arahkan ZISWAF & CSR syariah ke health equity dan endowment riset yang transparan.
5). Nakes & mahasiswa kuasai data governance, AI klinis, farmakoekonomi, procurement ethics; jadilah generasi tangan-di-atas.
6). Masyarakat rawat budaya amanah data: pahami hak privasi, berikan consent yang sadar, dukung produk bermutu buatan negeri.
Kesehatan yang kuat butuh sistem yang merdeka; kemerdekaan yang kokoh butuh akhlak yang bekerja.
Kalau server, lisensi, dan data kita amanah; kalau obat & alat kritikal kuat dan terjangkau; kalau AI klinis adil, diaudit, dan diawasi manusia Indonesia berdiri sebagai “tangan di atas”: memberi, mengarah, dan menetapkan standar.
Terima kasih sudah membaca sampai sini 🙏
Silakan teruskan ke keluarga & rekan jika bermanfaat. Versi lengkap Bab I s.d. Bab VII bisa dibaca di FaceBook: https://www.facebook.com/share/p/1CuQHC2sAm/
_InsyaaAllah besuk di lanjutkan ke
*SERIAL 4* tentang_ *”BPJS DAN BEBAN RAKYAT KECIL: Ketika Iuran Jadi Kewajiban, Tapi Pelayanan Masih Jadi Pilihan”*
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
