Oleh: Mangesti Waluyo Sedjati
Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah | Sekjen DPP Al-Ittihadiyah
Surabaya, 10 September 2025
⸻
Assalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh
Sahabat mulia, semoga kita semua selalu dalam limpahan kesehatan, keberkahan, dan semangat juang.
Hari ini, dunia menghadapi polycrisis: perubahan iklim (climate change), ketimpangan ekonomi (economic inequality), konflik geopolitik (geopolitical instability), dan disrupsi teknologi (technological disruption). Semua saling terkait, membuat sistem global rapuh. Dalam situasi ini, ESG (Environmental, Social, and Governance) menjadi bahasa global untuk mengukur keberlanjutan, sementara Islamic Social Finance (ISF)—yang mencakup zakat, infak, sedekah, wakaf, qard hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga), hingga inovasi seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)—menjadi ruh etika yang memastikan keberlanjutan tidak kehilangan kemanusiaan.
Di tingkat internasional, International Sustainability Standards Board (ISSB) telah menetapkan IFRS S1–S2 (International Financial Reporting Standards – General Sustainability-related Disclosures & Climate-related Disclosures) sebagai standar dasar investor. Di Uni Eropa, berlaku Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dengan standar teknis European Sustainability Reporting Standards (ESRS) yang menuntut double materiality (materialitas finansial dan dampak sosial-lingkungan). Sementara itu di Amerika Serikat, aturan iklim dari Securities and Exchange Commission (SEC) masih belum jelas. Namun demikian, investor global tetap menuntut data kredibel.
Indonesia sebenarnya punya fondasi kuat: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 51/2017 mewajibkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025) merapikan ekosistem. Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) menyediakan kamus klasifikasi hijau–transisi. Dan POJK 18/2023 memperluas instrumen pasar menjadi green, social, sustainability bonds & sukuk, termasuk sukuk wakaf. Kerangka sudah siap, tinggal diisi dengan program yang berdampak dan bisa diaudit.
Data terbaru bicara lantang:
• Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lain (ZIS–DSKL) 2024: Rp40,5 triliun
• Wakaf uang akumulatif: Rp3,02 triliun
• Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): 13 seri, Rp1,16 triliun
• Green & Sustainable Development Goals (SDG) Sukuk Indonesia: terus diakui dunia
Namun kebutuhan jauh lebih besar. Karena itu, kita butuh mesin penerjemah nilai menjadi angka yang bisa diaudit: MEIP (Maqāṣid–ESG Integration Pathway).
MEIP menekankan empat metrik bintang utama (north-star metrics):
1️⃣ Kenaikan pendapatan rumah tangga
2️⃣ Pekerjaan tercipta/terselamatkan dalam bentuk Full-Time Equivalent (FTE)
3️⃣ Hari sekolah tambahan & Learning-Adjusted Years of Schooling (LAYS)
4️⃣ Emisi tonne of Carbon Dioxide Equivalent (tCO₂e) yang dihindari/dikurangi
Pengukuran dilakukan dengan standar global: GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) dan IPCC AR6 (Intergovernmental Panel on Climate Change Assessment Report ke-6) untuk iklim; indikator SDGs (Sustainable Development Goals) dan WHO (World Health Organization) untuk air & kesehatan; serta panduan ICMA (International Capital Market Association) untuk pelaporan dampak (impact reporting). Hasilnya: satu sumber data untuk banyak rezim pelaporan, tanpa duplikasi.
Namun, label syariah atau ESG tanpa bukti hanya akan melahirkan green/social-washing. Karena itu tata kelola harus diperkuat: gunakan standar AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)—GS-1 (Shari’ah Governance Framework), GS-12 (Sukuk Governance), GS-13 (Waqf Governance). Terapkan juga prinsip IFSB-30 (Islamic Financial Services Board – Revised Guiding Principles on Corporate Governance for Islamic Financial Institutions). Di ranah digital, patuhi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27/2022 dan ISO/IEC 27001:2022 (Information Security Management System). Intinya: amanah dalam dana, objektif dalam data, tegas dalam verifikasi.
Langkah konkret yang bisa ditempuh:
✅ Harmonisasi ISSB–CSRD → gunakan panduan interoperabilitas agar satu sumber data melayani keduanya.
✅ Standarkan metrik dampak ISF → pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, emisi.
✅ Perbesar Green/SDG Sukuk dan CWLS → blended finance untuk air bersih, kesehatan, energi bersih, pendidikan vokasi.
✅ Perkuat tata kelola syariah–ESG → AAOIFI & IFSB sebagai tulang punggung.
✅ Perluas zakat digital + insentif pajak→ pre-fill SPT, auto-debit, QRIS resmi untuk memperluas basis muzaki.
✅ Bangun Shared Data Room ISF Nasional → satu data, interoperabel, aman, siap diaudit.
Sahabat semua, Islamic Social Finance adalah jembatan nilai–pasar. Ia menjaga jiwa, harta, akal, dan generasi, sambil berbicara dalam bahasa angka yang dipercaya investor, auditor, dan regulator. Bila ruh maqāṣid disambungkan ke bahasa ESG, Indonesia bukan hanya compliant, tetapi bisa memimpin.
Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sudah membuktikan filantropi umat bisa membiayai sekolah, klinik, dan UMKM. Green & SDG Sukuk sudah menutup sebagian climate finance gap. Kini saatnya disiplin data, tata kelola yang kokoh, dan keberanian mengeksekusi.
Mari mulai dengan aksi kecil pekan ini: tetapkan empat north-star metrics di program, atau dukung pilot CWLS untuk sektor air, kesehatan, dan pendidikan. Bila setiap lembaga bergerak, Indonesia bisa menjadi role model global integrasi ISF–ESG.
Baca versi lengkap (Bab I–X) dengan data, referensi, dan playbook implementasi di Facebook saya:
👉 https://www.facebook.com/share/p/19Xkm9cL32/(tautan)
Wallāhu a‘lam. Semoga Allah memudahkan langkah kita: istiqāmah dalam data, adil dalam dampak, amanah dalam tata kelola.
Wassalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh.
