Oleh: Mangesti Waluyo Sedjati
Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah | Sekjen DPP Al-Ittihadiyah
Sidoarjo, 8 September 2025
Assalāmu’alaikum warahmatullāhi wabarakātuh, sahabat yang saya hormati 👋
Hari ini saya ingin mengajak kita semua menoleh pada sebuah kenyataan yang sering tersembunyi di balik laporan angka: pajak yang kita bayar ternyata lebih banyak habis untuk bunga utang daripada untuk sekolah anak-anak kita, rumah sakit, atau riset masa depan bangsa.
Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin pilihan politik: apakah kita mau terus membangun dengan gaya yang mahal, atau mulai menata dengan karya yang produktif?
⸻
🔎 Pokok Masalah (Kenapa Kita Harus Peduli?)
Tahun 2025, 23,9% penerimaan pajak habis hanya untuk membayar bunga utang—belum termasuk cicilan pokoknya. Artinya, dari setiap Rp100 yang Anda setor sebagai pajak, ±Rp24 langsung lenyap untuk membayar masa lalu.
➡️ Ruang bagi pendidikan, kesehatan, riset, dan pelayanan publik semakin menyempit.
➡️ Jika pola ini terus berlanjut, 2026 Indonesia berisiko melewati ambang batas internasional ±25%—zona berbahaya di mana belanja publik makin terjepit.
⸻
🧠 Analogi Sederhana
Bayangkan gaji keluarga Rp10 juta/bulan, lalu Rp2,4 juta rutin hilang hanya untuk bunga kartu kredit. Belum cicilan pokok, belum biaya sekolah anak. Inilah posisi fiskal kita hari ini.
⸻
📈 Fakta Tren & Akar Tekanan
* Utang 2014–2024 melonjak ±3×, sementara ekonomi tumbuh ±2×.
* Biaya bunga 2025 ±Rp552,1 T menyedot seperempat pajak; 2026 diproyeksikan naik.
* DSR (interest-to-tax) yang merangkak ke kisaran 23–27% adalah alarm—tanda ruang APBN terpenjara untuk bayar masa lalu.
⸻
🏗️ Sindrom “Proyek Prestise” (Banyak Gaya, Minim Karya)
Sejumlah megaproyek berbiaya raksasa—Kertajati, Mandalika, Patimban, Tol Trans-Sumatra, Kereta Cepat, IKN—menampilkan pola serupa:
Biaya dan utang membengkak → pemanfaatan jauh di bawah target → BUMN disuntik terus → APBN tertekan → bunga utang kian berat.
➡️ Opportunity cost: setiap Rp1 triliun ke proyek prestise berarti Rp1 triliun lebih sedikit untuk sekolah, puskesmas, air bersih, riset.
⸻
⚖️ Paradoks Nikel & Fiskal
Di saat rakyat dan UMKM tetap bayar pajak (PPN harian, PPh final UMKM 0,5% omzet), investor smelter besar menikmati tax holiday 15–20 tahun.
* Royalti/PNBP memang ada, tapi PPh Badan nyaris nihil selama masa holiday.
* Hasilnya: rakyat menutup bunga utang, sementara korporasi besar mendapat “pesta gratis” fiskal.
* Ditambah subsidi energi yang sebagian besar dinikmati kelas menengah-atas—beban APBN makin berat, keadilan fiskal merosot.
⸻
📜 Pelajaran Sejarah (Ali Wardhana & Widjojo Nitisastro)
Era 1970-an menunjukkan tiga kunci: disiplin fiskal, kredibilitas, dan utang untuk sektor produktif (pangan, pendidikan dasar, puskesmas, infrastruktur dasar).
Hasilnya: kepercayaan internasional menguat, Indonesia keluar dari krisis, dan swasembada pangan tercapai.
➡️ Kontras hari ini: proyek prestise, belanja pencitraan, tax-expenditure membengkak, dan DSR menanjak—kepercayaan publik & pasar berisiko turun.
⸻
🧭 *Rekomendasi Strategis (Actionable & Measurable)
1. Reformasi Pajak yang Adil & Efektif
* Terapkan top-up tax 15% (OECD Pillar Two) agar penerima holiday tetap bayar pajak minimum.
* Sunset review insentif—pertahankan yang terbukti menambah investasi & kerja berkualitas, hapus yang tidak.
* Ekstensifikasi cukai MBDK & plastik bertahap; pajak karbon fase awal dengan bantalan untuk rentan.
→ Target: Tax-to-GDP ≥13% (2029) tanpa mematikan UMKM.
2. Audit & Re-focus Proyek Modal
* Moratorium selektif proyek mercusuar yang under-utilized.
* Wajib CBA independen & stage-gate; publikasikan ringkasan (transparan).
* _Asset recycling* (jual sebagian aset matang) untuk turunkan utang mahal.
→ Target: porsi capex untuk layanan dasar ≥60% (air, sekolah, puskesmas, irigasi).
3. Diversifikasi Penerimaan Non-Pajak (PNBP) & Resource Rent
* Sliding royalty / resource-rent tax yang counter-cyclical; windfall tidak bocor.
* Lelang spektrum digital & kebijakan dividen BUMN berbasis kinerja.
4. Manajemen Utang Transparan & Kredibel
* Tetapkan MTDS dengan targets: interest-to-tax <20%, FX share <30%, ATM >8 tahun.
* Luncurkan Debt Dashboard publik (profil jatuh tempo, kupon, rencana buyback, simulasi risiko).
* Fiscal rule dua pilar: primary deficit ≤0,5% PDB (2026) → surplus primer ≥0% (mulai 2027).
→ Indikator: ATM +1,5 tahun, FX debt −5ppt, surplus primer tercapai.
⸻
🛠️ Solusi Konkret (Tahapan Waktu)
* 0–12 bulan: rem darurat fiskal—moratorium proyek mercusuar yang belum layak, reprofiling/buyback SBN berkupon mahal, rem otomatis belanja non-prioritas jika interest-to-tax >22%.
* 12–36 bulan: keseimbangan struktur—resource-rent progresif, PPP berbasis outcome untuk gizi/air/sekolah, top-up tax untuk netralisasi holiday.
* ≥3 tahun: nilai tambah & SDM—dorong hilirisasi melampaui smelter (precursor-battery-EV-recycling), vokasi dual system dengan industri, fiscal council independen.
⸻
🫶 Suara Rakyat (Refleksi “Yu Sarmi”)
“Bangsa bijak bukan bangsa yang banyak gaya, tapi yang banyak karya.”
Jangan terpikat kembang api dan melupakan dapur publik. Prioritaskan: air bersih, sekolah bagus, puskesmas siaga, logistik pangan murah.
Pertanyaan Yu Sarmi yang menohok namun santun:
“Ngopo abot-abot neng pundak cilik, nek sing gede entuk libur pajak?”
(Mengapa beban berat di pundak kecil, sementara yang besar libur pajak?)
⸻
🧩 Inti Pilihan Bangsa (Sekarang, Bukan Nanti)
Kita bisa terus hidup gaya—proyek glamor, holiday panjang, subsidi salah sasaran—dan membiarkan DSR menjerat.
Atau kita memilih hidup karya—adil dalam pajak, produktif dalam belanja, transparan dalam utang—sehingga DSR turun <20%, dan ruang APBN kembali untuk pendidikan, kesehatan, dan riset.
⸻
🙏 Penutup
Sahabat semua, kemandirian fiskal adalah kedaulatan bangsa.
Setiap rupiah bunga yang kita bayar adalah ruang belajar yang hilang, obat yang tertunda, jalan desa yang belum dikerjakan.
Mari kita pilih karya di atas gaya, manfaat di atas pencitraan, dan keberanian menunda yang belum layak demi masa depan anak-cucu kita.
Wa’alaikumussalām warahmatullāhi wabarakātuh.
Baca versi lengkap (Bab I–Bab IX) di tautan FB: https://www.facebook.com/share/p/1CyGw48kQj/
Silakan share bila bermanfaat—biar lebih banyak yang paham, lalu bersama-sama mendorong kebijakan yang adil, produktif, dan transparan.
