Oleh: Mangesti Waluyo Sedjati
Sekjen DPP Al-Ittihadiyah | Pengkaji Konstitusi & Ekonomi Politik Berbasis Pancasila
Sidoarjo, 8 April 2025
I. Pendahuluan: Ketika Sang Arsitek Globalisasi Justru Menutup Diri
Selama lebih dari 70 tahun pasca-Perang Dunia II, Amerika Serikat menjadi motor utama globalisasi ekonomi. Mereka membangun institusi global seperti IMF, World Bank, dan WTO untuk memfasilitasi arsitektur pasar bebas dunia. Namun, ketika Donald J. Trump naik ke tampuk kekuasaan pada 2016, arah angin berubah.
Dengan slogan “Make America Great Again” dan kebijakan “Buy American, Hire American”, Trump memperkenalkan kembali economic nationalism. Kebijakan-kebijakan seperti tarif bea masuk tinggi, represif terhadap impor China, dan penarikan perusahaan Amerika kembali ke tanah air (reshoring) menjadi bagian dari strategi membangun kedaulatan ekonomi nasional.
Menurut data U.S. Census Bureau, defisit perdagangan Amerika terhadap China sempat menurun dari USD 419 miliar pada 2018 menjadi USD 308 miliar pada 2020 karena tarif dan pengalihan rantai pasok. Trump menunjukkan bahwa proteksionisme bukan momok; ia bisa menjadi alat strategis untuk menyembuhkan luka deindustrialisasi, menumbuhkan lapangan kerja, dan melindungi pekerja domestik.
II. Deindustrialisasi Indonesia: Sebuah Realitas Pahit
1. Struktur Ekspor yang Rapuh
Indonesia mengalami ketergantungan struktural pada ekspor komoditas mentah. Menurut BPS (2023), lebih dari 60% nilai ekspor Indonesia berasal dari:
• Batu bara: USD 38,8 miliar
• Minyak kelapa sawit (CPO): USD 26,5 miliar
• Bijih nikel, tembaga, dan bauksit: USD 12,3 miliar
Sebaliknya, ekspor barang manufaktur bernilai tambah masih rendah, dan bahkan cenderung stagnan. Contohnya, kontribusi ekspor elektronik Indonesia hanya sekitar USD 10 miliar pada 2022, jauh di bawah Vietnam (USD 114 miliar) atau Malaysia (USD 92 miliar).
2. Penurunan Kontribusi Manufaktur terhadap PDB
Sektor manufaktur Indonesia mengalami penurunan drastis:
• Tahun 2001: kontribusi manufaktur terhadap PDB = 29,05%
• Tahun 2023: kontribusi manufaktur turun menjadi 18,25%
(Sumber: World Bank Development Indicators, 2024)
Fenomena ini dikenal sebagai “premature deindustrialization” (Rodrik, 2015) — kondisi di mana negara mengalami penurunan sektor industri sebelum mencapai level pendapatan menengah ke atas. Hal ini mempersulit pencapaian pertumbuhan jangka panjang, memperlebar kesenjangan, dan mempersempit peluang kerja berkualitas.
3. Dampak di Lapangan
a. Sektor Tekstil dan Garmen
• Industri ini sempat menyerap 3 juta pekerja langsung.
• Namun, antara 2019–2023, lebih dari 107.000 pekerja di sektor ini terkena PHK.
• Penyebab utama: banjir impor dari China, India, dan Bangladesh (API, 2024).
b. Sektor Elektronik
• Merek lokal seperti Polytron kini hanya bertahan di niche market.
• Panasonic menutup pabrik pendingin ruangan di Indonesia tahun 2019.
• Toshiba hengkang dari pasar Indonesia pada 2018.
• Impor elektronik China naik dari USD 3,8 miliar (2010) menjadi USD 9,7 miliar (2023) (Data: UN COMTRADE & BPS).
c. UMKM Terdesak Barang Impor
• 95% UMKM Indonesia mengeluh tak mampu bersaing harga dengan barang impor, khususnya dari China (LPEM FEB UI, 2023).
• Pasar e-commerce dipenuhi barang murah dari luar, dengan 65% berasal dari produk non-lokal (Katadata Insight Center, 2022).
III. Globalisasi: Bukan Gelanggang Netral, Tapi Medan Perang
1. Narasi Palsu Pasar Bebas
Slogan seperti “kompetisi sehat” atau “pasar bebas” nyatanya hanya berlaku bagi negara lemah. Negara-negara kuat justru memasang berbagai tameng proteksi untuk melindungi sektor strategisnya.
2. Bentuk Intervensi Negara Maju
a. Subsidi Masif
• AS menggelontorkan USD 41 miliar/tahun untuk sektor pertanian (USDA, 2022).
• Uni Eropa memberi subsidi agrikultur hingga EUR 58 miliar/tahun melalui Common Agricultural Policy (CAP).
b. Manipulasi Nilai Tukar
• China secara sistematis mempertahankan Yuan di bawah nilai riil untuk mendongkrak ekspor.
• Jepang dan Korea pernah menggunakan kebijakan nilai tukar untuk melindungi produk industrinya (Reinert, 2007).
c. Standardisasi dan Non-Tariff Barriers
• Produk Indonesia sering gagal masuk ke pasar Eropa karena tidak memenuhi sertifikasi lingkungan, keamanan, dan kualitas teknis.
• Di WTO, 75% sengketa dagang melibatkan “non-tariff barriers” (WTO Report, 2022).
3. Sikap Indonesia yang Terlalu Terbuka
• Telah menandatangani lebih dari 16 FTA dan CEPA, termasuk RCEP dan IEU–CEPA.
• Belum memiliki lembaga audit nasional terhadap dampak perjanjian dagang.
• Tidak ada proteksi khusus bagi UMKM dari arus produk global, padahal mereka menyumbang 61% PDB nasional dan 97% lapangan kerja.
IV. Strategi Proteksi Cerdas: Belajar dari China, Korea, dan Amerika Sendiri
1. China (1980–2000): Industrialisasi Bertahap
• Tarif tinggi diberlakukan untuk produk konsumsi.
• FDI diwajibkan berbentuk joint venture dan transfer teknologi.
• China membatasi ekspor bahan mentah, memaksa hilirisasi domestik.
Hasilnya:
• Dalam 20 tahun, China mengubah dirinya dari negara agraris menjadi pusat manufaktur dunia.
• Ekspor elektronik China tumbuh dari USD 8,3 miliar (1990) menjadi USD 715 miliar (2023) (UNCTAD).
2. Korea Selatan (1960-an – 1990-an): State-led Development
• Pemerintah mendirikan chaebol (grup industri besar) dan memberi pinjaman lunak, monopoli pasar, serta proteksi.
• Melarang total impor barang konsumsi tertentu agar industri dalam negeri tumbuh.
Contoh sukses: Hyundai, Samsung, dan LG awalnya dirintis sebagai industri nasional yang dilindungi.
3. Amerika Serikat
• Era Lincoln (1860-an): tarif tinggi terhadap barang Eropa.
• Era Trump (2017–2021):
• Tarif baja dan aluminium: 25% untuk melindungi produsen lokal.
• Skema “Buy American” untuk proyek infrastruktur.
• Pemotongan pajak korporasi dari 35% ke 21% untuk menarik investasi domestik
VI. Kesimpulan: Berdaulat atau Tetap Jadi Konsumen Abadi?
Indonesia tidak kekurangan sumber daya alam. Kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, kekayaan emas dan bauksit yang melimpah, lahan sawit luas, dan pasar domestik yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa—salah satu yang terbesar di dunia. Tetapi semua potensi itu hanya akan menjadi jebakan kemakmuran semu, bila tidak diiringi dengan kehendak politik dan kebijakan strategis untuk membangun kedaulatan industri nasional.
Selama kita hanya mengekspor bahan mentah dan mengimpor produk jadi, selama itu pula nilai tambah ekonomi akan terus dinikmati negara lain, dan lapangan kerja bermutu tinggi akan terus tercipta di luar negeri, bukan di tanah air sendiri. Model ekonomi berbasis ekstraksi ini tidak hanya memperlemah struktur ekonomi nasional, tetapi juga memperpanjang ketergantungan sistemik pada pusat-pusat industri global. Ini adalah bentuk baru kolonialisme ekonomi yang halus, namun mematikan.
Dalam konteks ini, kebijakan Donald Trump—meskipun kontroversial—mengajarkan satu hal penting: negara harus hadir dan berani melindungi rakyat serta industrinya sendiri. Kita bisa tidak sepakat dengan gaya kepemimpinannya, tetapi logika ekonomi politiknya valid dan relevan: tanpa proteksi dan prioritas nasional, industri tidak akan tumbuh; tanpa industri, pekerja tidak akan berdaulat; dan tanpa kedaulatan ekonomi, negara hanya akan menjadi pasar abadi bagi produk global.
Oleh karena itu, Indonesia tidak lagi boleh bersikap pasif di tengah gelombang globalisasi yang semakin eksploitatif. Kita membutuhkan transformasi paradigma, dari negara eksportir bahan mentah menjadi produsen bernilai tambah tinggi; dari bangsa konsumen menjadi bangsa inovator dan pencipta teknologi; dari pasar bebas yang telanjang menjadi sistem perdagangan yang adil dan strategis.
Indonesia harus mengambil jalan proteksionisme cerdas dan industrialisasi inklusif, dengan keberpihakan jelas kepada pekerja lokal, UMKM, dan sektor produktif nasional. Bukan dalam rangka isolasi, tetapi sebagai pra-syarat kedaulatan dan syarat mutlak menuju keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.
Jika kita ingin keluar dari middle income trap, mempersempit kesenjangan, dan menciptakan lapangan kerja bermutu bagi generasi mendatang, maka jalan satu-satunya adalah membangun kembali fondasi industri nasional dengan visi kebangsaan dan keberanian mengambil risiko politik.
Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi?
Bangsa besar tidak hidup dari hasil tambang dan sawit semata. Bangsa besar membangun peradaban dari kreativitas, produksi, dan martabat pekerjanya sendiri. Inilah momentum untuk bangkit—dan Indonesia harus memimpinnya, bukan hanya mengikutinya.
Klik untuk baca: https://mangestiwrites.wordpress.com/2025/04/08/saatnya-indonesia-tiru-trump-industri-kuat-pekerja-berdaulat/
https://www.facebook.com/share/16Ms2kyS2H/?mibextid=wwXIfr
