Oleh: Mangesti Waluyo Sedjati
Sekjen DPP Al-Ittihadiyah | Pengkaji Konstitusi & Ekonomi Politik Berbasis Pancasila
Sidoarjo, 9 April 2025
1. Pendahuluan: Era Baru Pasca Runtuhnya Sistem Ekonomi Global
Sejak berakhirnya Perang Dunia II, tatanan ekonomi global dibangun di atas fondasi multilateralisme dan institusi internasional seperti IMF, World Bank, dan WTO. Namun, dua dekade terakhir memperlihatkan kemunduran dramatis lembaga-lembaga tersebut. Dunia kini menghadapi realitas pahit: keruntuhan sistem ekonomi berbasis aturan (rules-based order) dan kebangkitan ekonomi yang digerakkan oleh kepentingan nasional sempit dan pragmatisme politik.
Fenomena ini mencapai puncaknya saat Amerika Serikat di bawah Donald Trump memberlakukan kebijakan Trump Tariff dan mengubah arah perdagangan global secara sepihak. Bahkan setelah Trump lengser, warisan kebijakannya tetap hidup dan mempercepat lahirnya dunia yang lebih transaksional daripada teoritis.
2. Dunia Tanpa Teman: Ketika Pragmatisme Menjadi Norma Baru
Trump Tariff bukan hanya kebijakan ekonomi proteksionis, tetapi juga simbol pergeseran paradigmatik dalam relasi ekonomi antarnegara. Tarif sepihak terhadap Tiongkok, Kanada, dan Meksiko menghancurkan prinsip “friend-shoring” dan membuat negara-negara berebut menyelamatkan kepentingan dalam negeri masing-masing.
Bahkan mitra dagang terdekat Amerika seperti Kanada tak luput dari beban tarif 10–25%. Keputusan ini membuka mata dunia bahwa tak ada lagi kawan sejati dalam perdagangan internasional, hanya kepentingan nasional yang dikedepankan.
Data WTO dan UNCTAD mengkonfirmasi dampaknya:
Indikator 2016 (Sebelum Trump Tariff) 2022–2023 (Setelah Trump Tariff)
Volume Perdagangan Dunia +3,6% +0,8%
Investasi Asing Global USD 1,9 Triliun USD 1,1 Triliun
GEPU Index (Ketidakpastian Ekonomi) 150 370
Sumber: WTO (2024), UNCTAD (2023), Global Economic Policy Uncertainty Index
3. Ilmu Ekonomi Tak Lagi Digunakan? Kritik Tajam dari Dalam Negeri
Dalam sebuah pidato resmi kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul kritik tajam terhadap dunia akademik dan teori ekonomi:
“Jadi teman-teman ini ada ICI di sini, mohon maaf, tidak berguna Pak, ilmunya hari-hari ini… Tidak ada ilmu ekonominya di situ.”
Pernyataan ini bukan bentuk anti-intelektualisme, melainkan refleksi realistis atas kondisi ekonomi global saat ini: ilmu ekonomi normatif tak lagi mampu memprediksi atau merespons gejolak ekonomi nyata.
Kini, yang berlaku adalah logika transaksional, respons cepat, dan fokus pada hasil konkret — bukan sekadar teori. Inilah wajah dunia yang digambarkan sebagai post-theory economics, di mana ketahanan ekonomi nasional lebih penting dari model-model makroekonomi yang rumit.
4. Respon Indonesia: Pragmatis, Adaptif, dan Strategis
Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto tampaknya telah menyerap pelajaran dari perubahan global ini. Melalui pidato-pidato kabinetnya, terlihat arah yang jelas: beralih dari pendekatan ideologis menuju realisme pragmatis.
Beberapa indikator menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia:
• Inflasi: 2,61% (terkendali, BPS Maret 2024)
• Pertumbuhan PDB: 5,05% (2023, World Bank)
• Cadangan Devisa: USD 145,1 Miliar (BI, 2024)
• Defisit APBN: 2,28% terhadap PDB (lebih rendah dari target)
Kebijakan yang diambil meliputi:
• Proteksi sektor strategis (pangan, energi, pertahanan)
• Substitusi impor berbasis UMKM dan koperasi
• Optimalisasi teknologi finansial untuk mendukung inklusi keuangan
5. Trade Diversion: Indonesia Mengisi Kekosongan Pasar Dunia
Perang dagang antara AS dan Tiongkok menciptakan ruang kosong dalam rantai pasok global, terutama di sektor industri, manufaktur, dan bahan mentah. Inilah momen emas bagi negara seperti Indonesia untuk mengisi kekosongan itu.
Beberapa sektor dengan peluang besar:
• Tekstil dan produk sandang
• Elektronik komponen menengah
• Hilirisasi mineral (nikel, bauksit)
• Pangan tropis dan produk pertanian olahan
Menurut Kementerian Perdagangan RI, tarif AS terhadap Tiongkok, Vietnam, dan Bangladesh lebih tinggi daripada terhadap Indonesia. Ini memberi daya saing tarif yang menguntungkan.
6. Jalan Tengah: Pragmatisme Berbasis Nilai
Berbeda dari negara besar yang hanya mengejar keuntungan ekonomi, Indonesia memiliki kekuatan nilai: Pancasila dan Islam. Dua fondasi ini mendorong pendekatan pragmatis namun tetap berkeadilan dan berpihak pada rakyat.
Ekonomi Islam dan Pancasila:
• Menolak ketimpangan ekstrim
• Mendorong distribusi adil: zakat, wakaf, koperasi
• Mengutamakan keberlanjutan dan keberpihakan sosial
Indonesia bisa menunjukkan pada dunia bahwa pragmatisme ekonomi tidak harus mengorbankan etika dan kemanusiaan.
7. Penutup: Indonesia di Panggung Peradaban Ekonomi Baru
Dunia sedang mengalami pergeseran kekuatan dan paradigma besar. Teori ekonomi yang selama ini menjadi pegangan utama terbukti rapuh ketika menghadapi krisis nyata. Kini saatnya bangsa-bangsa menata ulang arah pembangunan ekonomi mereka.
Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil sebagai pelopor paradigma ekonomi baru — pragmatis, nasionalis, namun tetap berakar pada nilai-nilai keadilan sosial. Dengan kepemimpinan yang adaptif, partisipasi masyarakat, dan inovasi teknologi, Indonesia bisa melampaui jebakan negara berkembang dan naik kelas sebagai kekuatan baru dunia.
DAFTAR PUSTAKA
1. World Trade Organization (WTO). (2024). World Trade Statistical Review 2024. Geneva: WTO Publications.
2. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2023). World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All. Geneva: United Nations.
3. Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Laporan Perekonomian Indonesia: Edisi Maret 2024. Jakarta: BPS RI.
4. Bank Indonesia. (2024). Laporan Stabilitas Moneter dan Cadangan Devisa Indonesia. Jakarta: Departemen Komunikasi BI.
5. Subianto, Prabowo. (2024). Arah Ekonomi Indonesia dan Pidato Strategis Kabinet. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Klik untuk baca: https://www.facebook.com/share/16MSjM9Dyb/?mibextid=wwXIfr
