Pengunduran diri Gibran membuka dua pekerjaan bagi negara: menjalankan suksesi sesuai konstitusi dan menjelaskan bagaimana syarat pencalonan diperiksa sejak awal.
Mangesti Waluyo Sedjati
Perspektif The Mangesti FEED+ The Nation Framework
Sidoarjo, 14 November 2026
Pada Kamis, 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka datang menemui Presiden Prabowo Subianto dan menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia kemudian menyampaikan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR. Pada hari yang sama, rapat paripurna DPR yang dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat dibatalkan.
Perhatian publik segera beralih kepada satu pertanyaan. Siapa wakil presiden berikutnya? Pertanyaan itu wajar. Namun, ada pertanyaan yang akan tetap relevan setelah penggantinya dilantik. Bagaimana sebuah dokumen yang pernah dipakai untuk memenuhi syarat pencalonan kemudian dicabut, dan apa yang harus diperbaiki agar persoalan serupa diketahui sebelum rakyat memberikan suara?
1. APA YANG DIPUTUS, APA YANG MASIH HARUS DIJELASKAN
Presiden mengaitkan pengunduran diri Gibran dengan persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan berdasarkan putusan hukum. Pada hari yang sama, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
Di sinilah ketepatan bahasa penting. Yang dicabut adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan. Dari pencabutan itu saja, kita belum bisa menyimpulkan adanya pemalsuan, kesengajaan, atau tindak pidana. Kesimpulan pidana memerlukan pembuktian tersendiri melalui proses hukum. Kita sudah memiliki dasar untuk meminta penjelasan administratif. Dokumen apa yang diperiksa saat penyetaraan diterbitkan? Bagaimana KPU memverifikasinya saat pencalonan? Apa yang kemudian mendasari pencabutannya?
Pertanyaan itu patut diarahkan kepada lembaga yang memegang dokumen dan menjalankan pemeriksaan. Kementerian dapat menjelaskan dasar penerbitan dan pencabutan surat penyetaraan. KPU dapat menerangkan apa yang diperiksa ketika menetapkan pasangan calon, dari mana konfirmasinya diperoleh, dan apa yang perlu diperbaiki dalam prosedur verifikasi. Dengan penjelasan yang bisa diperiksa, publik dapat menilai apakah persoalannya terletak pada aturan, pelaksanaan, atau koordinasi antarlembaga.
2. DUA JALUR KONSTITUSI YANG PERLU DIPAHAMI
Pembatalan rapat paripurna DPR pada 12 November menunjukkan mengapa istilah pengunduran diri dan pemakzulan perlu digunakan dengan cermat. Rapat yang dibatalkan itu dijadwalkan untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat. Dalam mekanisme pemberhentian menurut Pasal 7A dan 7B UUD 1945, pendapat DPR harus diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR untuk diputuskan. Ada tahapan dan kewenangan yang berbeda pada setiap lembaga.
Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, Pasal 8 ayat (2) menyediakan jalan tersendiri. Dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak terjadi kekosongan, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Karena tenggat dihitung sejak kekosongan terjadi, MPR perlu menjelaskan tanggal yang menjadi dasar penghitungannya, jadwal sidang, dan tata cara pemilihan. Publik juga perlu mengetahui rekam jejak kedua calon dan dasar pemenuhan syarat mereka, sepanjang informasi itu dapat dibuka menurut hukum.
Pengunduran diri dan pembatalan rapat DPR terjadi pada hari yang sama. Urutan itu dapat dilaporkan. Menyimpulkan bahwa pengunduran diri sengaja ditempuh untuk menghindari pemakzulan memerlukan bukti tentang motif yang melampaui kedekatan waktu kedua peristiwa.
3. PERBAIKI PEMERIKSAAN SEBELUM RAKYAT MEMILIH
Bayangkan seorang pemilih yang datang ke TPS. Ia bisa menilai gagasan calon, membaca rekam jejaknya, dan mempertimbangkan siapa yang layak dipercaya. Untuk syarat administratif, ia sewajarnya mengandalkan lembaga yang berwenang. Di balik selembar surat suara ada pekerjaan yang sudah didelegasikan kepada negara, termasuk memastikan bahwa orang yang namanya tercetak di sana memenuhi syarat pencalonan.
Pengalaman ini memberi alasan untuk memperkuat jejak verifikasi. Ketika suatu dokumen berasal dari instansi lain, pemeriksaan perlu meninggalkan catatan yang dapat ditelusuri. Siapa yang mengonfirmasi keabsahan dokumen? Kapan konfirmasi diberikan? Aturan mana yang dipakai? Bagaimana keberatan ditangani apabila muncul sebelum penetapan calon? Ringkasan hasil pemeriksaan dapat diumumkan dengan tetap melindungi data pribadi yang memang wajib dijaga.
Dalam forum yang berada dalam kewenangannya, DPR dapat meminta KPU dan kementerian terkait menjelaskan titik pemeriksaan yang perlu diperkuat. Hasilnya sebaiknya berupa perubahan prosedur yang bisa dilihat sebelum pemilihan berikutnya. Misalnya, untuk surat penyetaraan pendidikan, ada konfirmasi tertulis dari instansi penerbit, pejabat yang bertanggung jawab atas verifikasi, serta batas waktu penyelesaian keberatan sebelum penetapan calon. Dengan demikian, koreksi akibat satu perkara dapat memperbaiki perlakuan terhadap semua calon pada pemilihan mendatang.
Cara negara menjelaskan perkara ini juga menentukan keadilan bagi orang yang disebut di dalamnya. Gibran berhak dinilai berdasarkan fakta dan proses hukum yang berlaku. Warga berhak mengetahui bagaimana syarat bagi pemegang jabatan publik diperiksa. Kedua hak itu dapat dijaga sekaligus bila lembaga membuka dasar keputusannya dengan bahasa yang jelas dan bukti yang dapat ditelusuri.
Dalam waktu dekat, MPR menghadapi tugas memilih wakil presiden. Ujian yang lebih panjang akan datang ketika nama-nama calon kembali disodorkan kepada rakyat. Pada saat itu, seorang pemilih semestinya bisa mendapat jawaban yang terang atas pertanyaan sederhana ini.
Siapa yang sudah memeriksa syarat mereka, dan apa dasar pemeriksaannya?
https://www.facebook.com/share/p/1CPEzsMA61/?mibextid=wwXIfr
(gwa-k.o.p.i).
