“Kritik terhadap Kebijakan Perpajakan: Penerimaan Negara Meningkat, Apakah Kehidupan Rakyat Ikut Meningkat?”
*Oleh: Dr. Drs. Basa Alim Tualeka, M.Si (Obasa)*
Pengamat Sosial Politik dan Ahli Kebijakan Publik
1. Negara Jangan Hanya Berorientasi pada Penerimaan
Ada satu hal mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan nasional: negara tidak boleh hanya menghitung berapa banyak uang yang dapat dikumpulkan dari rakyat, tetapi juga harus menghitung berapa banyak uang yang masih tersisa di tangan rakyat setelah memenuhi kewajiban kepada negara.
Rakyat membutuhkan uang untuk makan, membayar pendidikan anak, memenuhi kebutuhan kesehatan, membayar tempat tinggal, mengembangkan usaha, menabung, dan mempersiapkan masa depan keluarganya.
Karena itu, keberhasilan negara tidak cukup diukur dari meningkatnya penerimaan pajak, bertambahnya jumlah wajib pajak, atau semakin canggihnya sistem administrasi perpajakan. Keberhasilan negara harus diukur dari kemampuan rakyat menikmati kehidupan yang layak, memperoleh kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraannya.
Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk mencari sumber penerimaan baru, tetapi kurang memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang menjadi sumber penerimaan tersebut.
2. Pajak Adalah Instrumen Pembangunan, Bukan Tujuan Akhir
Kita harus memahami bahwa pajak merupakan salah satu instrumen penting untuk membiayai pembangunan nasional. Negara membutuhkan penerimaan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, infrastruktur, pertahanan, pelayanan publik, serta membiayai berbagai program kesejahteraan masyarakat.
Namun, pajak bukan tujuan akhir pembangunan. Pajak adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu melindungi rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial.
Di sinilah pemerintah perlu membangun keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan kemampuan ekonomi masyarakat.
Jangan hanya bertanya: berapa besar penerimaan pajak yang bisa ditingkatkan?
Pemerintah juga harus bertanya:
– Berapa besar penghasilan masyarakat yang tersisa setelah membayar pajak?
– Apakah pelaku UMKM masih memiliki modal untuk mengembangkan usahanya?
– Apakah pekerja memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga?
– Apakah masyarakat memiliki kemampuan untuk menabung dan berinvestasi?
– Apakah kebijakan perpajakan justru menambah beban ekonomi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi bagian dari evaluasi kebijakan fiskal nasional.
3. Digitalisasi Pajak Harus Mempermudah, Bukan Memperberat Rakyat
Perkembangan ekonomi digital memang membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Pemanfaatan teknologi, integrasi data, perbankan, fintech, marketplace, dan sistem administrasi digital dapat membantu memperluas basis perpajakan serta mengurangi kebocoran penerimaan.
Namun, digitalisasi tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai kemampuan negara mengawasi dan menarik uang masyarakat secara lebih cepat.
Digitalisasi perpajakan harus memberikan kepastian hukum, transparansi, kemudahan pelayanan, perlindungan data, serta keadilan bagi wajib pajak.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa transaksi yang dikenai pajak memiliki dasar hukum yang jelas, tidak terjadi pemajakan berganda, dan tidak membebankan kewajiban yang tidak proporsional kepada konsumen maupun pelaku usaha kecil.
Jangan sampai sistem perpajakan semakin modern, tetapi masyarakat semakin sulit menjalankan kegiatan ekonominya.
Teknologi seharusnya membantu rakyat berkembang, bukan sekadar membuat negara semakin mudah mengambil bagian dari hasil kerja rakyat.
4. Jangan Mematikan Daya Hidup Ekonomi Masyarakat
Salah satu persoalan yang harus diperhatikan adalah kemampuan masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan kegiatan ekonominya.
UMKM, pedagang kecil, petani, nelayan, pekerja informal, dan pengusaha lokal merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi nasional. Mereka membutuhkan modal, akses pasar, kepastian usaha, dan ruang untuk tumbuh.
Apabila seluruh kebijakan ekonomi terlalu berorientasi pada peningkatan penerimaan tanpa mempertimbangkan kemampuan usaha, maka ruang pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat tertekan.
Pemerintah harus memahami bahwa uang yang berada di tangan masyarakat bukanlah uang yang tidak produktif.
Uang tersebut dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, membayar tenaga kerja, membuka usaha, memperluas produksi, membeli bahan baku, dan menggerakkan perdagangan.
Dengan demikian, membiarkan masyarakat memiliki daya beli dan modal usaha yang cukup juga merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi.
Ekonomi yang kuat bukan hanya ekonomi yang memiliki kas negara besar, melainkan ekonomi yang masyarakatnya memiliki kemampuan untuk berproduksi, bekerja, membeli, menjual, dan mengembangkan usaha.
5. Pasal 33 UUD 1945 Harus Menjadi Kompas Kebijakan Ekonomi
Semangat Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan bahwa cabang-cabang produksi serta sumber daya alam yang penting dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Artinya, orientasi kebijakan ekonomi nasional tidak boleh berhenti pada bagaimana negara memperoleh pendapatan, tetapi harus sampai pada bagaimana kekayaan dan hasil pembangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.
Negara bukan sekadar lembaga pemungut penerimaan. Negara adalah penyelenggara amanah rakyat.
Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan bahwa sumber daya ekonomi nasional dikelola secara adil, kesempatan berusaha terbuka, lapangan pekerjaan bertambah, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Pajak yang dikumpulkan dari rakyat harus kembali kepada rakyat melalui pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan produktif, perlindungan sosial yang tepat sasaran, dan kesempatan ekonomi yang lebih luas.
Jangan sampai masyarakat hanya merasakan kewajiban membayar pajak, tetapi tidak merasakan manfaat yang sepadan dari pengelolaan uang negara.
6. Pemerintah Harus Mengukur Keberhasilan dari Dua Sisi
Kebijakan fiskal yang sehat harus mampu menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus.
Pertama, negara harus memiliki penerimaan yang cukup untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan.
Kedua, masyarakat harus memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menjalankan kehidupan dan mengembangkan kesejahteraannya.
Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan perpajakan dengan indikator yang lebih luas, antara lain:
1. Pertumbuhan penerimaan negara yang sehat dan berkelanjutan.
2. Peningkatan daya beli masyarakat.
3. Pertumbuhan pendapatan riil rumah tangga.
4. Kemampuan UMKM mempertahankan dan mengembangkan usaha.
5. Peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan pekerja.
6. Penurunan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
8. Pemerataan manfaat pembangunan antardaerah.
Penerimaan negara yang meningkat harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jika penerimaan negara bertambah, tetapi daya beli masyarakat melemah, usaha kecil kesulitan berkembang, dan beban hidup semakin berat, maka pemerintah perlu mengevaluasi kembali desain kebijakan fiskalnya.
7. Mengembalikan Hakikat Negara untuk Kesejahteraan Rakyat
Pada akhirnya, pemerintah harus menyadari bahwa negara membutuhkan uang untuk menjalankan pemerintahan, tetapi rakyat membutuhkan kesejahteraan sebagai tujuan bernegara.
Jangan sampai pemerintah lebih cepat menghitung potensi pajak daripada menghitung kemampuan ekonomi rakyat. Jangan sampai administrasi semakin canggih, sistem pemungutan semakin digital, dan target penerimaan semakin tinggi, sementara masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kebijakan perpajakan harus dibangun berdasarkan keadilan, kemampuan membayar, kepastian hukum, dan manfaat ekonomi.
Masyarakat yang sejahtera justru akan menjadi fondasi penerimaan negara yang kuat. Ketika rakyat memiliki penghasilan lebih baik, usaha berkembang, produksi meningkat, dan daya beli menguat, basis penerimaan negara juga dapat tumbuh secara berkelanjutan.
*Pemerintah jangan hanya menghitung berapa banyak uang yang bisa diambil dari rakyat. Hitunglah juga berapa banyak uang yang harus tetap berada di tangan rakyat agar mereka dapat hidup layak, membangun usaha, menabung, dan mempersiapkan masa depan keluarganya.*
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah seberapa besar uang yang berhasil dikumpulkan negara, melainkan seberapa besar kesejahteraan yang berhasil diwujudkan bagi rakyatnya.
*Negara boleh membutuhkan penerimaan yang besar, tetapi jangan sampai rakyat kehilangan kemampuan untuk hidup sejahtera. Pajak harus memperkuat negara tanpa melemahkan rakyat.*
Itulah hakikat pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan semangat sesungguhnya dari amanat konstitusi. (za).
