Oleh: Mangesti Waluyo Sedjati
Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah | Pengamat Ketahanan Bangsa & Politik Berbasis Konstitusi
Sidoarjo, 27 Maret 2025
Pengantar: Kapal Besar dalam Manuver Sejarah
Tulisan Prof. Daniel M. Rosyid secara cemerlang mengilustrasikan NKRI sebagai sebuah kapal raksasa yang sedang bermanuver untuk mengubah arah sejarahnya. Dalam metafora kelautan, perubahan arah kapal seukuran benua seperti Indonesia bukan perkara teknis belaka, tetapi adalah perjalanan historis yang menuntut kecermatan strategi, keseimbangan muatan ideologi, dan kehati-hatian navigasi geopolitik.
Presiden Prabowo kini memegang kemudi dalam momen kritis sejarah ini. Namun memutar arah bukan hanya soal kemudi dan mesin—tetapi juga soal kapasitas negara menahan guncangan internal dan tekanan eksternal.
1. Arah yang Keliru: Dampak Globalisasi Tanpa Kedaulatan
Selama dua dekade terakhir, arah NKRI cenderung mengikuti skema globalisasi yang dikendalikan kekuatan eksternal:
• Ekonomi Indonesia terbuka tapi tidak berdaulat. Pangsa ekspor berbasis bahan mentah masih dominan, 65% nilai ekspor berasal dari produk primer (BPS, 2024).
• Ketergantungan terhadap utang luar negeri: per 2023, rasio utang luar negeri terhadap PDB mencapai 39,5%, sementara bunga dan cicilan membebani APBN.
• Dominasi modal asing dalam sektor vital seperti tambang, energi, dan telekomunikasi—tanpa kedaulatan teknologi dan inovasi nasional.
Jika dibiarkan, kapal NKRI akan tetap menjadi satelit ekonomi China atau boneka geo-strategis Amerika Serikat, kehilangan arah menuju cita-cita Proklamasi.
2. Memperlambat untuk Manuver: Stabilitas Adalah Harga
Langkah awal Presiden Prabowo adalah menurunkan kecepatan kapal, yaitu menurunkan ekspektasi publik, mengkonsolidasikan elit politik, dan meredam turbulensi. Ini penting agar manuver tidak menimbulkan “capsize politik”.
• Pemerintahan Presiden Prabowo dirancang dengan struktur gemuk (38 kementerian) justru sebagai strategi memperlambat untuk mengkonsolidasikan kekuatan yang selama ini bertarung.
• Manuver ini bukan kelemahan, tapi bentuk dari “controlled inertia” yang memungkinkan arah baru disiapkan tanpa memecah lambung kapal.
3. Memeriksa Lingkungan Strategis: Dunia Sedang Bergeser
Prabowo tidak mengubah arah dalam ruang hampa. Dunia sedang berada dalam transisi multipolar:
• Hegemoni AS melemah, digantikan oleh aliansi baru seperti BRICS+ yang kini menyumbang lebih dari 40% PDB dunia (IMF, 2024).
• Konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan AS–China mengubah jalur suplai dan memaksa negara-negara untuk menata ulang strategi energi dan pangan.
• Krisis iklim dan dekarbonisasi global memaksa transformasi energi yang membutuhkan keberanian politik dan inovasi strategis—bukan kepatuhan terhadap tekanan pasar.
Dalam konteks ini, turning point NKRI adalah pilihan historis: menjadi pemain aktif dalam tatanan baru atau menjadi korban kompetisi global.
4. Keseimbangan Beban dan Stabilitas Sosial
Memutar arah tanpa menyeimbangkan muatan membuat kapal miring dan berisiko tenggelam. Beban kapal NKRI hari ini mencakup:
• Ketimpangan distribusi kekayaan: 1% populasi menguasai hampir 46% aset nasional (Oxfam Indonesia, 2023).
• Polarisasi politik akibat Pilpres 2024 dan warisan disinformasi digital.
• Erosi nilai dan budaya nasional akibat hegemoni budaya global.
Untuk itu, rekonsiliasi nasional berbasis meritokrasi dan pemberdayaan lokal perlu dilakukan agar semua penumpang kapal—dari buritan sampai haluan—tetap merasa menjadi bagian dari arah baru.
5. Tugboat Sejarah: Peran Strategis Umat dan Sipil Society
Dalam manuver pelabuhan sempit, tugboat dibutuhkan. Dalam konteks bangsa, ormas, ulama, kampus, dan generasi muda adalah tugboat untuk mendampingi perubahan:
• Ormas Islam harus menjadi mitra pengawal moral dan visi Proklamasi, bukan sekadar tukang stempel kekuasaan.
• Kampus dan pemikir strategis wajib membangun diskursus alternatif terhadap neoliberalisme dan dekadensi politik populis.
• Generasi muda digital perlu diarahkan untuk menjadi digital natives yang produktif, bukan hanya konsumen informasi.
6. Mengarahkan ke Fitrah Proklamasi: Peta Haluan Baru
Jika arah keliru selama ini adalah menuju pusat kekuatan ekonomi global, maka arah baru seharusnya adalah kembali ke cita-cita Proklamasi:
• Merdeka: berdikari dalam pangan, energi, dan pendidikan.
• Bersatu: mengatasi polarisasi melalui keadilan distribusi dan tata kelola yang adil.
• Berdaulat: mengambil posisi bebas aktif dalam geopolitik dunia, bukan satelit blok.
• Adil dan makmur: memastikan kesejahteraan tidak hanya tumbuh, tapi juga merata.
Instrumen menuju ke sana: reformasi energi (PLTN), industri strategis nasional, penguatan koperasi rakyat, digitalisasi berbasis kedaulatan data, dan pendidikan karakter berbasis Pancasila.
Penutup: Manuver Besar Perlu Dukungan Besar
Sebagaimana kapal raksasa yang memutar arah butuh ruang luas dan waktu yang panjang, manuver sejarah Prabowo juga butuh kesabaran, strategi, dan dukungan kolektif.
Umat Islam, intelektual, ormas, dan rakyat Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi bagian dari awak kapal—yang mengawal arah baru menuju Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Sebab kapal ini adalah milik kita semua. Dan pelayaran sejarah ini sedang berlangsung di hadapan mata kita.
Klik untuk baca: https://www.facebook.com/share/166FPJg2PD/?mibextid=wwXIfr
