JAKARTA-kanalsembilan.com (5/7/2025)
Pemerintah bergerak cepat dalam reformasi tata kelola ibadah haji. Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggaraan Haji (BP Haji), lembaga setingkat kementerian yang akan mengambil alih seluruh tugas penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama mulai musim haji 2026.
Kesiapan BP Haji untuk menjalankan tugas besar ini disampaikan oleh Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, seusai menghadiri acara pengukuhan organisasi Matahari Pagi Indonesia di Medan, Sumatera Utara, Jumat (4/7/2025).
> “Tahun 2026, sesuai amanah Presiden, penyelenggaraan haji sepenuhnya ditangani oleh lembaga setingkat kementerian, yaitu Badan Penyelenggaraan Haji,” ujar Dahnil.
Fokus pada Pelayanan Jemaah
Menurut Dahnil, pembentukan BP Haji merupakan bagian dari transformasi sistemik untuk meningkatkan mutu layanan jemaah haji. BP Haji akan memiliki kendali penuh atas berbagai aspek teknis dan operasional, termasuk:
Transportasi dan akomodasi jemaah
Layanan Masyair (Arafah, Muzdalifah, Mina)
Konsumsi selama ibadah haji
Pengelolaan asrama haji di seluruh daerah
Tantangan Regulasi
Meski sudah dibentuk, BP Haji masih menghadapi kendala regulasi. Salah satunya adalah revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang saat ini masih dibahas di Badan Legislasi DPR.
> “Apakah nantinya lembaga ini tetap bernama BP Haji atau menjadi kementerian, itu akan bergantung pada keputusan DPR,” terang Dahnil.
Koordinasi dengan Arab Saudi
Untuk mengantisipasi berbagai masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan haji sebelumnya, BP Haji juga telah membentuk kelompok kerja bersama (Kaspos) dengan Kementerian Haji Arab Saudi.
> “Persiapan dini sudah dilakukan sejak sekarang agar kejadian-kejadian tahun ini tidak terulang lagi,” jelas Dahnil.
Selain itu, Indonesia dan Arab Saudi juga akan membentuk Dewan Koordinasi Tinggi, yang akan menjadi forum strategis lintas sektor, mencakup isu haji, ekonomi, dan investasi.
> “Presiden dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman telah menyepakati pembentukan dewan ini, yang berisi pejabat tinggi kedua negara,” tambahnya.
Harapan ke Depan
Dengan struktur kelembagaan yang lebih profesional dan fokus, BP Haji diharapkan mampu menyelenggarakan ibadah haji yang lebih terstruktur, efisien, dan berpihak pada kepentingan jemaah.
