✍️ Mangesti Waluyo Sedjati
Sekjen DPP Al-Ittihadiyah | KPEU MUI Pusat | Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah
Sidoarjo, 03 Juli 2025
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
_*Sahabat yang budiman
dan peduli nasib bangsa…*_
Pernahkah kita bertanya, bagaimana mungkin negeri yang begitu kaya, justru membuat sebagian besar rakyatnya hidup dalam lilitan kesusahan yang tak berujung?
💰 Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam luar biasa:
tambang emas dan tembaga di Papua,
batu bara dan migas di Kalimantan,
nikel di Sulawesi,
laut dan hutan yang membentang dari Sabang hingga Merauke.
Namun kekayaan ini justru menjadi milik segelintir elite.
Sementara rakyat hanya mendapatkan debu, limbah, dan janji.
Negara hadir bukan sebagai pelindung, tapi sebagai broker konsesi.
Dan di tengah itu semua, subsidi dicabut satu per satu.
💥 Harga BBM naik.
💥 Listrik makin mahal.
💥 Pupuk makin langka.
💥 Beras dan minyak goreng tak lagi terjangkau.
Alasannya? Demi “efisiensi fiskal”.
Tapi mengapa insentif untuk korporasi besar tak pernah dikurangi?
Mengapa tax holiday tetap diberikan?
Mengapa proyek-proyek raksasa terus dibiayai, sementara dapur rakyat nyaris tak menyala?
⚠️ Ketimpangan bukan kecelakaan. Ia diciptakan.
Papua, NTT, Kalimantan—daerah yang menyumbang kekayaan terbesar—justru jadi provinsi dengan kemiskinan tertinggi.
Sementara ibu kota baru dibangun dengan dana triliunan rupiah,
petani kita tercekik oleh harga pupuk dan panen tak terbeli.
Nelayan susah dapat solar,
dan UMKM berjuang tanpa akses modal.
📉 Yang lebih ironis, istilah subsidi kini diubah menjadi “bantuan sosial”, seolah negara sedang bermurah hati.
Padahal itu hak rakyat, bukan belas kasihan.
Kita tidak kekurangan sumber daya.
Kita hanya kekurangan keberpihakan.
_Yang harus diselamatkan bukan APBN, tapi martabat rakyat.
Yang harus disubsidi bukan mobil listrik konglomerat, tapi masa depan petani dan anak-anak pedalaman._
🛠️ Lalu, apa solusinya?
✅ Rebut kembali peran negara sebagai pengelola amanah rakyat, bukan pengecer konsesi asing.
✅ Kembalikan subsidi sebagai hak konstitusional, bukan sebagai hadiah sesaat.
✅ Bangun ekonomi dari akar: koperasi, UMKM, dan desa-desa produktif.
✅ Reformasi fiskal yang adil: audit kekayaan, distribusikan ulang akses lahan dan energi.
✅ Berikan ruang bagi suara rakyat—bukan hanya suara investor.
✊ Sudah saatnya kita bersuara.
✊ Sudah saatnya ekonomi tidak hanya tumbuh, tapi juga berpihak.
✊ Sudah saatnya negara kembali pada jati dirinya: sebagai pelindung dan pengayom rakyat, bukan sebagai makelar modal global.
📖 Baca artikel lengkapnya dari Bab I sampai Bab VI:
👉 https://www.facebook.com/share/195U5zHPMe/?mibextid=wwXIfr
📢 Sebarkan tulisan ini.
📢 Bangkitkan kesadaran kolektif.
📢 Karena negeri ini tidak akan berubah kalau kita hanya diam dan berharap.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
