QRIS, GPN, dan BI-FAST bukan sekadar teknologi—mereka adalah gerbang kedaulatan digital Indonesia. Jika gerbang ini dibuka tanpa pagar, jangan heran bila ekonomi rakyat justru dikendalikan dari luar.
Catatan Agus M Maksum, Perang Dagang
Pagi tadi 25 April 2025, dua menteri ekonomi bicara.l, memberri update Nego Perang Dagang, Perang tarif. Bukan bicara ekonomi dalam makna angka dan grafik. Tapi bicara pintu. Yang satu, Pak Airlangga Hartarto, membuka. Yang satu lagi, Bu Sri Mulyani, menjaga agar tetap setengah tertutup. Keduanya sedang menghadapi tamu besar: Amerika Serikat.
Tapi yang dibicarakan bukan soal rudal, bukan soal ekspor tekstil, bukan juga soal baterai EV. Yang dibicarakan: QRIS. Sebuah kode kotak-kotak hitam putih yang dulu dianggap sepele. Yang sekarang tiba-tiba bikin Washington cemas dan Uni Eropa gatal.
Airlangga bilang Indonesia terbuka. Visa dan Mastercard boleh masuk. Asal mau ikut aturan main. Sama rata, sama rasa. Tidak ada perlakuan khusus. Tidak ada jalur belakang.
Sri Mulyani lebih hati-hati. “Masih proses negosiasi,” katanya. Nada bicaranya seperti biasa: diplomatis dan penuh kalkulasi fiskal. Tapi yang membaca paham, arah angin sedang berubah. Gateway sistem pembayaran nasional sedang dinegosiasikan di meja yang sama dengan tarif dagang dan keluhan perusahaan-perusahaan Amerika.
Saya jadi ingat: dulu yang diributkan itu pelabuhan. Sekarang yang diributkan: server dan data. Dulu VOC datang bawa meriam, sekarang datang lewat protokol dan regulasi WTO. Dulu rebutan rempah, sekarang rebutan API.
QRIS, GPN, dan BI-FAST itu bukan cuma teknologi. Itu kedaulatan. Sama seperti ketika kita punya bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri, dan paspor sendiri. Beda dengan pakai sistem orang. Transaksi kecil-kecilan di warung Madura saja bisa jadi sumber data untuk algoritma raksasa asing. Dan kita, seperti biasa, cuma jadi feeding machine—mesin pemberi makan.
Bhima Yudhistira dari CELIOS sudah kasih sinyal bahaya. Kalau Visa dan Mastercard dibiarkan masuk tanpa pagar, maka GPN dan BI-FAST bisa jadi penggembira. Kita bisa jadi penonton di rumah sendiri.
Aviliani lebih halus. Dia bilang: yang penting level playing field. Masalahnya, sejak kapan lapangan bermain itu betul-betul rata kalau pemain besarnya datang dari Wall Street?
Lalu ada Rachmat Gobel dari Gedung Parlemen. Suaranya keras. Mungkin karena dia pernah jadi pelaku usaha dan tahu rasanya menghadapi raksasa global. Katanya, jangan jual kunci rumah hanya karena tamu membawa koper berisi dolar.
Saya bukan anti asing. Tapi saya juga bukan penyuka cerita lama yang berulang. Setiap kali kita membangun kedaulatan, selalu ada yang datang dengan dalih efisiensi, kompetisi, atau standar internasional.
Negara-negara lain juga terbuka. Tapi mereka tetap pasang pagar. Jepang tidak membiarkan Amazon mengatur pasar offline mereka. Cina bahkan menciptakan sistem sendiri, dari pembayaran sampai sosial media. Bahkan India yang demokratis pun menolak dominasi pembayaran asing dan membangun UPI—versi mereka dari QRIS.
Kenapa kita harus terburu-buru membuka gerbang?
QRIS itu baru bayi. GPN masih belajar berdiri. BI-FAST bahkan belum masuk semua e-commerce. Tapi mereka sudah digedor. Belum sempat remaja, sudah diminta bertanding dengan raksasa.
Saya tahu, Presiden Prabowo sedang sibuk membenahi banyak hal. Tapi kami, rakyat yang transaksinya masih dihitung dalam ribuan rupiah, ingin berpesan satu hal: jangan biarkan gerbang ini digeser oleh tekanan asing. Jangan biarkan anak-anak digital bangsa kalah sebelum tanding.
QRIS, GPN, dan BI-FAST adalah fondasi kedaulatan kita yang baru. Di zaman ketika perang tidak lagi pakai tentara, tapi pakai protokol pembayaran dan standar ISO, pertahanan kita bukan lagi panser. Tapi kode QR.
Pak Presiden, kami titipkan pintu ini. Jangan dibuka terlalu lebar. Karena ketika gerbangnya sudah retak, akan sulit untuk menutupnya kembali.
Klik untuk baca: https://aidigital.id/berita?id_item=1033
