Oleh: Mangesti Waluyo Sedjati
(Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah)
Sidoarjo, 23 Februari 2025
Pendahuluan: BUMN Harus Menjadi Motor Ekonomi, Bukan Beban Negara
BUMN seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, menciptakan nilai tambah bagi negara, meningkatkan daya saing industri lokal, serta berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur. Namun, dalam praktiknya, banyak BUMN masih menghadapi tantangan tata kelola yang tidak efisien, struktur organisasi yang berlebihan, serta pengeluaran yang tidak sebanding dengan kinerja bisnisnya.
Salah satu masalah paling nyata adalah jumlah komisaris yang berlebihan dan tidak proporsional, yang tidak hanya membebani keuangan perusahaan tetapi juga memperlambat pengambilan keputusan strategis. Selain itu, pengeluaran protokoler dan operasional yang tidak esensial juga menjadi beban finansial yang seharusnya bisa dialokasikan untuk investasi dan pengembangan bisnis.
📌 Beberapa Isu Sentral yang Harus Dibahas dalam Reformasi BUMN:
✅ Jumlah Komisaris yang Terlalu Banyak, Tidak Efektif, dan Memboroskan Anggaran.
✅ Belanja Protokoler yang Berlebihan: Seremonial, perjalanan dinas, dan fasilitas mewah yang tidak perlu.
✅ Beban Finansial yang Semakin Berat: Banyak BUMN yang masih bergantung pada suntikan modal negara.
✅ Kurangnya Transparansi dalam Manajemen Keuangan dan Pengambilan Keputusan.
💡 Solusi yang Harus Dilakukan:
1️⃣ Mengurangi jumlah komisaris agar lebih efektif dan tidak membebani keuangan perusahaan.
2️⃣ Menghapus atau memangkas pengeluaran protokoler dan seremonial yang tidak memberikan nilai tambah.
3️⃣ Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
4️⃣ Mengubah orientasi BUMN agar lebih fokus pada inovasi dan profitabilitas, bukan hanya menjadi ‘alat politik’.
I. Komisaris BUMN: Jumlah Berlebihan, Efisiensi Terabaikan
1. Mengapa 11 Komisaris Itu Berlebihan dan Tidak Efektif?
📌 *Realitas Saat Ini:
• Beberapa BUMN memiliki jumlah komisaris hingga 11 orang* atau lebih, padahal perusahaan swasta kelas dunia seperti Google, Tesla, dan Microsoft hanya memiliki 5-7 komisaris untuk mengawasi perusahaan dengan skala bisnis yang lebih besar.
• Banyak komisaris diangkat bukan karena keahlian di industri terkait, melainkan karena pertimbangan politik, hubungan personal, atau kepentingan tertentu.
• Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk setiap komisaris membebani keuangan perusahaan, terutama bagi BUMN yang masih merugi.
📌 Dampak dari Jumlah Komisaris yang Berlebihan:
❌ Biaya Operasional yang Tidak Perlu → Gaji, tunjangan, dan fasilitas komisaris menjadi beban tambahan.
❌ Pengambilan Keputusan yang Lambat → Terlalu banyak orang dalam satu dewan menghambat efektivitas dan efisiensi keputusan strategis.
❌ Beban Finansial Tanpa Dampak Positif → Jika peran komisaris tidak signifikan, maka kehadiran mereka hanya menambah biaya tanpa meningkatkan kinerja.
📌 Solusi yang Harus Diterapkan:
✅ Jumlah komisaris cukup 5 orang untuk BUMN dengan skala bisnis besar dan 3 orang untuk BUMN yang lebih kecil.
✅ Pengangkatan komisaris harus berbasis kompetensi dan keahlian di industri terkait, bukan sekadar titipan politik.
✅ Evaluasi tahunan terhadap kinerja komisaris, dengan kontrak berbasis capaian target.
💡 Kesimpulan:
💰 Mengurangi jumlah komisaris dari 11 menjadi 5 akan menghemat miliaran rupiah setiap tahun dalam anggaran BUMN.
📉 BUMN akan lebih lincah dalam pengambilan keputusan dan tidak terjebak dalam birokrasi internal yang berlebihan.
II. Efisiensi Protokoler: Pangkas Biaya Seremonial, Fokus pada Kinerja
1. Biaya Protokoler yang Berlebihan
📌 Fakta yang Terjadi:
• Beberapa pejabat BUMN mendapatkan pengawalan berlebihan dalam perjalanan dinas atau acara resmi, yang seharusnya bisa dikurangi tanpa mengurangi keamanan dan profesionalisme.
• Jumlah staf dalam acara resmi sering tidak efisien, dengan kehadiran pejabat tinggi BUMN disambut oleh banyak staf hanya untuk seremonial.
• Perjalanan dinas ke luar negeri dengan delegasi besar, tanpa hasil bisnis yang jelas, menambah beban anggaran BUMN.
📌 Dampak dari Pemborosan Protokoler:
❌ Meningkatkan beban operasional tanpa dampak langsung terhadap profitabilitas.
❌ Menciptakan budaya feodal di dalam BUMN, di mana pejabat mendapat perlakuan eksklusif yang tidak relevan dengan tujuan bisnis.
❌ Mengurangi kredibilitas BUMN di mata publik, karena terlihat lebih fokus pada kemewahan dibandingkan efisiensi.
📌 Solusi yang Harus Diterapkan:
✅ Standarisasi protokoler dan pengurangan fasilitas yang tidak esensial.
✅ Membatasi jumlah staf dalam setiap acara seremonial atau penyambutan pejabat BUMN.
✅ Evaluasi perjalanan dinas: Harus memiliki hasil konkret, bukan sekadar formalitas.
💡 Kesimpulan:
✂ Memangkas belanja seremonial dapat menghemat miliaran rupiah yang bisa dialokasikan untuk investasi dan pengembangan bisnis.
III. Transparansi Keuangan dan Akuntabilitas
📌 Mengapa Transparansi Sangat Penting?
• Sebagai perusahaan negara, BUMN memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang digunakan kepada publik.
• Banyak BUMN yang mengalami kesulitan keuangan masih bergantung pada suntikan modal dari APBN, sehingga transparansi dalam pengelolaan dana sangat diperlukan.
• Audit yang ketat dan independen harus diterapkan untuk memastikan tidak ada kebocoran atau penyalahgunaan dana.
📌 Langkah Efisiensi yang Harus Dilakukan:
✅ Meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan, yang dipublikasikan secara berkala untuk masyarakat.
✅ Menerapkan digitalisasi dalam sistem keuangan BUMN untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan anggaran.
✅ Evaluasi keuangan tahunan yang lebih ketat dengan keterlibatan auditor independen.
💡 Kesimpulan:
📊 Dengan transparansi yang lebih baik, kepercayaan publik terhadap BUMN akan meningkat, sekaligus memastikan anggaran digunakan dengan tepat.
Kesimpulan: BUMN Harus Menjadi Institusi yang Lebih Profesional dan Efisien
📌 BUMN memiliki potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi nasional, tetapi harus dikelola dengan efisiensi dan transparansi tinggi.
📌 Langkah-langkah konkret yang harus dilakukan:
✔ Kurangi jumlah komisaris menjadi maksimal 5 orang agar lebih efektif dan hemat biaya.
✔ Pangkas pengeluaran protokoler dan perjalanan dinas yang tidak berdampak langsung pada kinerja bisnis.
✔ Pastikan setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
🚀 Saatnya BUMN lebih berorientasi pada profitabilitas, daya saing, dan efisiensi, bukan hanya mempertahankan status quo yang membebani negara.
Jika reformasi ini diterapkan, BUMN bisa menjadi lokomotif ekonomi yang sesungguhnya, bukan sekadar ‘beban negara’.
Klik untuk baca: https://www.facebook.com/share/18eRZ4Rjx1/?mibextid=wwXIfr
