Oleh: Mangesti Waluyo Sedjati
(Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah)
Sidoarjo, 9 Maret 2025
Pendahuluan: Dari Kesadaran ke Aksi Nyata
Tulisan Prof. Yazid Bindar, Guru Besar ITB & Pemerhati Sosial Politik telah menguraikan betapa sistematis dan berbahayanya State Capture Corruption yang melibatkan penguasaan kebijakan, institusi negara, dan sumber daya ekonomi oleh segelintir elit oligarki. Korupsi ini tidak hanya terjadi dalam bentuk suap dan gratifikasi, tetapi juga melalui pengendalian regulasi, perdagangan jabatan, penguasaan sektor ekonomi, hingga represi terhadap gerakan perlawanan.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita menyadari keberadaan State Capture Corruption, tetapi bagaimana kita bisa melawan dan menghancurkannya?
Artikel ini membahas strategi untuk membongkar, mencegah, dan menghancurkan sistem korupsi yang telah mengakar dalam politik dan ekonomi Indonesia. Dengan pendekatan berbasis transparansi, reformasi institusi, gerakan sipil, dan distribusi ekonomi yang lebih adil, masih ada peluang untuk merebut kembali negara dari cengkeraman oligarki.
1. Mendiagnosis Titik Lemah Oligarki: Bagaimana State Capture Bisa Dihancurkan?
Sebelum merumuskan strategi perlawanan, kita harus memahami titik lemah dari sistem State Capture Corruption. Seperti sistem mafia, State Capture Corruption bertumpu pada tiga pilar utama:
1. Legitimasi Politik → Oligarki membutuhkan dukungan politik untuk mengontrol pemerintahan. Mereka menggunakan politik uang, manipulasi pemilu, dan dinasti politik untuk memastikan hanya orang-orang loyal yang berkuasa.
2. Kontrol Ekonomi → Dengan menguasai sumber daya alam, perbankan, impor-ekspor, dan proyek infrastruktur, oligarki memastikan kekayaan tetap berputar di lingkaran mereka.
3. Represi dan Propaganda → Oligarki mengendalikan media, hukum, dan aparat keamanan untuk membungkam kritik, menekan aktivis, dan mempertahankan kekuasaan mereka.
Jika kita ingin menghancurkan State Capture Corruption, maka serangan balik harus diarahkan pada tiga pilar ini: merebut politik, membongkar monopoli ekonomi, dan melawan propaganda oligarki.
2. Strategi Mencegah dan Menghancurkan State Capture Corruption
A. Merebut Kembali Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki
1. Reformasi Sistem Pemilu: Menghancurkan Politik Uang dan Dinasti Politik
* Penerapan pembiayaan kampanye negara → Agar kandidat tidak bergantung pada modal oligarki.
* Larangan total bagi kandidat dengan rekam jejak korupsi dan politik dinasti → Aturan ini harus diperkuat agar jabatan tidak diwariskan seperti kerajaan.
* Transparansi dana kampanye yang lebih ketat → Dana kampanye harus diaudit dan dipublikasikan untuk menghindari intervensi kelompok bisnis.
* Mekanisme recall (pemecatan pejabat oleh rakyat) → Pejabat publik yang terbukti bekerja untuk kepentingan oligarki bisa diberhentikan melalui mekanisme referendum rakyat.
2. Memutus Koneksi Antara Bisnis dan Kekuasaan
* Larangan bagi pejabat negara untuk memiliki bisnis aktif selama menjabat → Untuk menghindari konflik kepentingan.
* Aturan ketat tentang revolving door policy → Mantan pejabat publik tidak boleh langsung menjadi komisaris di perusahaan swasta yang terkait kebijakannya.
* Audit independen atas regulasi yang dibuat selama lima tahun terakhir → Untuk menilai apakah ada kebijakan yang dibuat hanya untuk kepentingan oligarki.
B. Mereformasi Ekonomi untuk Mencegah Monopoli Oligarki
3. Membongkar Monopoli dan Kartel Ekonomi
* Peninjauan kembali kebijakan impor-ekspor → Selama ini, kebijakan perdagangan lebih menguntungkan segelintir importir besar, bukan petani dan produsen lokal.
* Reformasi pengelolaan sumber daya alam → Kepemilikan tambang, perkebunan, dan perikanan harus direstrukturisasi agar lebih berpihak pada negara dan masyarakat.
* Memperkuat koperasi dan usaha kecil-menengah (UKM) → Agar rakyat tidak bergantung pada korporasi besar dalam akses modal dan distribusi barang.
* Menghapus kebijakan yang memperbolehkan keluarga pejabat memiliki konsesi pertambangan dan perkebunan → Ratusan ribu hektar lahan dipegang oleh segelintir keluarga politik, dan ini harus diakhiri.
C. Membongkar Kendali Oligarki atas Lembaga Penegak Hukum
4. Reformasi Total Kejaksaan, Kepolisian, dan Peradilan
* Membentuk Komisi Independen Pengawasan Penegak Hukum → Anggota komisi ini harus berasal dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media, bukan hanya dari lembaga negara.
* Mekanisme pelaporan publik yang lebih kuat → Agar korupsi dalam kepolisian dan kejaksaan dapat diungkap oleh masyarakat tanpa takut direpresi.
* Menghapus sistem ‘bayar kasus’ dalam penegakan hukum → Penyidikan tidak boleh menjadi alat untuk negosiasi suap.
D. Mengembalikan Peran Media dan Masyarakat Sipil
5. Melawan Dominasi Oligarki dalam Media
* Transparansi kepemilikan media → Publik harus tahu siapa pemilik media dan apakah mereka memiliki konflik kepentingan dalam politik atau bisnis.
* Dukungan terhadap media independen → Dana publik harus dialokasikan untuk mendukung jurnalisme investigatif yang mengungkap korupsi oligarki.
* Mekanisme perlindungan bagi jurnalis dan aktivis → Negara harus menjamin keamanan mereka yang membongkar korupsi dan pelanggaran kekuasaan.
6. Memperkuat Gerakan Sosial dan Kewaspadaan Publik
* Pendidikan politik sejak dini → Agar rakyat tidak mudah tertipu oleh propaganda oligarki.
* Memanfaatkan teknologi untuk melawan propaganda → Kampanye anti-hoaks dan edukasi publik harus diperkuat di media sosial.
* Gerakan boikot terhadap perusahaan oligarki yang merugikan rakyat → Konsumen memiliki kekuatan untuk menekan perubahan dengan tidak membeli produk dari perusahaan yang terlibat korupsi.
3. Membangun Masa Depan Tanpa State Capture Corruption
Jika strategi di atas berhasil diterapkan, masa depan Indonesia bisa kembali ke jalur demokrasi dan keadilan ekonomi. Dengan sistem yang lebih transparan dan institusi yang kuat, negara tidak lagi menjadi alat eksploitasi segelintir elit.
Namun, perubahan ini tidak bisa terjadi hanya melalui reformasi hukum, tetapi juga memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Oligarki bisa tumbang hanya jika ada perlawanan yang masif dan berkelanjutan dari rakyat.
Kesimpulan: Melawan atau Menyerah?
State Capture Corruption adalah penyakit mematikan bagi demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Jika dibiarkan, negara hanya akan menjadi alat bagi elit untuk memperkaya diri sendiri. Namun, jika dilawan dengan strategi yang sistematis, ada peluang bagi Indonesia untuk keluar dari cengkeraman oligarki dan membangun masa depan yang lebih adil.
Pilihan ada di tangan kita: Berani melawan atau tenggelam dalam korupsi sistemik?
*Klik untuk baca:*https://www.facebook.com/share/186bMF3qHC/?mibextid=wwXIfr
